The Papua Problem: Seeds of Disintegration

by Yanto Soegiarto

The summit conference of International Lawyers for West Papua held earlier this month in Oxford, England, should not be regarded by Indonesia as merely a focus group discussion.

The recent spate of violence in Indonesia’s easternmost region should also not be considered a relatively inconsequential security disturbance that can easily be dealt with via conventional military operations.

Both contain seeds of disintegration, which, if allowed to grow, might have the potential to become an almost unstoppable force that could ultimately lead to the secession of the resource-rich province from the Republic of Indonesia.

Papuans are all too keenly aware that the scent of disintegration is becoming increasingly detectable as politicians continue to implement policies that have the effect of discriminating against them, compared with people from other regions, in the fields of social welfare, education and health.

ILWP may be small and not very well-known. The group’s leader, Benny Wenda, may be a nobody now, but so were East Timorese men Xanana Gusmao and Jose Ramos Horta, who were belittled by Indonesia and hunted down by the Indonesian Military under late Armed Forces (ABRI) commander Gen. Benny Moerdani for their leadership of the separatist movement.

They put up a struggle, campaigning for independence to escape what they saw as the stifling embrace of Indonesia, and succeeded. They are now prime minister and president, respectively, of the independent state of East Timor.

Ignoring the Papuan pro-independence movements’ demands and ignoring the importance of seeking a comprehensive solution through dialogue will produce a backlash on Indonesia. The movements will eventually attract more international attention, sympathy and funding. If Indonesia is caught off-guard and remains unaware of the consequences, Papuans could ultimately seek a referendum on secession. Indonesia would find that intolerable if it wished to preserve unity.

Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said discussion of separatism is not a threat to Indonesia’s unity and that threats of secession at the moment are at a minimum. He has added that 80 percent of Papua’s total income, about Rp 28 trillion ($3.3 billion), is allocated for expenditure on Papuans.

However, despite these rosy government claims, Papuans who dream of nurturing and preserving the land of their ancestors still perceive see their land as being exploited.

They say little attention is paid by the central government to welfare needs. In Puncak Jaya regency, Regent Lukas Enembe claims 90 percent of his people are poor.

The perceived failure of Indonesia to provide welfare to Papuans, and repressive measures captured on video of a Papuan being tortured by the Indonesian military, only strengthen the pro-independence movement’s sense of collective despair and demands for a referendum. Not all Papuans feel the comfort and security that the Negara Kesatuan Republik Indonesia (unity within the archipelago) is supposed to provide.

Given the lessons of East Timor and the ongoing transformation in Southern Sudan, calls for a referendum need to be taken seriously. Pro-independence movements can easily cite human rights and democracy violations as tools or pretexts to support their demands. Ironically, Indonesia supported a referendum for Southern Sudan but seems to have forgotten that it was a referendum that paved the way for the separation of East Timor from Indonesia.

Another issue to watch out for is covert foreign meddling in Indonesia’s internal affairs. Currently, Indonesia’s intelligence is too weak and prone to foreign infiltration. Despite denials from the Indonesian government, most Indonesian analysts see big foreign powers as having interests in resource-rich Papua.

The Australian press recently mentioned key figures in the Papuan independence movement and listed its international sympathizers, including US Democratic Senator Dianne Feinstein, South African Archbishop Desmond Tutu, British Labour MP Andrew Smith, ex-Papua New Guinea leader Michael Somare and other politicians, academics, journalists, aid workers and religious leaders.

The leaders of the Papuan People’s Representative Council (DPRP) have also called on President Susilo Bambang Yudhoyono to withdraw all troops and police from the Timika mining area of US-owned Freeport McMoRan, saying their presence has failed to provide peace, security and order. Instead, violence has increased with many more people shot dead.

The council’s stance is that if the state is incapable of providing security, given the presence of Freeport since 1967, then the security apparatus there should be withdrawn.

The Amungme and Kamoro local tribes have been victims of the failure to provide adequate security. Ironically, the security apparatus there has been supported by both the state and the US mining giant, yet with little appreciable security improvement over the years.

The council has called on both the Indonesian and US governments to sit down together and draw up a comprehensive solution on security matters at Freeport because hundreds of Papuans have been killed since the 1960s.

The gist of its message is that the Indonesian authorities at the highest levels — including the president, armed forces commander and national police chief — must pay attention to Papua, the last frontier, which Indonesia just cannot afford to lose.

Source; http://www.thejakartaglobe.com

Read More

Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara

Pemerintah Dinilai ‘Setengah Hati’ Tuntaskan Masalah Papua

Jayapura – Kendati sampai saat ini belum ada laporan hasil resmi dari penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford 2 Agustus lalu, terkait rencana menggugat pelaksanaan Pepera 1969 ke Mahkamah Internasional, namun menurut Imparsial Jakarta, upaya untuk menggugat Pepera ke Mahkamah Internasional tidak akan berhasil bila dilakukan oleh ILWP. Alasannya karena syarat untuk menggungat ke Mahkamah Internasional adalah sebuah negara, sementara ILWP sendiri bukanlah suatu negara.

