Media Asing Dibatasi Liput Papua

JAKARTA--Pemerintah Indonesia masih membatasi akses peliputan media asing di bumi Papua. Pemerintah belum mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Alasannya, untuk melindungi wartawan dari potensi gejolak keamanan. Apalagi, keselamatan wartawan asing di sebuah negara menjadi isu sensitif.

West Papua Report (February 2012)

The trial of five Papuans who led a peaceful demonstration in October 2011 demanding Papuans' right to self determination has begun. There has been no prosecution of security forces who brutally attacked that demonstration, killing at least three peaceful demonstrators and beating scores more. The U.S. State Department called on the Indonesian authorities to ensure due process for those indicted and urged that Indonesia respect its international legal obligations related to the trial. Human Rights Watch.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

In West Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

Its sheer bloody murder, right on our doorstep

THE highest mountains between the Himalayas and the Andes are the snow-topped crags of West Papua (4884 metres). A tropical glacier pokes out of the sweltering green of Asia's largest rain forests. This is the second largest island on earth, with 15 per cent of all the world's languages, an encyclopaedic biodiversity and a new El Dorado for our resource-hungry world.

Showing posts with label Berita Daerah realita hidup. Show all posts
Showing posts with label Berita Daerah realita hidup. Show all posts

Saturday, August 6, 2011

PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS

Metrotvnews.com, Timika: Selama bulan April-Juni 2011, PT Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 692 juta dolar AS atau sekitar Rp5,9 triliun.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, Kamis (4/8) mengatakan, pajak yang dibayarkan PT Freeport terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 594 juta dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 48 juta dolar AS, dan royalti sebesar 50 juta dolar AS.

"Dengan pembayaran Triwulan II ini, maka total kewajiban pembayaran Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia selama semester I 2011 sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun dengan kurs saat ini," kata Ramdani.

Menurutnya, nilai pembayaran triwulanan berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.

Lebih lanjut Ramdani menyebutkan, total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai bulan Juni 2011 adalah sebesar 12,8 miliar dolar AS.

Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 7,9 miliar dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak- pajak lainnya sebesar 2,4 miliar dolar AS, royalti 1,3 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1,2 miliar dolar AS.

"Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern," tuturnya.

Sementara itu, infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan tersebut termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

"Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih 7,2 miliar dolar AS pada berbagai proyek," jelas Ramdani.

Berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) pada tahun 2010, kontribusi Freeport Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 96 persen, sedangkan untuk PDRB Propinsi Papua mencapai 68 persen.

Adapun kontribusi Freeport Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 1,59 persen.

Hingga 2010, jumlah karyawan Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktornya tercatat tidak kurang dari 22 ribu orang, 30 persen di antaranya merupakan pekerja asli Papua dan hanya mempekerjakan kurang dari dua persen tenaga asing.

Guna meningkatkan tenaga terampil asal Papua, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai pusat pelatihan tenaga terampil yang sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 1.500 siswa magang untuk bekerja di Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor.

"Freeport Indonesia senantiasa berupaya menjalankan kegiatan operasi pertambangannya dengan cara mengedepankan hubungan yang positif dan terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendukung manfaat berkelanjutan," kata Ramdani.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2010, Freeport Indonesia telah menginvestasikan lebih dari 155 juta dolar AS dalam berbagai program pembangunan berkelanjutan di Papua.

Investasi itu terdiri atas 72,9 juta dolar AS dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan dan 112,6 juta dolar AS diperuntukkan program pengembangan sosial, di mana 69,7 juta dolar AS dimanfaatkan untuk program pengembangan masyarakat melalui dana kemitraan.(Ant/RIZ)

Sumber; http://www.metrotvnews.com

Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective

Nico Prins, Press TV, Jakarta

The relationship between Jakarta and the two provinces of Papua and West Papua, located at the Western tip of Indonesia is complex.

Issues of political identity, human rights, marginalization and discrimination, at times appear to define the relationship. Given the emotive nature of these issues, and the often-differing interpretations of recent history by the parties, it is a matter that is extremely difficult to reconcile.

However, there are some actors that are seeking to find a solution to this through a political route. The Jakarta Papua Dialogue, a process of multi-level talks and discussions between the central government and the people of Papua is the most recent example.

Two key drivers that have played an essential role in promoting and constructing a credible model for identifying and addressing Papuan grievances are LIPI, a government think tank and Neles Tebay, a Papuan academic and cleric. Their models are explored in two books: the Papua Road Map (LIPI) and Dialogue Jakarta - Papua (Neles Tebay).

Both models believe it is necessary to not presuppose what the problems are.

In Papua a series of public consultations have been held in an attempt to create a unified discourse for a politically and socially fragmented society. The initial aims of these public consultations are threefold: to legitimize the process of dialogue, to define the content of a future dialogue and to identify potential Papuan representatives.

The Papua Peace Conference, held from the 5-7 of July in Jayapura, the capital of the province of Papua, resulted in the formulation of six indicators that will be used in the process of dialogue. These indicators are: Politics, Law and Human Rights, Economy and Environment, society and culture, security and the success of dialogue.

Even at this early stage there are still many obstacles for both sides to overcome.

In the end what may ultimately define the success or failure of the initiative is the legacy President Susilo Bambang Yudhoyono wishes to leave behind. During his first term in office with Joseph Kalla as his Vice President, he successfully presided over the Helsinki peace accords that brought a resolution to the Aceh conflict. Now in his second term, he has the opportunity to endorse a dialogue that could have similar benefits for the two provinces on the island of Papua.

Source; http://www.presstv.com

Pay serious attention to Papua, govt told

State institution heads called on the government to direct great attention to Papua and Aceh to ensure their special autonomy status benefited local people in efforts to muffle potential conflicts.

