Bangsa Papua Tidak Berjuang Untuk Merusak Atau Menghancurkan

Jayapura, ENS,- Pembukaan kangres Papua ke tiga Se in (17/10) diawali dengan doa dalam bahasa daerah oleh tujuh orang ketua wilayah adat saat ibadah di lapangan Zakheus Padang Bulan. Setelah ibadah, pembukaan kongres dilanjutkan dengan pemukulan tifa adat oleh enam orang pimpinan kolektif yaitu, Eliaser Awom, Septinus Paiki, Forkorus Y, Edison Waromin dan Kailele.

Sedikitnya 2000 orang menghadiri kongres rakyat Papua, mereka merupakan perwakilan dari tujuh wilayah masyarakat adat yang meliputi unsur, perempuan, pemuda, mahasiswa, Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Dewan Melanesia Barat dan Mantan Tahanan Politik dan Narapidana Politik. Sedangkan Dirjen Otonomi Daerah, jajaran pimpinan tingkat Provinsi Papua, dan beberapa tokoh masyarakat yang di undang tidak hadir dalam perhelatan akbar itu.

Pembukaan kongres berjalan lancar dan meriah, acara hari pertama itu diisi dengan pemilihan pimpinan sidang, pembacaan tata tertib dan penyampaian pandangan politik. Walaupun digelar di tengah lapangan dan panas terik membakar, namun masyarakat tetap mengikuti kongres itu dengan antusias. Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menyambut baik antusiasme masyarakat itu. Menurut dia, itu bagian dari proses perjuangan masyarakat asli Papua untuk menegakkan hak-hak dasar mereka.

Forkorus menegaskan bahwa rakyat Papua memperjuangkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak politik, namun mereka tetap menghargai Pemerintah Indonesia. "Perjuangan kami ini bukan perjuangan untuk merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah prinsip," kata Yaboisembut.

“Bangsa Papua tidak berjuang untuk merusak atau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar kami, termasuk hak politik, termasuk hak merdeka sebagai suatu bangsa," ungkapnya.

Penjagaan Ketat

Sementara itu, tampak aparat keamanan melakukan penjagaan yang ketat di beberapa titik. Aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan POLRI lakukan penjagaan mulai dari Audotorium Kampus Uncen yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat berlangsungnya kongres, sampai batas kabupaten Jayapura.

Di sekitar perumnas IV dekat pangkalan ojek rebali (sekitar 300 meter dari tempat kongres) tampak sebuah panser dan puluhan polisi berseragam lengkap dengan membawa senjata laras sedang bersiaga, begitu juga di sepanjang jalan dari depan Asrama Yan Mamoribo hingga depan Holla Plaza.

Di depan Holla Plaza tampak sebuah barakuda milik Brimob, dan sebuah buah truk Dalmas Polresta Jayapura.

Secara umum aktivitas masyarakat di wilayah Waena, Padangbulan, Abepura, hingga Kotaraja, berlangsung normal.@ENS

Read More

DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan

JAYAPURA - Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Kamis (25/8), mengeluarkan himbauan terkait sejumlah peristiwa yang beberapa minggu ini terjadi dan mengarah ke SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). “Kami menghimbau kepada semua orang Papua agar tidak melakukan hal-hal seperti yang beberapa waktu belakangan terjadi, seperti pembacokan, pembunuhan, dan lain-lain,” ungkapnya saal jumpa pers di Kantor DAP Waena.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada umat Islam yang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadhan. “Kami minta maaf kepada umat muslim, dimana pada saat melaksanakan ibadah terganggu dengan terjadinya berbagai kasus. Dalam hal ini apabila ada anak adat yang mungkin melakukannya,” lanjutnya.
Ia juga berharap agar kekhawatiran terjadinya konflik horizontal tidak terjjadi. “Karena hal itu tidak bisa diterima kita semua,” tandasnya.

Sehingga sebagai Ketua DAP menghimbau supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. “Apalagi menjelang perayaan hari besar agama,” ujarnya.

Dikatakan juga, kepada semua masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum hanya karena diiming-iming dengan uang atau bujukan dari pihak tertentu. “Bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena mendapat imbalan atau keinginan untuk mendapat uang. Atau mungkin juga terbujuk oleh pihak tertentu bahwa dengan melakukan itu (kekerasan) dapat mempercepat keinginannya tercapai,” jelasnya.

Ditegaskan, apapun persoalan yang dihadapi, hendaklah dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. “Karena perjuangan orang Papua (untuk menuntut kemerdekaan, red) selama ini sudah benar. Sudah cukup bagus,” lanjutnya.