“Pertama, ILWP itu bukanlah sebuah negara, karena yang bisa mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Internasional harus sebuah Negara. Kedua, Pepera sudah disahkan oleh PBB, dan hampir semua negara mengakui bahwa Papua berada dalam NKRI, jadi saya rasa apa yang di perjuangkan oleh ILWP hanyalah “janji kosong,” karena ILWP tidak bisa melakukan itu,” kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial Jakarta yang juga getol menyoroti sepak terjang militer di Papua maupun sejumlah persoalan HAM di Papua via telepon Rabu (10/8) semalam.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda melalui ILWP maupun IPWP sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk mencari dukungan dari negara – negara yang merasa berkepentingan dengan lepasnya Papua dari NKRI, tapi rasanya hal tersebut sulit, karena semua negara kecuali Vanuatu setahu saya sudah bulat mendukung kedaulatan Papua ke dalam NKRI.

“Aksi mereka kemarin tidak lebih upaya mencari dukungan dari beberapa negara yang diharapkan simpatik, kalau sekiranya Pemerintah sudah merasa yakin, bahwa keputusan PBB itu sudah sah, saya pikir tidak perlu terlalu bereaksi yang berlebihan terhadap Konferensi ILWP itu, jadi pemerintah harus fokus bagaimana menjawab apa yang menjadi akar masalah di Papua selama ini”, tandasnya lagi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan Christian Warinussy, SH mengatakan bahwa bicara “Legal standing” atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan yang menentukan adalah aturan hukum dan penafsiran Hakim yang akan menangani perkara dimaksud.

“Dalam kaitannya dengan upaya menggugat PEPERA yang tengah di upayakan oleh ILWP, atau siapa saja, apalagi masyarakat Papua bisa mengajukan gugatan, karena terkait dengan hak-hak mereka sebagai rakyat Papua, jadi Hakim yang akan memutuskan nantinya, kalau menurut Hakim yang menangani perkara yang akan di gugat, ILWP mendapat kuasa dari rakyat Papua, bisa saja diterima”, katanya via telepon Rabu (10/8) semalam.

Ia menambahkan, namun jauh lebih strategis kalau gugatan dilakukan di tingkat nasional terlebih dahulu, karena Indonesia punya sistem hukum sendiri, karena belum tentu keputusan Hakim di tingkat Mahkamah Internasional bisa serta merta di terapkan ke dalam negara berdaulat seperti Indonesia.

“Jadi saya lebih mendorong untuk dilakukan gugatan ke dalam sistem peradilan Indonesia dahulu, yang ajukan bisa saja Dewan Adat Papua, atau lembaga yang mendapat kuasa hukum dari rakyat Papua, itu prosedur yang jauh lebih tepat”, kata Advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional Jhon Humphrey Award dari Canada di tahun 2005 dalam bidang HAM.

Masih menurut Direktur Imparsial Jakarta, ia berharap semua stakeholder yang ada di Papua mengedepankan upaya – upaya damai dan dialog untuk mencari “jalan tengah”, kalau masing – masing pihak bersikukuh pada pendirian masing – masing, nantinya yang akan di rugikan adalah rakyat Papua yang tidak terlalu memahami masalah politik.

Sementara itu, sehubungan dengan masih berlarut – larutnya masalah di Papua, mulai dari impelementasi Otsus yang tidak berjalan sesuai keinginan rakyat banyak, maraknya aksi kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil, serta semakin meningkatnya eskalasi politik dan aspirasi “M”, di nilai sebagai buah dari ketidak seriusan Pemerintah pusat maupun daerah untuk menuntaskan masalah di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Imparsial Jakarta, Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif kepada Bintang Papua via telepon Rabu (10/8) kemarin, menurutnya Pemerintah masih “setengah hati menuntaskan masalah Papua, bahkan terkesan memang ada upaya pembiaran agar situasi di Papua tetap dalam kondisi saat ini, kisruh.

“ya, kita berharap ada kesungguhan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merangkul dan menggandeng semua pihak, khususnya mereka yang selama ini menyerukan aspirasi “M” baik secara terang – terangan “menantang” negara, maupun secara halus menggunakan isu – isu lainnya untuk duduk bersama, ada kepentingan yang lebih besar yang harus di utamakan, rakyat Papua”, ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa selama ini Pemerintah terkesan sengaja memelihara konflik di Papua, dimana tidak ada kesungguhan untuk menegakkan aturan dan hukum, jadi pertentangan demi pertentangan kebijakan terus di buat oleh Pemerintah, sehingga acap kali pendekatan represif yang di kedepankan, meski pihak mliter sudah menegaskan bahwa mereka telah melakukan perubahan yang drastis dalam menangani masalah Papua, namun kenyataan masyarakat masih merasakan suasana yang tidak berbeda dengan masa – masa sebelumnya.

“Dalam banyak kasus kekerasan, tugas polisi harusnya mengungkap siapa dalang di balik peristiwa tersebut, tapi selama ini tidak ada hasil – hasil yang nyata, jadi masyarakat bertanya – tanya, apakah benar ulah OPM, ataukah OPM gadungan yang tidak bisa di pungkiri ada OPM yang memang di pelihara oleh alat negara untuk tujuan tertentu”, tandasnya.

Untuk itu, semua berpulang ke Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan pemahaman, menggandeng dan menuntaskan masalah di Papua, karena saat ini bisa di bilang belum tuntasnya masalah di Papua karena Pemerintah tidak pernah serius menuntaskan, alias hanya setengah hati saja.