They warned special autonomy status awarded to Papua and Aceh should be in context of the unitary Republic of Indonesia to ward off demands for a referendum as had occurred in West Papua.

The call was made in a three-hour consultation meeting between heads of state institutions and President Susilo Bambang Yudhoyono at the State Palace on Thursday.
Attending the meeting among others were Peoples Assembly Consultative (MPR) Speaker Taufik Kiemas, House of Representatives Speaker Marzuki Alie, Regional Representatives Council (DPD) Chairman Irman Gusman and Constitutional Court Chief Mahfud M.D.

“We discussed the latest situation in Papua and Aceh, including their preparation on regional elections. We ask the government to pay special attention to the two,” Irman told reporters after the meeting.

Irman said that the meeting, however, did not discuss the recent International Lawyers for West Papua conference, held in London.

“For us, the NKRI is already final. What we want is how to better manage [both Papua and Aceh] mainly ahead of the regional election, which is prone to cause conflict.”
The so-called International Lawyers for West Papua held a conference in London to attract international communities to support the independence of West Papua.

The group of West Papua people held separate rallies in Jakarta and West Papua asking for a referendum.

The central government, however, played down such threats, saying it was an unpopular move as world nations supported the unitary Republic of Indonesia.

“I don’t want this case exaggerated. We [the Indonesian Army] are always monitoring Papua's condition,” said Defense Minister Purnomo Yusgiantoro on Wednesday.
Irman said that the councilors of the DPD said conflicts in Papua arose due to a lack of comprehensive measures to implement programs on special autonomy status.

“It is not merely about money. We see that implementation of programs for [pro-local people] are still lacking. The building capacity of local people also is ineffective to enable them to manage the money [from the central government],” he said.

Yudhoyono, in a press conference after the meeting, said he would consider input from heads of state institutions for insertion in his state address to be delivered on August 16 ahead of the Independence Day anniversary.

Yudhoyono did not touch on the issue of Papua or Aceh.

“What we discuss [with head of state institutions] is important. My speech will in fact relate to actual and strategic issues in our country now,” he said.

Yudhoyono said the government and head of state institutions agreed to prioritize enforcing the law including combating corruption, growing the economy and advancing democracy.

Source; http://www.thejakartapost.com

Lemhannas favors soft approach in solving conflict

A regional government agency on welfare and isolated communities in Papua gathered some 200 teenage students in Jayapura on Friday with the hope of teaching them the meaning of nationalism and heroism.

The event, which many would consider indoctrination, was in stark contrast to what happened earlier on Tuesday when thousands of Papuans in numerous cities and villages marched in support of a referendum.

“In several areas, the younger generation is unfamiliar with our national heroes, and the flag-raising ceremony, the national anthem and various other things,” said agency head Johanis Safkaur as quoted by state news agency Antara.

Separately in the capital city Jakarta on Friday, President Susilo Bambang Yudhoyono held a meeting with Budi Susilo Soepandji, the newly appointed governor of the National Resilience Institute (Lemhannas), a government-funded education center well-known for producing top government and military leaders.

According to Budi, the meeting discussed, among other things, the surge of conflict in Papua and how to address it. Budi said he had advised the President on the futility of repressive measures in present-day Papua.

“Repressive measures are futile. We have to put forward law enforcement, a legal approach, a social approach and a civil society approach,” Budi said.

The government should focus on programs that empower the weak through the involvement of all levels of society, he added.

There are two things that policy makers should take into account when assessing Papua, he said. The first is the need to maintain stability among communities in a population that speaks 400 different dialects and has distinctly different cultural aspects — particularly between those that live in the mountains and those in the lower lands.

Forcing them to integrate, create some form of consensus and speak the Indonesian language would not be an easy task, he said.

Second, Budi said, policymakers should maintain stability in governance in Papua, in which the issue of the implementation of regional autonomy mattered most.

“Lemhannas wants to invite anthropology experts to study this as part of the soft approach to better understand Papuan aspirations,” Budi said.

Human rights watchdog Impartial said the government had been inconsistent in implementing the mandate of special autonomy and the 2003 division of Papua into two provinces, namely Papua and West Papua.

“The division of Papua into two parts was actually a political effort on the part of the central government, which assumed that the division would reduce Papuans’ desire for independence. Facts show that they keep asking for a referendum up to now, which means there is something wrong with the special autonomy,” Imparsial member Al Araf said.

He suggested the government open dialogue with those who continue to demand a referendum.

“The government would be seen to have goodwill in trying to solve the problem by opening dialogue. Like it or not, they exist,” he said. (rcf)

Source; http://www.thejakartapost.com

OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan

INILAH.COM, Jakarta - Bentuk perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi melakukan perlawanan secara frontal. Kini, dilakukan dengan diplomasi internasional. Munculnya International Lawyers for West Papua (ILWP), adalah bentuk jaringan diplomasi OPM.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Pemerintah harus bisa melawan dengan diplomasi juga. "Terlepas dari 200 orang yang diundang tapi yang datang 78, pernyataan-pernyataan mereka memang cukup menggelisahkan. Kemerdekaan di Papua tidak lagi sporadis tapi diplomasi dan politik internasional," ujar Ikrar di DPR, Jumat (5/8/2011).

Menurut Ikrar, bukan lagi saatnya bagi Pemerintah menganggap enteng masalah ini. Walau aktor-aktornya adalah negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang punya hubungan diplomatis dengan Indonesia.

"Ini yang harus dipahami pemerintah, bukan lagi Indonesia dengan Australia atau Amerika Serikat itu seolah-olah bisa diselesaikan karena hubungan antar negara baik. Tidak hanya G to G (Goverment to Goverment) tapi aktor-aktor non negara, itu yang harus dipahami," jelas Ikrar.

