Ribuan Warga Demo Dukung Syarat Khusus Orang Asli Papua

TEMPO Interaktif, Jayapura - Ribuan orang dari mahasiswa dan warga Papua yang tergabung dalam Forum Rakyat Papua Bersatu berunjuk rasa di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung Surat Keputusan (SK) nomor 14/2009 tentang Syarat Khusus Orang Asli Papua sebagai Pejabat Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua.

Salah satu perwakilan massa, Pendeta John Baransano mengatakan massa tetap mendukung MRP sebagai lembaga reprentasi kultural orang asli Papua untuk tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan mengajak Pemda Papua dan DPR Papua untuk membuat peraturan daerah khusus sesuai dengan amanat UU Otsus, yang mengakomodir SK MRP nomor 14 tahun 2009.

“Sejak MRP terbentuk pada 2004 lalu, MRP telah menunjukkan sikap dan niat baik untuk memperjuangkan adanya proteksi, pemberdayaan, dan afirmasi terhadap hak-hak dasar (kultural) orang asli Papua di tanah leluhurnya,” katanya dalam orasinya di halaman Kantor MRP di Kotaraja, Abepura, Selasa (18/5).

Hingga saat ini keputusan MRP itu masih menjadi perdebatan di antara masyarakat Papua. MRP, kata Baransano, beranggapan keputusan tersebut dikeluarkan untuk melindung hak-hak dasar orang asli Papua.

“Sikap pro-kontra saat ini diperlihatkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, terbukti dengan tiadanya sikap yang sama antara Menkopolhukam dan Mendagri dalam menanggapi SK MRP ini,” kata dia.

Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu juga mendesak MRP untuk segera melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) di Jayapura dan menghadirkan rakyat Papua untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Otsus selama ini.

“Untuk mendukung MRP berkonsentrasi dalam menwujudkan Peraturan Pemerintahnya, kamai akan menyegel kantor ini selama tiga hari, mulai 18-20 Mei mendatang,” ujarnya.

Unjuk rasa tersebut sempat memacetkan ruas Jalan Skyline-Abepura, jalan satu-satunya yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Jayapura, karena massa berjalan kaki sekitar 20 kilometer dari Wamena hingga Jayapura.

Massa juga akan menggelar aksinya di gedung DPR Papua dan kantor Gubernur Papua. “Kami juga akan menyegel dua kantor pemerintah ini sebagai aksi mendukung SK MRP tersebut untuk dilaksanakan secara serius,” ujar salah satu koordinator massa, Frederika Korain.

Sementara itu, Ketua MRP Agus Alue Alua mengatakan SK MRP saat ini yang diperjuangkan tidak menabrak nagara dan bukan keputusan makar. “Kami akan terus memperjuangkan hingga titik darah penghabisan,” tegasnya di hadapan massa.

Agus juga menambahkan saat ini ada lebih dari 10 orang perwakilan dari DPR Papua, Pemda Papua dan KPU Papua yang memperjuangkan SK tersebut di Mendagri. “Terakhir kabar yang saya terima mereka sudah ada wacana untuk membuat peraturan pemerintah untuk implementasi SK MRP tersebut,” ungkapnya. (CUNDING LEVI )

Sumber: www.tempointeraktif.com

Read More

Ribuan Warga Demo Dukung Syarat Khusus Orang Asli Papua

TEMPO Interaktif, Jayapura - Ribuan orang dari mahasiswa dan warga Papua yang tergabung dalam Forum Rakyat Papua Bersatu berunjuk rasa di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung Surat Keputusan (SK) nomor 14/2009 tentang Syarat Khusus Orang Asli Papua sebagai Pejabat Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua.

Salah satu perwakilan massa, Pendeta John Baransano mengatakan massa tetap mendukung MRP sebagai lembaga reprentasi kultural orang asli Papua untuk tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan mengajak Pemda Papua dan DPR Papua untuk membuat peraturan daerah khusus sesuai dengan amanat UU Otsus, yang mengakomodir SK MRP nomor 14 tahun 2009.

“Sejak MRP terbentuk pada 2004 lalu, MRP telah menunjukkan sikap dan niat baik untuk memperjuangkan adanya proteksi, pemberdayaan, dan afirmasi terhadap hak-hak dasar (kultural) orang asli Papua di tanah leluhurnya,” katanya dalam orasinya di halaman Kantor MRP di Kotaraja, Abepura, Selasa (18/5).