Contoh kongkrit tidak keseriusan Pemerintah, adalah terkait kegiatan Benny Wenda di Inggris, yang merupakan salah satu daftar buron Interpol, tapi yang bersangkutan bebas menggalang dukungan di luar negeri, dan diketahui, tapi tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“ini patut dipertanyakan, saya buka di daftar buruan Interpol, selain Nunun Nurbaety, Nazaruddin yang sudah tertangkap, ada nama Benny Wenda juga di dalamnya terkait sejumlah kasus di Papua, tapi pemerintah (Polisi) sama sekali tidak ada upaya penegakan hukum, ini menjadi satu contoh nyata, betapa Pemerintah tidak serius menuntaskan masalah Papua”, jelas Poengky di ujung telepon.

Pemerintah menurutnya sengaja menggantung masalah yang ada di Papua, mulai dari polemik seputar kegagalan Otsus, gangguan kamtibmas dan penembakan yang meresahkan warga sipil, sampai kampanye “M”, sampai hari ini Pemerintah tidak melihat itu sebagai sebuah masalah yang harus di carikan solusinya.(amr/don/l03)

Sumber; http://bintangpapua.com

Read More

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

"Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris," ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api," katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. "Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya," tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

"Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri," kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

"Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia," kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. "Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua," katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

"Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan," katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

"Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam," tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Sumber; http://www.suarakarya-online.com

Read More

Aktivis Papua di Inggris Minta Dukungan Rakyat Indonesia

"Lihatlah penderitaan rakyat Papua. Jangan tutup mata!" demikian seruan yang disampaikan Benny Wenda, Ketua Organisasi Free West Papua di Inggris. Ia meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk perjuangan rakyat Papua.

Menurut Wenda, masalah Papua makin menjadi perhatian dunia internasional. "Kampanye kami berjalan terus. Suara orang Papua, 'cry for freedom', semakin nyaring dan semakin didengar dunia."

Inggris
Menurut Wenda yang sejak 2002 mendapat suaka politik di Britania Raya, rakyat Inggris mulai mendengar dan menekan pemerintah mereka untuk memperhatikan masalah Papua. "Berbagai partai di Inggris sebenarnya mendukung perjuangan rakyat Papua. Walaupun pemerintahnya sendiri, karena alasan ekonomi, tidak berani menyuarakan dukungan mereka," jelas Wenda.

"Rakyat Inggris sendiri mempercayai prinsip 'freedom' dan 'justice'. Mereka pernah mendukung perjuangan rakyat Timor Timur, ketika tentara Indonesia melakukan pembunuhan di sana. Dukungan seperti itu akan terjadi lagi. Rakyat Inggris tidak akan 'give up'. Tidak akan membiarkan hal ini terus berlangsung," demikian Wenda.

Referendum
Minggu lalu (2/8) di ribuan orang di Jayapura berunjuk rasa menuntuk kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan referendum tidak akan menjadi opsi bagi Papua.

Menanggapi hal itu Benny Wenda menyatakan, "itu adalah hak kami. Saya tahu banyak rakyat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat biasa, yang mendukung referendum. Tapi, petugas intel berusaha menyetop dukungan tersebut."

Konferensi ILWP
Di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu berlangsung konperensi 'International Lawyers for West Papua'. Dalam wawancara dengan Radio Nederland, Wenda menyatakan konferensi tersebut menghasilkan beberapa resolusi. Sesuai dengan kesepakatan peserta konferensi, isi resolusi tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Pemerintah Indonesia seperti cacing kepanasan. Mereka belum tahu apa hasil konferensi tapi sudah menyatakan konferensi itu gagal," kata Benny Wenda. Wenda menambahkan, ia tidak perlu menanggapi reaksi yang datang dari Jakarta.

Sumber; http://www.rnw.nl

Read More

Gerakan Baru Papua Merdeka

Makin Modern Menuntut Pisah
Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Sejak pagi hari, ribuan orang Papua asli terus mengalir mendatangi Lapangan Timika Indah. Hari itu, Selasa, 2 Agustus 2011.

Di belahan bumi lain, tepatnya di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, Inggris, pada hari yang sama tengah digelar konferensi internasional yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Konferensi itu diprakarsai International Lawyers for West Papua (ILWP). ILWP diluncurkan di House of Commons, London, tepatnya pada15 Oktober 2008.

Konferensi ILWP bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi warga asli Papua. Pada tahun ketiga ini, konferensi mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat dengan judul "West Papua? The Road to Freedom".

Berdasarkan informasi dari laman situs ILWP, pembicara dalam konferensi itu yaitu Benny Wenda, yang disebut sebagai pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat , ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Konferensi itu melakukan pengkajian hukum terhadap Pepera 1969 yang dianggap cacat oleh kelompok prokemerdekaan Papua.

Nah ribuan orang berduyun-duyun ke Lapangan Timika Indah 2 Agustus 2011 itu untuk mendukung konferensi ILWP tersebut.

Yel-yel Papua merdeka berkali-kali bergema dalam aksi di lapangan itu. Tarian Waita sesekali meramaikan aksi. Tapi tentu saja orasi politik menjadi menu utama. Inti orasi, masyarakat asli Papua menuntut referendrum bagi Papua Barat.