Dikatakan Ikrar, jaringan-jaringan yang dibangun seperti west Papua network atau west Papua frendship asosiation, adalah bukti konkret jaringan ini sangat luas. Termasuk, menggunakan media-media sosial yang marak berkembang. Seperti twitter dan facebook, untuk menggalang dukungan internasional. "Mereka meniru Timor Leste."

Pemerintah, saran Ikrar, harus melakukan pemetaan. Yaitu mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sembari membuka dialog dengan kelompok tertentu yang representatif. "Paling tidak pertama mencari info yang benar-benar terjadi dan kenapa. Kedua pemerintah harus tahu siapa yang benar-benar bisa diajak dialog," katanya.

Termasuk masyarakat Indonesia, menurutnya tidak perlu membuat semacam laskar untuk melawan OPM. Sebab, ditakutkan justru akan menimbulkan konflik sosial lagi. "Jangan dibalas dengan milisi merah putih atau laskar yang justru menimbulkan konflik horizontal. Bagaimana kita cantik dengan diplomasi. Termasuk, peran Menkopolhukam dan Menlu harus dominan." [mvi]


Sumber; http://nasional.inilah.com

Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi

Liputan6.com, London: Puluhan orang mengikuti seminar tentang Papua Barat yang diadakan International Lawyers for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford Inggris, Selasa siang (2/8). Dari 200 kapasitas gedung, yang hadir diperkirakan hanya 70 orang dan 15 diantaranya masyarakat Papua yang berada di Belanda.

Menanggapi penyelenggaraan konferensi bertajuk `West Papua: the Road to Freedom? ini, Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London, Herry Sudradjat mengatakan bahwa seminar itu hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua. Tujuannya adalah mengusung agenda pemisahan kedua propinsi di Papua dari Indonesia, dan bukan diskusi ilmiah terbuka.

Menurut Herry Sudradjat, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Sedangkan tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan berbeda, tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

"Tokoh-tokoh seperti Franz Albert Joku dan Nick Messet di Papua yang jelas-jelas mempunyai perhatian yang besar terhadap kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua malahan tidak diberi kesempatan untuk bicara," ujar Herry Sudradjat.

Menurut Herry Sudradjat, dalam sebuah forum diskusi ilmiah, perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah, dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka.

Penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku "autonomy of betrayal", Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya. Sementara dari Propinsi Papua, mereka mengundang Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yomanuntuk yang berbicara melalui video conferrence.

Menurut salah seorang peserta, para pembicara konferensi yang diselenggarakan di East School of the Examination Schools tersebut umumnya menyampaikan pendapat yang senada, yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dinilai tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum. (ANT/mla)

Sumber; http://berita.liputan6.com

Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--International Lawyer for West Papua (ILWP) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 1 di London, Inggris, dan rencananya akan diiringi dengan demo besar-besaran di Papua, pada Selasa (2/8). Menurut Polri, dua peristiwa berdarah yang terjadi di Papua pada beberapa hari terakhir tidak ada hubungannya dengan konferensi tersebut.

"Tidak ada hubungannya. Yang satu kerusuhan pemilukada dan yang satu lagi akibat serangan OPM (Organisasi Papua Merdeka)," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/8).

Anton menambahkan, akibat adanya dua kejadian berdarah itu, polisi menetapkan status 'waspada' terhadap Papua. Dalam pelaksanaan demo yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (2/8) ini, pihaknya juga telah melakukan pengamanan di Papua untuk mencegah adanya kemungkinan yang buruk. "Polda Papua akan menurunkan anggotanya untuk mengamankan demo nanti. Pokoknya Polda (Papua) telah menyiapkan pengamanan," tegasnya.

Sebelumnya, terjadi dua peristiwa berdarah di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Pada Ahad (31/8), terjadi kerusuhan terkait Pemilukada di Kabupaten Puncak, Papua dan mengakibatkan tewasnya sebanyak 19 orang. Lalu pada Senin (1/8) pagi, terjadi penyerangan OPM terhadap warga dan mengakibatkan empat orang tewas, salah satunya merupakan tentara.

Redaktur: Krisman Purwoko
Reporter: Bilal Ramadhan

Sumber; http://www.republika.co.id

Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat merasa gerah dengan munculnya gerakan referendum yang mulai menggeliat lagi di Papua. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, otonomi khusus adalah formula terbaik untuk menjawab berbagai persoalan di Papua. Masyarakat Papua baik yang asli maupun pendatang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan RI.

"Gerakan-gerakan yang menuju referendum kita nilai sebagai gerakan provokatif. Kami meminta pemerintah dengan tegas menolaknya," kata Priyo di gedung DPR, Kamis 4 Agustus 2011.

"Saya kecewa ada sekelompok orang yang kemungkinan dimotori OPM yang melakukan serangan. Saya meminta aparat untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas."

Priyo, yang didapuk menjadi Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh, menyampaikan tiga permintaan DPR kepada pemerintah terkait kejadian tersebut.

Pertama, DPR meminta pemerintah bertindak tegas terhadap semua pelaku kerusuhan serta pihak yang membunyikan lagi soal permintaan referendum. "Bahkan kalau perlu kirim armada militer jika pemberontakan meluas. Persuasif memang harus, tapi jika sudah terlalu kentara mengarah ke referendum, pemerintah harus tegas," ujar dia.

Priyo menilai munculnya kembali gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua diprakarsai salah seorang oknum anggota parlemen Inggris, yang diduga kuat memfasilitasi konferensi antara International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan OPM.

Karenanya, sebagai permintaan kedua DPR, "Saya meminta pemerintah memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia untuk menjelaskan," katanya. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi jangan main api."