Disinggung seberapa besar optimisme himbauan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang dalam beberapa minggu belakangan melakukan tindak kekerasan di Papua, dikatakan bahwa pihaknya tidak yakin terhadap pihak yang bermotif lain. “Kalau dia bermotif lain, saya kita pasti mereka akan bertahan pada prinsipnya,” jelasnya.

Pangdam: TNI Tak Hanya Tahu Perang
Sementara itu, dalam rangka mewujudkan “Papua Tanah Damai”, Kamis (25/8) bertempat di Auditorium Poltekes Waena Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu menghadiri acara Forum Konsultasi Pemimpin Agama di Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut Pangdam memberikan Materi tentang “Kasih dan Damai Itu Indah”.

Pangdam mengatakan bahwa ungkapan kasih itu terdapat pada Hati nurani, sehingga jika kita sudah menjadi satu, semua itu menjadi indah dan damai. Adapun perwujudan Kasih dan Damai itu Indah yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih berupa pelaksanaan Bhakti Sosial TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan program fisik berupa pembangunan Honay, Posyandu, Balai Kampung, Rumah Hunian sementara, kandang babi dan masih banyak lagi.

Pangdam menghimbau kepada para tokoh agama agar jangan selalu menganggap TNI kerjanya hanya perang saja, melainkan tugas TNI sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 ada dua, yakni melaksanakan Tugas Operasi untuk Perang (OMP) dan melaksanakan Tugas Operasi Selain Perang (OMSP).

Terkait dengan beberapa kejadian yang telah meresahkan masyarakat seperti halnya tindak kekerasan yang bernuansa SARA dan penembakan terhadap masyarakat sipil maupun TNI-POLRI yang terjadi dibeberapa tempat di wilayah papua. Pangdam merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang, dimanapun di wilayah papua yang sedang kita jaga sebagai tanah damai. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan papua damai tersebut sungguh sangat merugikan seluruh elemen masyarakat papua yang saat ini sedang membangun.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa status daerah Papua sekarang adalah tertib sipil, sehingga masalah penyelesaian berbagai kejadian yang ada di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan serta merta semua mengarah pada tanggung jawab TNI.
Oleh karena itu, Pangdam menghimbau kepada Pemerintah Daerah serta seluruh komponen yang ada di Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga Tanah Papua, terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi sehingga dapat terwujud Papua Tanah Damai. Hadir dalam acara tersebut para Asisten KasdamXVII/Cenderawasih. (aj/don/don/l03)

sumber; http://bintangpapua.com

Read More

DAP Desak Koruptor Dana Otsus Ditangkap

[JAYAPURA] Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yoboisembut mendesak aparat penegak hukum supaya menangkap dan mengadili mereka yang mengkorupsi dana otonomi khusus (Otsus).

"Kami prihatin masalah ini, bila itu terjadi dan memang terbukti ada penyimpangan segera proses hukum," tegasnya saat dihubungi SP, Jumat (17/12) pagi di Jayapura.

Dia melanjutkan, "Kita ini dari dulu sudah dapat dana bantuan tapi kemana dana-dana itu. Apalagi ditambah dana Otsus yang triliunan tapi apa yang terjadi, masyarakat tak berkembang. Cobalah lihat masyarakat-masyarakat di pedalaman, apa uang Otsus mensejahterakan mereka,” gugatnya.

Dikatakan di tahun 2005, DAP sudah mengembalikan Otsus kepada pemerintah karena sudah mengetahui ada banyak masalah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan dari sekitar Rp 20 triliun dana Otsus yang telah dikucurkan sejak 2002 hingga 2009, yang sudah diaudit BPK realisasi dana Otsus sebesar Rp 3,7 triliun dan ditemukan penyimpangan Rp 587 miliar atau sekitar 16 persen.

Menyusul temuan itu, DPR Papua menyurati BPK Perwakilan Papua. Dalam surat yang ditandangani Ketua DPRP Drs Jhon Ibo itu, mereka meminta BPK memberikan dokumen dan penjelasan soal dugaan korupsi dana Otsus Papua kepada DPR Papua.

Ketua Komisi D DPR Papua yang membidangi Anggaran pada DPR Papua, Karolus Bolly, kepada wartawan diruang Komisi D DPRP, Kamis (16/12) sore mengatakan, surat itu sudah sampaikan tanggal 8 Desember lalu. Tetapi hingga detik ini belum ada tanggapan mengenai surat kami. "BPK kami minta menjelaskan ini agar tak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat," ujarnya. [154]

Sumber: www.suarapembaruan.com

Read More