"Ini untuk menunjukkan pada dunia maupun Indonesia , kami ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal, yakni referendum," kata Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni. KNPB merupakan organisasi yang menggelar demontrasi itu.

Selain di Timika, aksi serupa juga digelar di sejumlah kota lainnya, seperti Jayapura, Nabire, dan Abepura. Aksi juga digelar di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi ribuan masyarakat asli Papua itu berlangsung damai. Padahal malam sebelumnya sempat beredar pesan singkat (SMS) yang isinya akan terjadi pembantaian dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindakan anarkis. Dua hari sebelum aksi itu pun, terjadi bentrokan antar pendukung calon bupati di kabupaten Puncak yang menewaskan 19 orang. Juga terjadi serangan terhadap angkutan umum yang menyebabkan 7 korban termasuk dari TNI.

Tiga hari setelah demo besar-besaran itu, tuntutan Papua Merdeka terus bergema. Pada 5 Agustus 2011, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bahkan menuntut referendum dengan cara membakar bendera Merah Putih di Markas Tentara Pembebasan (TPM)-OPM di Tinggi, Nambut, Pucak Jaya.

Tuntutan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia sejatinya memang sudah bergaung lama. George Junus Aditjondro mencatat gerakan memerdekakan diri Papua dilakukan OPM sejak didirikan pada 26 Juli 1965 di Manokwari.

Lantas pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Saat itu juga bendera Bintang Kejora dikibarkan di tanah Papua.

Namun republik itu kemudian ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto. Meski demikian gerakan separatis ini tidak lantas mati. Hampir setiap presiden Indonesia harus berhadapan dengan tuntutan pemisahan diri Papua.

Pada masa awal pemeirntahan Gus Dur misalnya, tepatnya 12 November 1999, Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay mendeklarasi Papua Merdeka di kediamannya. Pada Desember di tahun yang sama, Theys menjadi inspektur upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman Gedung Dewan Kesenian Irianjaya.

Presiden Gus Dur sempat menyelesaikan gerakan separatis ini lewat pemberian otonomi khusus pada 1 Januari 2001. Selain otonomi khusus, Gus Dur juga mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Namun 10 tahun otonomi khusus berlalu, keinginan untuk merdeka Papua tidak kunjung padam. Akhir-akhir ini malah gerakan menuntut kemerdekaan ini semakin masif.

Gerakan prokemerdekaan di Papua kini telah bertransformasi menjadi gerakan baru dengan menggunakan cara-cara modern. Gerakan ini mulai menghindari cara kekerasan, tapi menggunakan cara politik dan diplomasi.

Aktivis prokemerdekaan Papua sudah meniru gaya Timor Leste dengan aktif menjalin jaringan dengan luar negeri. Hasilnya di Inggris terbentuk ILWP dan International Parliamentarians of West Papua (IPWP). Di Amerika Serikat ada West Papua Network dan di Australia ada yang namanya West Papua Freedom Association, dan sebagainya.

Tidak cuma itu, tuntutan kemerdekaan Papua juga disuarakan lewat media sosial yang sudah terbukti berhasil menumbangkan rezim di sejumlah negara seperti Mesir dan Tunisia.

Di Facebook misalnya, ada gerakan "100 Juta Suara Dukung Referendum West Papua". Saat ini pendukung ajakan itu jumlahnya mencapai ratusan orang. Di Youtube banyak postingan film yang menuntut kemerdekaan Papua.

Mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, pada 2008, telah mengingatkan potensi Papua lepas dari NKRI sangat besar. Papua telah memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi sebuah negara.

Sebuah wilayah yang ingin menjadi negara merdeka harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya mempunyai pemerintahan, wilayah negara, tentara, lagu kebangsaan, bendera, dan pengakuan internasional.

"Untuk menjadi sebuah negara merdeka, hanya tinggal deklarasi dan pengakuan internasional saja," kata Ryamizard.

Kini, gerakan Papua Merdeka sudah mendapat dukungan 'internasional', paling tidak sudah ada dukungan dari dua anggota Parlemen Inggris, Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Dengan demikian, kemungkinan Papua sudah tinggal sejengkal lagi untuk merdeka.

Tapi sejauh ini pemerintah masih menganggap remeh. Sikap ini ditunjukkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Keduanya menilai konferensi ILWP bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.

"Kumpulan pengacara itu tidak begitu kuat, karena hanya dilakukan segelintir orang, di Papua mereka juga tidak mendapat antusiasme dari masyarakat," kata Purnomo.

Sementara Marty menilai tuntutan kemerdekaan Papua tidak akan pernah mendapat dukungan masyarakat luas ataupun pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua.(ddg/iy)

Sumber; http://www.detiknews.com

Read More

The week in review: Fighting graft and separatism

(Ed
In the nation-wide struggle to root out graft, Indonesians have to undoubtedly consider the Corruption Eradication Commission (KPK) as the most prominent institution to take the lead compared to the police and the Attorney General’s Office; although there are critics saying the commission is dragging its feet in dealing with high-profile cases.

The stunning remark by House of Representatives Speaker Marzuki Alie, who suggested that the KPK be dismantled if its leaders were unreliable, failed to erode the public’s faith in the antigraft body.