Ketiga, DPR meminta pemerintah segera menunjukkan ketegasan sikap. Soalnya, selama ini belum ada tindakan konkret untuk menangani masalah yang dipicu gerakan OPM. Penyelesaian masalah di Papua selama ini dinilai dilakukan secara ad-hoc.

"Otsus Papua itu tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat Papua, dananya diberikan dalam jumlah triliunan. Tapi ya jangan digunakan untuk membuat gerakan-gerakan revolusioner dan referendum," ujar Priyo.

IPWP adalah organisasi yang dibentuk di House of Commons, London, Inggris, pada tanggal 15 Oktober 2008. Organisasi yang didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP, Lord Harries, dan Lembik Opik, itu bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda, yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Benny juga turut berperan dalam mendirikan IPWP. (MAHARDIKA SATRIA HADI)

Sumber; http://www.tempointeraktif.com

Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !

Keterlibatan sejumlah anggota Parlemen Inggris dalam kemunculan kembali gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat Wakil ketua DPR RI Priyo Budi Santoso geram bukan main.

"Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul ternyata atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris," ujar Priyo Budi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut politisi asal Partai Golongan Karya tersebut, oknum anggota parlemen Inggris yang ia maksudkan diketahui telah memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris.

Dalam kesempatan wawancara dengan sejumlah wartawan itu, Priyo Budi juga mengingatkan Inggris agar menjaga hubungan baik antarnegara yang sudah terjalin selama ini. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi jangan main api," tandasnya.

Untuk diketahui, IPWP terbentuk pada 15 Oktober 2008 di House of Commons, London, Inggris. Tujuan keberadaan asosiasi ini adalah adalah untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries merupakan dua anggota parlemen Inggris yang mendukung IPWP.

Dunia internasional hendaknya menghormati kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Sudah merupakan harga mati bahwa wilayah Nusantara adalah mulai dari Sabang hingga Marauke. Tak bijak rasanya jika negara lain ingin melakukan penghancuran terhadap kesatuan dan persatuan yang sudah terjalin lama di bangsa ini. Kiranya hal ini tidak terjadi lagi di kemudian harinya. Cukup sudah Timor Leste berpisah dari Indonesia, jangan ada wilayah lain yang terpisah!

Source : http://www.jawaban.com

Ada Apa dengan Pepera?

Para pengunjuk rasa di Papua yang didukung Dewan Adat, Otorita Nasional Papua Barat, serta Komite Nasional Papua Barat bermaksud menggugat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Mereka juga menggungat Penetuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat.

Tentu saja, mereka mendukung konferensi tentang nasib Papua Barat yang digelar pengacara, akademisi, dan anggota parlemen asing di Oxford, Inggris. Seminar yang diklaim diikuti ole para akademisi itu menilai, penentuan pendapat rakyat yang disponsori PBB pada 1969 cacat hukum. Benarkah?

Kisah Pepera dimulai pada 24 Juli 1969. Ketika itu petugas PBB yang mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB adalah Duta Besar Bolivia Fernando Ortiz Sanz, bersama 16 pengawas PBB lainnya. Mulanya PBB mengutus 50 orang staf ke Papua. Tapi kemudian hanya 16 orang anggota PBB yang ditugaskan ke lapangan, termasuk staf administrasi.

Tugas pengawasan diawali pada 23 Agustus 1968, saat Ortiz Sanz tiba di Papua dan memulai perjalanannya 10 hari 3000 mil ke daerah melalui pesawat. Ia didampingi tim yang terdiri dari 8 Pejabat resmi Indonesia pimpinan Sudjarwo Tjondronegoro, yang menjadi perwakilan Jakarta untuk Papua.

Setelah kembali dari lawatan di Papua, Ortiz Sanz menulis dalam suatu laporan untuk Sekjen PBB, U Than, dan dia memuji pekerjaan Indonesia. "Pemerintah harus diberikan kredit atas kemajuan dalam pendidikan dasar, proses pembauran melalui pemakaian bahasa umum (Indonesia), pembangunan sekolah dan menunjukkan usaha-usaha pergaulan yang bersahabat," tulis Ortiz. Dia menambahkan, prinsip ‘satu orang satu suara’ tidak dapat dilaksanakan di semua daerah Papua, karena kurangnya pengalaman dari penduduk setempat.

Proses Pepera dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura, oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), mewakili penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa. DMP juga terdiri atas 400 orang yang mewakili unsur tradisional (kepala suku/adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik/organisasi kemasyarakatan.

Hasil dari Pepera yang digelar di 8 Kabupaten Irian Barat (Papua), semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera.

Ini menandai bahwa secara de facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan NKRI. Dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969, dengan 82 negara yang setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang tidak setuju, menunjukkan bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969.

Pada saat memutuskan untuk menggelar Pepera, tentunya PBB sudah memperhitungkan bahwa konsekuensi dalam dinamika berdemokrasi akan muncul pro dan kontra antara pihak yang menerima atau menolak hasil dari Pepera. Dengan demikian, gugatan terhadap keabsahan Pepera 1969 yang selalu didengungkan oleh Organisasi Papua Merdeka, dianggap sebagai penentangan terhadap hukum internasional, termasuk piagam PBB. [HP]


Sumber; http://www.gatra.com/

Wednesday, August 3, 2011

OPM: Mengambil Jalan Aceh

Majalah Tempo
No 43/XI/June 22-28, 2011

Presiden telah menunjuk seorang wakil khusus untuk mencari perdamaian dengan
OPM. Ini akan sulit untuk memecahkan daripada konflik Aceh.