Hingga saat ini keputusan MRP itu masih menjadi perdebatan di antara masyarakat Papua. MRP, kata Baransano, beranggapan keputusan tersebut dikeluarkan untuk melindung hak-hak dasar orang asli Papua.

“Sikap pro-kontra saat ini diperlihatkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, terbukti dengan tiadanya sikap yang sama antara Menkopolhukam dan Mendagri dalam menanggapi SK MRP ini,” kata dia.

Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu juga mendesak MRP untuk segera melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) di Jayapura dan menghadirkan rakyat Papua untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Otsus selama ini.

“Untuk mendukung MRP berkonsentrasi dalam menwujudkan Peraturan Pemerintahnya, kamai akan menyegel kantor ini selama tiga hari, mulai 18-20 Mei mendatang,” ujarnya.

Unjuk rasa tersebut sempat memacetkan ruas Jalan Skyline-Abepura, jalan satu-satunya yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Jayapura, karena massa berjalan kaki sekitar 20 kilometer dari Wamena hingga Jayapura.

Massa juga akan menggelar aksinya di gedung DPR Papua dan kantor Gubernur Papua. “Kami juga akan menyegel dua kantor pemerintah ini sebagai aksi mendukung SK MRP tersebut untuk dilaksanakan secara serius,” ujar salah satu koordinator massa, Frederika Korain.

Sementara itu, Ketua MRP Agus Alue Alua mengatakan SK MRP saat ini yang diperjuangkan tidak menabrak nagara dan bukan keputusan makar. “Kami akan terus memperjuangkan hingga titik darah penghabisan,” tegasnya di hadapan massa.

Agus juga menambahkan saat ini ada lebih dari 10 orang perwakilan dari DPR Papua, Pemda Papua dan KPU Papua yang memperjuangkan SK tersebut di Mendagri. “Terakhir kabar yang saya terima mereka sudah ada wacana untuk membuat peraturan pemerintah untuk implementasi SK MRP tersebut,” ungkapnya. (CUNDING LEVI )

Sumber: www.tempointeraktif.com

Read More

Studi 750 Mahasiswa Papua Terganggu

SEMARANG (Suara Merdeka)- Tidak adanya perhatian pemerintah provinsi maupun pusat menyebabkan studi sekitar 750 mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Semarang menjadi terganggu.

Pasalnya, saat menempuh studi di Kota Semarang, mereka tidak mempunyai tempat tinggal atau asrama, tidak mendapat bantuan beasiswa dan juga bahan makanan yang bisa menekan biaya hidupnya.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Papua Hagar Aksamina Madai saat berkunjung di Kantor Suara Merdeka Jalan Pandanaran 30 Semarang mengatakan, dari hasil dialog dengan sejumlah mahasiswa Papua di Semarang, permasalahan tersebut menyebabkan biaya hidup dan pendidikan mereka menjadi tinggi.

Para mahasiswa terpaksa mencari kerjaan sampingan guna menutup kebutuhan sehingga kuliah mereka terganggu. Akibatnya mereka juga tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu.

''Kami berharap pemerintah mau memerhatikan mahasiswa Papua yang studi di Kota Semarang dengan membangunkan satu unit asrama putra dan satu unit asrama putri. Dengan begitu biaya hidup menjadi lebih ringan dan mereka bisa fokus menyelesaikan kuliah tepat waktu,'' kata anggota DPRD yang membidangi masalah Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, Perempuan, Agama, Tenaga Kerja, dan Kependudukan ini pada Minggu (25/4).

Diungkapkannya, Depdagri dulunya pernah memberikan bantuan sementara kepada Provinsi Papua berupa asrama bagi mahasiswa Papua di Jalan Sriwijaya Semarang namun sudah ditari lagi sekitar tahun 2007.

Xaverius Kegie, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Untag yang datang bersama Madai mengatakan, selama ini mereka belum mendapatkan perhatian baik dari pemerintah kota dan provinsi maupun pusat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama studi dan kos di Semarang, dia merasa kesulitan. (J12-61)

Read More

Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia baru tahun 2030 ditargetkan bebas dari malaria, di mana malaria di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah tereliminasi.