As the KPK is in dire need of new leaders, people are anxiously waiting for the results of the ongoing selection of new KPK leaders. The committee has shortlisted 10 figures — Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Egi Sutjiati, Handoyo Sudrajat, Sayid Fadhil, Yunus Husein and Zulkarnain — for the last selection stage.

Interviews of the 10 candidates will take place on Aug. 15 to further cut the number to eight, after which their names will be submitted to President Susilo Bambang Yudhoyono on
Aug. 18, according to Law and Human Rights Minister Patrialis Akbar.

Fugitive graft suspect Muhammad Nazaruddin, the ousted treasurer of Yudhoyono’s Democratic Party, is certainly not part of the selection committee, but he could show a number of candidates the door.

To the public’s surprise, three key incumbent KPK figures – deputy chairman Chandra M. Hamzah, deputy for enforcement Ade Rahardja and spokesman Johan Budi – failed to qualify. Their exit came just after Nazaruddin talked to the media from his hiding place where he had met the three KPK officials and investigator Adj. Sr. Comr. Roni Samtana, to negotiate several cases implicating members of his party. Nazaruddin said Chandra and Ade would receive the party’s backing in return.

Another name that also attracted the public’s attention was Sutan Bagindo Fachmi, head of the West Sumatra Prosecutor’s Office. Fachmi failed to clear the hurdles after Nazaruddin claimed that the prosecutor had contributed Rp 1 billion (US$118,345) to the Democratic Party in exchange for the party’s favor. Fachmi has denied the allegation.

Nazaruddin is wanted for his role in corruption cases relating to the construction of SEA Games’ facilities in Palembang, South Sumatra. In an apparent act of retaliation, Nazaruddin named Democratic Party chairman Anas Urbaningrum the mastermind of his act of corruption. Nazaruddin said Anas won the party’s chief post in 2009 after buying votes, which he funded with ill-gotten money from projects commissioned by state-owned enterprises.

According to National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam, with the hunt for Nazaruddin intensifying, the police plan to confiscate BlackBerry smart phones used by a number of journalists to communicate with Nazaruddin.

The brouhaha has prompted the KPK to establish an ethics board, which is aimed to investigate alleged violations committed by commission members and, more importantly, restore its credibility.

We hope only people with integrity and honesty will stay in the KPK to continue the campaign against graft that has long tarnished the country’s image.

Indonesia also came under the spotlight this week as Papuan people renewed their demand for a referendum. On Tuesday, the heads of state institutions met with President Yudhoyono, calling on the government to pay more attention to the implementation of special autonomy in the provinces in order to prove the secessionist view is wrong.

Papua has recently seen a spate of violence. Just after 19 people were killed in a clash between supporters of rival political candidates in Puncak Jaya regency over the weekend, gunmen shot dead three civilians and a military soldier in Nafri, near the provincial capital of Jayapura on Monday. Two days later, gunmen shot at a military helicopter in Puncak Jaya, which is believed to be the stronghold of the separatist rebel group, OPM (Free Papua Organization).

Thousands of Papuans rallied in Jayapura, Biak and Jakarta in a show of support for the conference of International Lawyers for West Papua (ILWP) in Oxford. The ILWP argues that the 1969 Act of Free Choice in Papua, albeit supervised by the United Nations, was flawed because it relied on the consensus of elders who did not represent the entire population in Papua.

It was unfortunate that during the meeting between the state institutions’ leaders and the President, they did not discuss the conference result. Regional Representatives Council head Irman Gusman said that “the Unitary State of Indonesia is already final.” He added that the state institution leaders demanded that the government “better manage Papua and Aceh ahead of the regional elections, which are prone to conflict”.

Speaking after the meeting, however, Yudhoyono did not touch on the issue of Papua or Aceh. Instead, he said he would consider input from state institution leaders to be inserted in his state address to be delivered on Aug. 16, ahead of the Independence Day anniversary.

As the first week of Ramadhan has passed, people have begun to complain about the rising prices of food and basic goods. The increasing demand for food supplies has prompted the government to set aside Rp 2.2 trillion to ensure demands are met.

Coordinating Minister for the Economy Hatta Rajasa said Rp 1 trillion from the funds would be used to finance “rice for the poor”. BPS chairman Rusman Heriawan called on the government to focus on the last week of August, when people brace themselves for the Idul Fitri holiday, to stabilize prices through market operations.

In spite of these events, hopefully peace will prevail in the remaining weeks of Ramadhan.

— Primastuti Handayani

Source; http://www.thejakartapost.com

Read More

Di Inggris, Rakyat Papua Cetuskan Resolusi

Setelah gagal dengan referendum Pepera, rakyat Papua mencari cara lain: Konferensi Para Pengacara Untuk Papua di Oxford, Inggris. Dalam konferensi yang digelar pada 2 Agustus itu tersebut tiga resolusi disepakati. Salah satunya adalah bahwa rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional.

Konferensi soal Papua itu merupakan pertama kalinya di luar negeri. Ikuti keterangan Benny Wenda, ketua Free West Papua di Inggris kepada Radio Nederland.

Konferensi itu membahas mengapa rakyat Papua ditekan dan harus ikut kemauan negara-negara asing selain Indonesia, di antaranya Amerika dan Belanda. Rakyat Papua selalu merindukan hak-haknya yang menurut standar hukum Internasional.

