Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara-negara besar tidak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.
“Itu bentuk ekpresi ketidakpuasan Papua. Pemerintah nggak perlu gerah. (Mereka) Nggak bakalan memberikan dukungan. Ada kepentingan ekonomi di sana, Amerika, Inggris dan negara besar. Mereka butuh stabilitas ekonomi politik untuk bisnisnya. Siapa kalau bukan pusat yang bisa menjamin. Mereka masih percaya pemerintah pusat mampu menjaga stabilitas,“ kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, kepada wartawan di kantornya, Jl Borobudur, Minggu (7/8/2011).
Menurut Haris, peningkatan suhu keamanan pasca kerusuhan yang menewaskan belasan warga Papua memunculkan tarik-menarik kekuatan antar kepentingan. Ada yang menginginkan damai, ada yang menempuh jalur hukum internasional maupun opsi kekerasan.
Atas berbagai alternatif itu, pemerintah diminta bijak.
“Kekerasan meningkat, ada yang menginginkan konfrensi damai dan dialog damai di London. Ada kontestasi hukum internasional, di sisi lain dengan dialog damai. Ada kontestasi dengan model kekerasan,“ ucap Haris.
“Harusnya kita punya pelajaran soal-soal itu. Harus belajar. Ada Timor Leste, ada Aceh. Hanya keledai yang terperosok 2 kali. Ini sudah 3 kali,“ tambahnya.
Anggota parlemen Inggris memfasilitasi pertemuan dengan anggota OPM. Pertemuan itu dikenal dengan International Parliamentary for West Papua (IPWP) yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris sejak 15 Oktober 2008, yang bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.
IPWP itu didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga eksil kemerdekaan Papua Barat Benny Wanda. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Benny juga menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.(Ari/gun)
Sumber; http://www.detiknews.com
“Itu bentuk ekpresi ketidakpuasan Papua. Pemerintah nggak perlu gerah. (Mereka) Nggak bakalan memberikan dukungan. Ada kepentingan ekonomi di sana, Amerika, Inggris dan negara besar. Mereka butuh stabilitas ekonomi politik untuk bisnisnya. Siapa kalau bukan pusat yang bisa menjamin. Mereka masih percaya pemerintah pusat mampu menjaga stabilitas,“ kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, kepada wartawan di kantornya, Jl Borobudur, Minggu (7/8/2011).
Menurut Haris, peningkatan suhu keamanan pasca kerusuhan yang menewaskan belasan warga Papua memunculkan tarik-menarik kekuatan antar kepentingan. Ada yang menginginkan damai, ada yang menempuh jalur hukum internasional maupun opsi kekerasan.
Atas berbagai alternatif itu, pemerintah diminta bijak.
“Kekerasan meningkat, ada yang menginginkan konfrensi damai dan dialog damai di London. Ada kontestasi hukum internasional, di sisi lain dengan dialog damai. Ada kontestasi dengan model kekerasan,“ ucap Haris.
“Harusnya kita punya pelajaran soal-soal itu. Harus belajar. Ada Timor Leste, ada Aceh. Hanya keledai yang terperosok 2 kali. Ini sudah 3 kali,“ tambahnya.
Anggota parlemen Inggris memfasilitasi pertemuan dengan anggota OPM. Pertemuan itu dikenal dengan International Parliamentary for West Papua (IPWP) yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris sejak 15 Oktober 2008, yang bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.
IPWP itu didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga eksil kemerdekaan Papua Barat Benny Wanda. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Benny juga menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.(Ari/gun)
Sumber; http://www.detiknews.com