LAMBERT Pekikir tercengang. Dia tidak bisa percaya sesama
kebebasan-pejuang direncanakan untuk menyerahkan senjata mereka dan mengambil
pilihan dari meja perundingan. Kepala Pembebasan Nasional
Tentara Kemerdekaan Organisasi Papua (OPM) untuk Kabupaten Keerom
terdiam sejenak. "Ini gila," katanya Senin lalu. "Saya tidak
tahu apakah laporan ini benar atau tidak. Tapi mereka tampak mustahil. "

Menyelesaikan sendiri Lambert adalah rock-solid. Dia akan berjuang sampai tetes terakhir
darah. Dia bersedia untuk tinggal di hutan karena dia yakin nya
perjuangan akan didukung oleh gerakan lain di luar negeri. Itulah sebabnya
dia tidak bisa mengerti mengapa ia tiba-tiba diminta untuk mengubah nya
strategi ke dalam salah satu dialog yang katanya sekarang sedang diminta untuk
mengeksplorasi. "Yang kami inginkan adalah kemerdekaan, bukan untuk menyerang kesepakatan. Jadi
tidak ada pembicaraan peletakan senjata atau menyatukan dengan Indonesia, "
kata Lambert. "Mereka yang berbicara mencolok kesepakatan damai adalah palsu
OPM. Ada banyak dari mereka dan mereka diciptakan oleh militer. "

Hidup di hutan selama bertahun-tahun dan menghindari kejaran tentara atau
polisi, kelompok Lambert nomor puluhan. Beberapa datang dari Serui
dan Wamena. Mereka tinggal di gubuk sederhana dan hidup produk dari mereka
kebun sendiri. Situasi mereka mirip dengan OPM Panglima
Kepala Tadius Yogi dan ratusan pengikutnya di Paniai
daerah. Terlepas dari beberapa senjata ringan, mereka telah dilengkapi sendiri
dengan tangan tradisional mereka seperti tombak dan panah.

Untuk sampai ke markas mereka, setiap pengunjung harus melewati beberapa
penjaga. Ini penjaga memeriksa mereka, dan jika perlu bahkan jalur mereka
pengunjung telanjang, hanya untuk memastikan para pendatang baru tidak mata-mata atau
bersenjata. Di markas ini, mereka Bintang Kejora (Morning Star) flag
yang diterbangkan pada tiang bendera. Setiap 1 Desember, yang mereka telah diklaim sebagai
hari kemerdekaan bangsa Papua sejak tahun 1961, bendera lama
diganti dengan yang baru dalam sebuah upacara hormat.

Hal ini tidak mudah bagi siapa saja di luar kelompok untuk mendapatkan Lambert atau Tadius
untuk berbicara. Bahkan telepon panggilan untuk meminta wawancara dengan Lambert
harus mengikuti jalur berbelit-belit, beberapa lainnya melalui kontak pertama. Hanya
setelah itu akan pengunjung datang ke Arso, kota utama Keerom, yang
memiliki jaringan telepon selular.

Sangat kadang-kadang Lambert perlu datang ke kota untuk melihat keluarganya atau
untuk memasok. Dia mendapatkan berita terbaru dalam cara yang sama. Karena
ini dia sering lambat dalam mendapatkan diperbarui, seperti dengan perkembangan di
jalan menuju perdamaian.

Lambert mungkin tidak tahu bahwa pada tanggal, terakhir 1 langkah penting
diambil di Jakarta. Dengan adanya beberapa pembantu dekatnya,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Letnan Jenderal (purnawirawan)
Bambang Darmono, Farid Husain, dan Velix Wanggai untuk memulai pencarian
untuk pembicaraan damai di Papua. Target utama mereka adalah kelompok yang sampai
sekarang memiliki mencari kemerdekaan. Inisiatif ini juga dilakukan
keluar melalui Papua dan Papua Barat Satuan Pembangunan Dipercepat,
dibentuk di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono. Itu
lembaga ini juga dipimpin oleh Bambang Darmono.

Bambang adalah mantan militer komandan operasi di Aceh, yang
selanjutnya terlibat dalam pembicaraan perdamaian setelah daerah konflik itu
terkena tsunami 2004. Posisi terakhirnya sebelum pensiun adalah sebagai
Sekretaris Jenderal Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian ia
ditunjuk wakil kepala Desk Aceh di Kementerian Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk bagian Farid Husain dikenal sebagai salah satu angka di belakang
negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ia juga terlibat dalam
upaya perdamaian di daerah konflik lainnya seperti Poso dan Maluku. Farid
adalah tangan kanan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada waktu itu
kekuatan pendorong di belakang negosiasi. Velix Wanggai adalah anggota
presiden khusus staf di bidang pembangunan daerah dan
otonomi. Velix datang dari Jayapura.

Sumber kami, yang tahu tentang proses di balik penunjukan ini,
klaim Bambang dan Farid dipilih karena pemetaan dari Papua
konflik adalah mirip dengan yang di Aceh. Sebuah rekomendasi serupa
disampaikan oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang
menyelesaikan studi pada tahun 2008. Bahwa tim, yang dipimpin oleh Muridan S. Widjojo,
merancang Papua Road Map-model jangka panjang untuk resolusi
Papua konflik.