"Itu yang menjadi akar masalah di Indonesia sejak tahun 1963 di mana Indonesia secara ilegal menguasai tanah Papua. Sampai hari ini terjadi pembunuhan, pemenjaraan, pemerkosaan di mana-mana."

Tiga kesepakatan
Konferensi tersebut juga menilai dan melihat kembali apa yang terjadi. Sebetulnya ada tiga kesepakatan, namun sampai saat ini belum diumumkan secara resmi. Poin terakhir adalah rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional.

Benny Wenda menjelaskan, referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat, red.) yang terjadi sesuai kesepakatan New York ternyata tidak dilaksanakan di lapangan. Yang harus terjadi, tambah Benny Wenda, adalah one man one vote.

Namun rakyat Papua tidak pernah memilih dan tidak pernah dipilih. Indonesia sebetulnya sudah setuju hal tersebut tapi tidak pernah dilaksanakan di Papua.

Kerusuhan
Sementara itu kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa hari terakhir, menurut Benny Wenda, sebetulnya sudah "diatur," sehubungan dengan adanya konferensi tersebut. "Dua hari sebelumnya sudah ada kekerasan di mana-mana. Ini merupakan skenario supaya militer ada di Papua. Supaya dunia luar melihat bahwa rakyat Papua itu menciptakan kekerasan."

Benny Wenda menduga skenario tertentu dilakukan intelijen Indonesia dengan militer. Jadi yang terjadi setiap acara yang menyangkut kegiatan konferensi seperti ini selalu saja ada. Ini bakal pertanyaan besar oleh dunia.

Konferensi sehari soal Papua itu diikuti oleh 150 wakil Papua di seluruh dunia dan juga perwakilan kelompok hak-hak azasi manusia. (Oleh Prita Riadhini)

Sumber; http://www.rnw.nl

Read More

Konferensi di Inggris, Papua Bergejolak

Beberapa hari terakhir Papua bergejolak. Senin (01/08) terjadi insiden penembakan yang menewaskan 4 orang. Sementara itu di Oxford, Inggris, Selasa (02/08) digelar Konferensi Para Pengacara Untuk Papua (ILWP). Salah satu agendanya adalah membahas status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Dua peristiwa ini ada kaitannya, demikian menurut Fritz Ramandey dari Komnas HAM Papua.

"Di Papua kalau ada agenda besar seperti ini biasanya diikuti dengan ekses," kata Ramandey. Kepada Radio Nederland ia menjelaskan di Jayapura muncul berbagai demonstrasi mendukung konferensi ILWP di Inggris.

"Menurut hasil pemantauan sementara Komnas HAM ekses ini dampaknya adalah satu terjadi eskalasi di tingkat lokal. Kedua, ini dijadikan justifikasi oleh tentara untuk melakukan tindakan kamtibnas (kemanan dan ketertiban nasional, red.). Atas nama menegakkan keamanan di wilayah mereka bisa melakukan tindakan."

Lokasi sama
Pihak kepolisian sendiri menuduh Organisasi Papua Merdeka berada di balik serangan yang menewaskan tiga pria dan satu perempuan di Desa Nafri Jayapura itu. Namun, OPM seperti yang dikutip oleh berbagai media di Indonesia menyangkal keterlibatan mereka.

Menurut Fritz Ramandey, OPM memang sering dikaitkan dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh warga sipil. Tapi, sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap sehingga belum bisa dipastikan apa latar belakang penembakan ini. Menurut Ramandey, ini adalah kedua kalinya terjadi insiden penembakan di lokasi yang sama.

"Sebenarnya kalau dilakukan penyisiran pasti bisa teridentifikasi ke mana para pelaku bergerak. Tempatnya sangat mudah untuk dilokalisir oleh polisi. Tapi sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Namun demikian, kami mencoba tetap percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan."

OPM
Yang menarik dari insiden ini, menurut Ramandey, adalah dikeluarkannya pernyataan dari OPM. "Ini adalah pertama kali mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak bertanggung jawan. Dalam insiden-insiden sebelumnya mereka tidak melakukannya," kata Ramandey.

Beberapa tahun lalu Panglima OPM Richard Hans Youweni menyerukan untuk menghindari pemakaian cara-cara kekerasan. Menurut Ramandey OPM tidak punya peralatan yang memadai untuk melakukan serangan, apalagi terhadap polisi/TNI. "OPM mendukung proses dialog. Itu yang penting," kata Ramandey.

Sumber; http://www.rnw.nl

Read More

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

JAYAPURA—Sejumlah peristiwa di Papua terkesan menjadi sebuah skenario untuk mengacaukan Tanah Papua. Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat, Diaz Dwijangge kepada Bintang Papua di Jayapura kemarin. “Saat ini pengkondisian sengaja diciptakan untuk mengacaukan keamanan di Papua dengan banyaknya rentetan kejadian di wilayah Papua akhir–akhir ini,” tandasnya.