"Di Aceh, kunci kedamaian terletak pada komitmen
Yudhoyono-Kalla pemerintah untuk meninggalkan cara-cara militer untuk berurusan dengan
konflik, "kata Amiruddin Al Rahab-, salah satu peneliti yang terlibat dalam
tim. "Jalan dialog pun hanya akan efektif jika
dilakukan dengan pihak yang tepat, yaitu mereka yang benar-benar
mewakili orang-orang dan kelompok yang telah mengambil sikap garis keras.
Anda tidak harus memilih partai yang salah. "

Dalam rangka untuk mencari orang yang tepat Bambang dan Farid telah mulai bergerak
dan membangun kontak, meskipun mereka belum memiliki surat resmi
pengangkatan. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa yang komandan dengan
kata akhir, apakah dia adalah seseorang di tanah atau yang terletak di
Australia. Mereka juga telah menghubungi kelompok Benny Wenda di Inggris dan
John Rumbiak di Amerika Serikat. "Situasi ini tentu lebih
rumit dari itu di Aceh, "komentar Bambang Darmono, terakhir
Rabu. "Tapi sejauh ini respon dari beberapa orang yang kami temui telah
sangat positif. "

Di Aceh, mengidentifikasi negosiator dari sisi lawan relatif
mudah. Dengan Hassan Tiro sebagai Wali (Kepala) Nanggroe dan pemimpin tertinggi
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), target negosiasi bisa
jelas diidentifikasi. Namun demikian, tim Jusuf Kalla pertama harus pergi
melalui beberapa kecewa pada awalnya. Pada awalnya, tim berhasil
menjalin kontak dengan GAM Governance Majelis, sebuah faksi yang
sudah ompong setelah Tiro memecat mereka. Ada laporan bahwa
salah satu cara untuk 'membuka jalan, "beberapa kompensasi finansial yang ditawarkan.

Tim Papua tampaknya tidak menginginkan hal itu. Farid optimis ini
usaha akan berjalan lancar. Pada dasarnya dia berpikir bahwa semua orang di
Papua ingin hidup stabil dan damai. Sebagai negosiator, ia
mengatakan, apa yang dibutuhkan timnya saat ini adalah kepastian dari Presiden
Yudhoyono. "Beri kami klarifikasi mengenai apa yang dapat dan tidak dapat
dinegosiasikan. Karena mereka terikat untuk bertanya apa yang akan mereka dapatkan jika mereka
setuju untuk perdamaian. Di Aceh juga, bahwa cara itu. "

Namun demikian, pihak lain di Papua telah merespon hati-hati
yang baru-ditemukan antusiasme Jakarta. Papua Dewan Tradisional
Kepala, Forkorus Yeboisembut, mengatakan bahwa rakyat Papua
umumnya korban kekerasan negara. "Jadi, Jakarta tidak harus
sekarang mengajar kami tentang perdamaian, "katanya. Dia menegaskan bahwa jalan menuju perdamaian hanya dapat diputuskan melalui referendum. "Jakarta harus ingat untuk tidak
untuk mempertimbangkan kami dalam cara yang sama seperti Aceh, di mana orang-orangnya dari satu ras dengan Indonesia. Sebagai orang Papua, kita berbeda, "tegasnya.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman, ketua umum Layanan Tengah
Badan Asosiasi Gereja-gereja Baptis Papua, tidak menutup
keluar pilihan negosiasi. Tapi dia meminta agar diskusi perdamaian
melibatkan pihak ketiga yang netral dari komunitas internasional sebagai
mediator. Dia juga meminta agar penarikan semua pasukan Indonesia
harus prasyarat. "Pemerintah seharusnya tidak bicara tentang perdamaian
sementara masih melakukan tindakan represifnya "Gereja Kingmi Papua.
Ketua Sinode, Pendeta Benny Giay, menekankan titik yang sama.

Kedua, bagaimanapun, adalah pesimis negosiasi akan berjalan lancar. Para
Masalahnya adalah bahwa banyak pihak dapat dengan mudah mengklaim bertindak atas nama
dari OPM. Mereka bahkan menduga kelompok bersenjata beberapa 'dipelihara' oleh
militer. Hal ini karena kehadiran OPM memberikan legitimasi untuk
berbagai operasi militer yang secara ekonomis menguntungkan beberapa dari mereka.
"Mereka (militer) adalah mempersenjatai orang-orang OPM," kata Benny. "Ini
militer, juga, yang sebenarnya telah meminta Komandan OPM Tadius Yogi
untuk tidak menyerah. "

Y. Tomi Aryanto, Jerry Omona (Jayapura)

Report of Human Rights Violations in Papua since 1969

Comprehensive Report of Human Rights Violations in Papua since 1969

Bintang Papua, 23 July 2011

Jayapura: With the help of an NGO in the USA and the European Union, ELSHAM-Papua has drawn up a comprehensive report of cases of human rights violations that have occurred in West Papua during the period since it became part of the Republic of Indonesia.

ELSHAM co-ordinator in Papua, Ferdinand Marisan S.Sos told Bintang Papua that they had already completed their collection of data.

'We have collected data about human rights violations in Papua from the year 1969 up to 2010,' he said. He said that they had been doing the work since February this year and had completed it in April.

They are now going through the process of putting all the data together in a book. 'We plan to produce the data in a book which we hope to publish in October this year.'

He said that the compilation had been done together with the ICTJ, the International Center of Transitional Justice, a body that has the support of the European Union.

ENDS


Source; http://www.scoop.co.nz

Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak khawatir mengenai Koferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8/2011). Konferensi ini menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang juga mantan Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan, ada sejumlah orang yang berusaha menghidupkan masalah Papua.

"Namun, upaya-upaya mereka selama ini tidak memeroleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi, menekankan, bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan nasional, termasuk Papua, kepada negara-negara sahabat.

Selain pengacara, konferensi ini turut dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Beberapa orang yang menjadi pembicara pada konferensi ini, antara lain, pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda, Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday, Menteri Kehakiman Vanuatu Ralph Regenvanu, dan lainnya.

Dukung ILWP

Sebelumnya, massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, berunjuk rasa mendukung pelaksanaan Koferensi ILWP.

Menurut Macho Tabuni dari KNPB, ILWP adalah lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional. Ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Macho Tabuni mengatakan, unjuk rasa dilaksanakan serentak di beberapa kota di Papua seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.

"Ini unjuk rasa damai, untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal," kata Macho Tabuni.

Di Abepura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai wilayah seperti Sentani, Koya, Waena, dan Abepura. Situasi kota mulai dari Sentani, Abepura dan Jayapura tampak lengang. Sebagian besar toko yang berada di ruas jalan yang menghubungkan ketiga kota itu tutup. Lingkaran Abepura menjadi salah satu titik kumpul massa pengunjuk rasa.

Sumber; http://nasional.kompas.com

Conference to look at Papuan self-determination

A conference on West Papua this week is to present what organisers say is the strongest case to date that the people of the Indonesian region have the right to self-determination.

International lawyers, politicians, tribal leaders, a UN committee member and a witness to the 1969 Act of Free Choice will attend the Road To Freedom conference in Oxford, chaired by British MP Andrew Smith.

The exiled Papuan independence leader Benny Wenda, says the attendance of the group, the International Lawyers for West Papua, lends weight to growing scrutiny of the incorporation of his homeland into Indonesia.

“All the legal experts from around the world could come together to look at the legal argument and because the last forty-eight years, we have not had any lawyers. They can look at the case. It’s very important for our struggle.”

Benny Wenda


Source; http://www.rnzi.com

Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader

One of the speakers at today’s Road to Freedom conference in Oxford says the West Papua issue remains an obstacle to good relations and prosperity in the region.

Powes Parkop, the Governor of Papua New Guinea’s National Capital District, has travelled to the UK for the high profile gathering at Oxford University.

The conference’s organisers say it’ll be the strongest case to date that the people of Indonesia’s Papua region have the right to self-determination.

Mr Parkop says long-running security issues and human rights abuses in Papua have been a destabilising factor for the immediate region.

He says the region could be peaceful and prosperous.

“West Papua is an obstackle to this potential. And for me, as a national leader in PNG, it is what I want to put forward to the Indonesians, that you are, by holding on to West Papua, hindering and stopping this potential that we have to become a socio-economic centre of the world as well.”

Source; http://www.rnzi.com

London rally demands Papuan independence

The Indonesian government said it was not worried about demonstrations held in London on Tuesday demanding Papuan independence.

The gathering, known as the International Lawyers for West Papua (ILWP) conference, was held at Oxford University in London and demanded the independence of West Papua.

“There are people who want to revive the Papuan problem. However, their efforts have not received wide support from the British government or the people. The British government always underlines its policy to support Indonesia and special autonomy in Papua,” Foreign Minister Marty Natalegawa said as quoted by kompas.com.

Marty, who was once ambassador to the United Kingdom, said the Indonesian government always informed other countries of its policies, including with regards to Papua.

Separately, a group of students and demonstrators in Abepura, Nabier, Timika, Biak and other cities in Papua staged demonstrations to support the ILWP conference.

Source; http://www.thejakartapost.com

Deadly Political Violence in Indonesian Province

By AUBREY BELFORD
Published: August 1, 2011

JAKARTA — At least 22 people were killed in separate outbreaks of political violence in the remote Indonesian province of Papua in recent days, officials said Monday, in the latest spasm of bloodshed in a murky, decades-long conflict.

Four people, including one soldier, were hacked to death in a predawn ambush outside the provincial capital, Jayapura, on Monday morning, the police said, just hours after the police had managed to quell two days of interclan rioting that killed 18 people in the province’s central highlands.

More than 10 men armed with knives and guns blocked a road in the village of Nafri outside Jayapura and attacked stopped cars on the eve of large protests planned for Tuesday to demand independence from Indonesia, said Col. Wachyono, a spokesman for the provincial police, who goes by a single name.

The nighttime attack left another nine people wounded and left little indication of the assailants’ identities — except for a Morning Star flag, the banned symbol of Papua’s independence movement, the display of which is a crime punishable by prison sentences as long as life. But it was too early to conclude that the attack was the work of the Free Papua Movement, a fractious rebel organization that has fought a four-decade insurgency against Jakarta, Colonel Wachyono said.

“We can’t yet conclude that it was the TPN-OPM or not,” he said, referring to the group by a common acronym. “What’s clear is that this was a purely criminal act because most of the victims were civilians.”

That attack appeared to be unconnected to earlier fighting over the weekend in the mountainous district of Puncak, Colonel Wachyono said, where clan members supporting rival candidates for district chief clashed with arrows and spears and burned down homes in a dispute over registration for local elections scheduled for November.

But activists in Papua disputed the official version of both events. The West Papua National Committee, or K.N.P.B., which had planned protests for Tuesday across Papua, accused elements of the security forces of fomenting unrest to discredit calls for independence. The protests are planned to coincide with a conference of parliamentarians and nongovernmental organizations in Britain on Papuan independence.

“We reckon that methods like leveling the accusation that the Morning Star was there at the killing of these people is just a trick to add more military forces or to make Papuans scared to go out, to keep them away from the K.N.P.B.’s protest,” said Oktavianus Pogau, the secretary general of the committee’s self-styled consulate in Jakarta.

Markus Haluk, the secretary general of the Central Highlands Papuan Student Association, disputed the police account of the violence in Puncak, saying that witnesses there said that the violence had worsened when the police fired into the rioting mob on Saturday, killing three. “We don’t know if they fired warning shots or not, but during the conflict the police shot three civilians in the crowd,” said Mr. Haluk, who has clan links in the region.

Claims and counterclaims of meddling by the security forces are common in the conflict in Papua, which sits on the western end of the island of New Guinea and has been under Indonesian sovereignty since the 1960s, after a U.N.-backed vote of handpicked delegates that has been dismissed by independence advocates as a sham. The Indonesian government tightly controls access to the resource-rich region by foreign journalists and nongovernmental organizations, which, combined with vast distances and shaky communications, makes it difficult to verify information independently.

Understanding of the conflict is made even more difficult by the existence of splits between the various rebel factions and ethnic groups, and sporadic eruptions of violence between members of the police and military.