Diaz Dwijangge menuturkan bahwa terdapat situasi keamanan yang diciptakan untuk menakut-nakuti aktivitas warga Papua. Misalnya saja banyaknya SMS tak bertuan yang beredar menjelang demo besar-besaran hari Selasa (02 /08) lalu. “Walaupun KNPB mengklaim bertanggung jawab atas demo ini, tapi tidak jelas siapa pemimpinnya, siapa, tujuan apa. Berbeda dengan Jaringan Damai Papua yang jelas dikoordinir oleh tokoh agama, adat dan gereja, serta mendapat dukungan dari LSM di Papua,” jelasnya.

Khususnya penembakan di Nafri, lokasi ini sering digunakan untuk menembak kepada warga setempat, dan bukanlah kejadian kali pertama. Namun sampai sekarang aparat tidak bisa menangkap pelakunya. “Jangan anggap main-main dengan masalah ini. Secara logika, kejadian di Gunung Nafri jaraknya hanya 2 kilometer dari pusat Kota Jayapura, dalam sekejap pelaku langsung hilang tanpa bekas,” imbuhnya.

Tetapi sampai saat ini lanjutnya, tidak ada pengakuan dari pihak manapun yang melakukan penembakan itu. “Ini kelompok misterius yang mau kacaukan Papua dan gagalkan proses Papua Tanah Damai,” tukasnya.

Dirinya menyesalkan para korban yang tewas tertembak adalah warga sipil. Namun sepertinya pemerintah mulai dari provinsi /daerah sampai pusat tidak peduli dengan keadaan ini. “Pemerintah sepertinya diam dengan masalah ini dan tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa kasus Nafri tidak bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan Pemilukada di Puncak - Papua. “Di Puncak Papua murni karena masalah pemilukada, hingga menewaskan belasan orang meninggal. Lokasinya pun Puncak dan Nafri sangat berbeda, jauh sekali. Kabupaten Puncak berada di daerah Pegunungan Tengah Papua, sementara penembakan di Nafri berada di wilayah Kota Jayapura. Tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Diterangkannya, siklus kejadian di Papua ada pada tanggal-tanggal permanen yang disakralkan. Misalnya 1 juli yang diakui sebagai HUT OPM, 1 Desember sebagai HUT Papua Merdeka, dan kemarin juga ada kongres ILWP di London Inggris 2 Agustus. “Ini semua kejadian yang diciptakan menjelang tanggal – tanggal yang keramat bagi orang Papua. Ada ketakutan yang saya lihat disini pada tanggal itu digunakan bagi orang-orang misterius yang tidak menginginkan Papua aman,” tuturnya.

Pihaknya juga mengklaim menjelang adanya kongres Jakarta – Papua, banyak kejadian yang mengkambing hitamkan warga Papua.

Lanjut Diaz, skenario semacam ini bukan musiman tetapi sudah diatur. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat di Papua, agar jangan mudah terprovokasi. (dee/don/l03)

Sumber; http://bintangpapua.com

Read More

Pay serious attention to Papua, govt told

State institution heads called on the government to direct great attention to Papua and Aceh to ensure their special autonomy status benefited local people in efforts to muffle potential conflicts.

They warned special autonomy status awarded to Papua and Aceh should be in context of the unitary Republic of Indonesia to ward off demands for a referendum as had occurred in West Papua.

The call was made in a three-hour consultation meeting between heads of state institutions and President Susilo Bambang Yudhoyono at the State Palace on Thursday.
Attending the meeting among others were Peoples Assembly Consultative (MPR) Speaker Taufik Kiemas, House of Representatives Speaker Marzuki Alie, Regional Representatives Council (DPD) Chairman Irman Gusman and Constitutional Court Chief Mahfud M.D.

“We discussed the latest situation in Papua and Aceh, including their preparation on regional elections. We ask the government to pay special attention to the two,” Irman told reporters after the meeting.

Irman said that the meeting, however, did not discuss the recent International Lawyers for West Papua conference, held in London.

“For us, the NKRI is already final. What we want is how to better manage [both Papua and Aceh] mainly ahead of the regional election, which is prone to cause conflict.”
The so-called International Lawyers for West Papua held a conference in London to attract international communities to support the independence of West Papua.

The group of West Papua people held separate rallies in Jakarta and West Papua asking for a referendum.

The central government, however, played down such threats, saying it was an unpopular move as world nations supported the unitary Republic of Indonesia.

“I don’t want this case exaggerated. We [the Indonesian Army] are always monitoring Papua's condition,” said Defense Minister Purnomo Yusgiantoro on Wednesday.
Irman said that the councilors of the DPD said conflicts in Papua arose due to a lack of comprehensive measures to implement programs on special autonomy status.

“It is not merely about money. We see that implementation of programs for [pro-local people] are still lacking. The building capacity of local people also is ineffective to enable them to manage the money [from the central government],” he said.

Yudhoyono, in a press conference after the meeting, said he would consider input from heads of state institutions for insertion in his state address to be delivered on August 16 ahead of the Independence Day anniversary.

Yudhoyono did not touch on the issue of Papua or Aceh.

“What we discuss [with head of state institutions] is important. My speech will in fact relate to actual and strategic issues in our country now,” he said.

Yudhoyono said the government and head of state institutions agreed to prioritize enforcing the law including combating corruption, growing the economy and advancing democracy.

Source; http://www.thejakartapost.com

Read More

OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan

INILAH.COM, Jakarta - Bentuk perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi melakukan perlawanan secara frontal. Kini, dilakukan dengan diplomasi internasional. Munculnya International Lawyers for West Papua (ILWP), adalah bentuk jaringan diplomasi OPM.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Pemerintah harus bisa melawan dengan diplomasi juga. "Terlepas dari 200 orang yang diundang tapi yang datang 78, pernyataan-pernyataan mereka memang cukup menggelisahkan. Kemerdekaan di Papua tidak lagi sporadis tapi diplomasi dan politik internasional," ujar Ikrar di DPR, Jumat (5/8/2011).

Menurut Ikrar, bukan lagi saatnya bagi Pemerintah menganggap enteng masalah ini. Walau aktor-aktornya adalah negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang punya hubungan diplomatis dengan Indonesia.

"Ini yang harus dipahami pemerintah, bukan lagi Indonesia dengan Australia atau Amerika Serikat itu seolah-olah bisa diselesaikan karena hubungan antar negara baik. Tidak hanya G to G (Goverment to Goverment) tapi aktor-aktor non negara, itu yang harus dipahami," jelas Ikrar.

Dikatakan Ikrar, jaringan-jaringan yang dibangun seperti west Papua network atau west Papua frendship asosiation, adalah bukti konkret jaringan ini sangat luas. Termasuk, menggunakan media-media sosial yang marak berkembang. Seperti twitter dan facebook, untuk menggalang dukungan internasional. "Mereka meniru Timor Leste."

Pemerintah, saran Ikrar, harus melakukan pemetaan. Yaitu mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sembari membuka dialog dengan kelompok tertentu yang representatif. "Paling tidak pertama mencari info yang benar-benar terjadi dan kenapa. Kedua pemerintah harus tahu siapa yang benar-benar bisa diajak dialog," katanya.

Termasuk masyarakat Indonesia, menurutnya tidak perlu membuat semacam laskar untuk melawan OPM. Sebab, ditakutkan justru akan menimbulkan konflik sosial lagi. "Jangan dibalas dengan milisi merah putih atau laskar yang justru menimbulkan konflik horizontal. Bagaimana kita cantik dengan diplomasi. Termasuk, peran Menkopolhukam dan Menlu harus dominan." [mvi]

Sumber; http://nasional.inilah.com

Read More

Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi

Liputan6.com, London: Puluhan orang mengikuti seminar tentang Papua Barat yang diadakan International Lawyers for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford Inggris, Selasa siang (2/8). Dari 200 kapasitas gedung, yang hadir diperkirakan hanya 70 orang dan 15 diantaranya masyarakat Papua yang berada di Belanda.

Menanggapi penyelenggaraan konferensi bertajuk `West Papua: the Road to Freedom? ini, Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London, Herry Sudradjat mengatakan bahwa seminar itu hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua. Tujuannya adalah mengusung agenda pemisahan kedua propinsi di Papua dari Indonesia, dan bukan diskusi ilmiah terbuka.

Menurut Herry Sudradjat, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Sedangkan tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan berbeda, tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

"Tokoh-tokoh seperti Franz Albert Joku dan Nick Messet di Papua yang jelas-jelas mempunyai perhatian yang besar terhadap kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua malahan tidak diberi kesempatan untuk bicara," ujar Herry Sudradjat.

Menurut Herry Sudradjat, dalam sebuah forum diskusi ilmiah, perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah, dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka.

Penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku "autonomy of betrayal", Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya. Sementara dari Propinsi Papua, mereka mengundang Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yomanuntuk yang berbicara melalui video conferrence.

Menurut salah seorang peserta, para pembicara konferensi yang diselenggarakan di East School of the Examination Schools tersebut umumnya menyampaikan pendapat yang senada, yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dinilai tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum. (ANT/mla)

Sumber; http://berita.liputan6.com

Read More

Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--International Lawyer for West Papua (ILWP) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 1 di London, Inggris, dan rencananya akan diiringi dengan demo besar-besaran di Papua, pada Selasa (2/8). Menurut Polri, dua peristiwa berdarah yang terjadi di Papua pada beberapa hari terakhir tidak ada hubungannya dengan konferensi tersebut.

"Tidak ada hubungannya. Yang satu kerusuhan pemilukada dan yang satu lagi akibat serangan OPM (Organisasi Papua Merdeka)," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/8).

Anton menambahkan, akibat adanya dua kejadian berdarah itu, polisi menetapkan status 'waspada' terhadap Papua. Dalam pelaksanaan demo yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (2/8) ini, pihaknya juga telah melakukan pengamanan di Papua untuk mencegah adanya kemungkinan yang buruk. "Polda Papua akan menurunkan anggotanya untuk mengamankan demo nanti. Pokoknya Polda (Papua) telah menyiapkan pengamanan," tegasnya.

Sebelumnya, terjadi dua peristiwa berdarah di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Pada Ahad (31/8), terjadi kerusuhan terkait Pemilukada di Kabupaten Puncak, Papua dan mengakibatkan tewasnya sebanyak 19 orang. Lalu pada Senin (1/8) pagi, terjadi penyerangan OPM terhadap warga dan mengakibatkan empat orang tewas, salah satunya merupakan tentara.

Redaktur: Krisman Purwoko

Reporter: Bilal Ramadhan

Sumber; http://www.republika.co.id

Read More