Many Papuans seethe at Jakarta’s control of Papua, where the authorities are frequently accused of human rights abuses and where vast natural wealth — and billions of dollars in recent government spending — has done little to curb widespread poverty.

A version of this article appeared in print on August 2, 2011, on page A8 of the New York edition with the headline: Indonesia: 22 Killed in Unrest On Archipelago's Eastern Edge
Source; http://www.nytimes.com

Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia

By AUBREY BELFORD
Published: August 2, 2011

JAKARTA, Indonesia — Thousands rallied for independence from Indonesia in the country’s Papua region on Tuesday, in tense demonstrations that followed days of political violence that killed at least 21 people.

Several thousand people, many in traditional tribal dress, marched amid heavily armed police officers and soldiers in cities and towns in the provinces of Papua and West Papua, the police and witnesses said.

Protesters demanded a referendum on independence for the region and the repudiation of a 1969 United Nations-backed vote that formalized Indonesian control over the former Dutch colony.

“For 40 years, the Indonesian government has never fairly applied the law or upheld human rights,” Viktor Kogoya, chairman of the self-styled Jakarta consulate of the West Papua National Committee, which organized the protests, said in Jakarta. “The Papuan people have never had justice.”

The protests were largely peaceful, although activists and church workers accused the authorities of fomenting a climate of fear to deter demonstrations. Anonymous text messages had circulated for days warning of a looming “massacre.” And witnesses in several towns said groups of unidentified men in civilian clothes could be seen lingering in the streets from early in the day. Witnesses suspected that the men were part of the security forces.

The protests followed the death of at least 17 people in interclan political fighting in the region’s remote central highlands over the weekend, as well as a predawn raid on Monday in which unidentified assailants blocked traffic outside the Papua provincial capital, Jayapura, shooting and stabbing four people, including one soldier, to death.

The West Papua National Committee has accused elements of the security forces of provoking or staging the violence in order to foil the protests. The rebel Free Papua Movement has denied involvement in the Jayapura attack, according to news reports.

A spokesman for the Papua police, Col. Wachyono, also stopped short of blaming the rebels for the Jayapura attack, despite the discovery of a separatist flag at the scene. “We can’t conclude yet if it’s any organization,” he said. “After we do our investigation, we’ll report who it is. If it’s been staged or if it’s purely criminal, we’ll uncover it.”

Tuesday’s protests were scheduled to coincide with a conference in Britain advocating Papuan independence through legal challenges to Indonesian rule. Many Papuans, who are ethnically distinct from most other Indonesians, chafe at what they see as heavy-handed and exploitative rule from Jakarta.

Measures intended to promote greater autonomy, including a major injection of government funds into the resource-rich region, have failed to end calls for independence or a sporadic, poorly armed insurgency.


Sumber; http://www.nytimes.com

Tuesday, August 2, 2011

KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada

SORONG - Rapat pleno penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat yang dijadwalkan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrauw di Sausapor pada hari ini Selasa, (2/8) ditunda. Ketua KPU Tambrauw, Petrus Henri Irianto mengatakan, penundaan itu semata karena tidak semua anggota KPU hadir dalam sidang pleno.

Petrus menjelaskan anggota KPU Tambrauw hingga Senin (1/8) masih berada di Manokwari usai menghadiri rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Papua Barat. Melalui telepon selulernya kata dia, sedianya ia dan anggotanya sudah berada di Tambrauw. Karena penerbangan maskapai Sriwijaya Air tertunda, rapat pleno akhirnya molor.

“Tapi Sriwijaya tadi (kemarin) tidak terbang dari Makassar, makanya kami sampai saat ini masih tertahan di Manokwari. Padahal tiket sudah ditangan. Kita usahakan naik Susi Air tapi tidak bisa juga,”terang Petrus.

Petrus membantah jika ada faktor tekanan dari salah satu calon atau karena tekhnis lainnya. Kata dia, penundaan sidang pleno KPU Tambrauw semata-mata karena alasan penerbangan. “ Oh, tidak, tidak ada, sebabnya hanya karena kita terhalang penerbangan," tukasnya.

Terkait hasil Pemilukada Kabupaten Tambrauw yang diikuti 4 pasangan kandidat, ketua KPU Tambrauw mengaku belum bisa memberikan gambaran hasil perolehan suara sementara karena jangan sampai pernyataannya justeru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Tambrauw. (ros/awa/jpnn)

Sumber; http://www.jpnn.com

Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif

JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan kerusuhan sosial di Papua harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif. Namun, ketika persoalan itu sudah menyangkut tindakan anarki dan melanggar hukum serta upaya untuk merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat keamanan harus menindak tegas.

"Presiden memerintahkan kepolisian dan TNI segera berkoordinasi dan memastikan tidak lagi jatuh korban jiwa, apalagi menyangkut warga sipil. Presiden menginstruksikan agar diupayakan suatu pendekatan yang persuasif untuk menghindari korban jiwa," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Selasa (2/8/2011).

"TNI tidak harus keras untuk menenangkan situasi. Namun, jika hal itu sudah berubah menjadi hal yang inkonstitusional, anarki, dan merongrong kewibawan NKRI, harus ditindak tegas," kata Julian.

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan antarkelompok pendukung politik di Puncak Jaya, Sabtu (30/7/2011), mengakibatkan 18 orang tewas. Papua kembali memanas setelah pada Senin lalu terjadi penyerangan di Abepura, Jayapura, yang menewaskan 4 orang. Satu di antara korban tewas itu diidentifikasi sebagai prajurit TNI bernama Dominikus Keraf.

Julian menambahkan, pendekatan persuasif yang dilakukan harus melibatkan pemuka adat, pemimpin masyarakat, atau tokoh informal yang lain.

Sumber; http://nasional.kompas.com