"Tereliminasi berarti tidak ada lagi kasus penularan malaria setempat, dan kalaupun ada kasus malaria hanya kurang dari satu kasus per 1.000 penduduk," kata Staf Subdit Malaria Kementerian Kesehatan Minerva Theodora di sela Diskusi Panel Penanggulangan dan Penatalaksanaan Malaria di Jakarta, Kamis.

Untuk ibukota Jakarta dan Bali, malaria ditargetkan sudah tereliminasi pada 2010, untuk Jawa, Aceh dan Kepulauan Riau pada 2015, Sumatra, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2020, ujarnya.

Pesimisnya target eliminasi malaria itu, menurut Eva, terkait dengan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan yang tidak merata di daerah terpencil, terbatasnya sumber daya manusia khusus di bidang malaria, faktor geografi yang sulit dan iklim tropis yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk.

Pada 2010 ini, lanjut dia, juga ditargetkan ada penurunan 50 persen jumlah desa dengan malaria di atas lima kasus per 1.000 penduduk.

Hal ini terkait dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih beresiko malaria karena sampai 2007 masih terdapat 396 kabupaten (80 persen) endemis malaria.

Pada 2008 terdapat 1,62 juta kasus malaria klinis dan 2009 menjadi 1,14 juta kasus, selain itu jumlah penderita positif malaria (hasil pemeriksaan mikroskop terdapat kuman malaria) pada 2008, 266 ribu kasus dan masih 199 ribu kasus pada 2009.

Sedangkan di dunia, ujarnya, menurut data the World Malaria Report 2005, lebih dari sejuta orang meninggal setiap tahun karena malaria, di mana 80 persen kematian ada di Afrika dan 15 persen di Asia, termasuk Eropa Timur.

Sementara itu, Kepala Seksi Public Health and Malaria Control (PHMC) PT Freeport Indonesia Kerry Yarongga mengatakan, dataran rendah Papua memiliki tingkat malaria tercatat yang tertinggi di Indonesia, bahkan di beberapa kawasan Papua, tingkat prevalensi malaria melampaui 75 persen yang menunjukkan intensitas penularan tinggi sepanjang tahun.

"Ini tantangan kami dalam rangka melindungi tenaga kerja kami dan masyarakat setempat, sehingga dibentuklan PHMC pada 1992 untuk mensponsori program pengendalian malaria di kawasan kontrak karya di kabupaten Mimika," kata Kerry yang asli Papua itu.

Dengan program tersebut, ujarnya, kasus malaria telah turun terus-menerus di mana jumlah kejadian malaria turun hampir 70 persen dalam kurun waktu lima tahun pada 2005 dan tingkat penularan tahunan menurun dari 900 per 1.000 penduduk menjadi kurang dari 200 per 1.000 penduduk. (D009/B010)

Sumber: Antara

Read More

Seperempat Anggaran Negara untuk Bangun Jalan di Papua

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 untuk sektor infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah Papua. Kementerian ini mendapatkan Rp 805 miliar dari APBN Perubahan.

“Dari jumlah itu Rp 238 miliar dialokasikan untuk (peningkatan ruas jalan) Papua. Selebihnya sebagian besar untuk infrastruktur pengairan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela acara peringatan “Hari Air Dunia” di Jakarta, Kamis (22/4).

Terdapat 11 ruas jalan di Papua yang sedang dibangun dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. 11 ruas jalan itu adalah Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km), Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km), Merauke-Woropko (557 Km).

Selama kurun waktu 2005 sampai 2009, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan lebih dari Rp 2,343 triliun untuk pembangunan jalan di Papua dan Rp 1,219 triliun untuk Papua Barat.

Selain untuk Papua, alokasi APBN Perubahan juga dibagi untuk pembangunan jalan di koridor ekonomi, yaitu jalur Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan jalur timur mulai Bali, Lombok sampai Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sesuai dengan arahan Presiden di Tampak Siring kemarin supaya kita meningkatkan domestic connectivity untuk mendukung perokonomian nasional,” ujar Djoko. Ia menambahkan jalan di koridor ini harus ditingkatkan ke kondisi mantap.

Belum semua jalan yang termasuk koridor ekonomi terhubung. Misalnya jalur lintas selatan Kalimantan. Meski sudah tersambung tetapi belum semua jalur terpoles dengan aspal. Sedangkan di lintas barat Sulawesi meski konstruksi beton sudah terpasang namun belum semua jalur sudah terhubung. “Kita usahakan supaya ini cepat diselesaikan. Tetapi tentu secara bertahap,” katanya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, total panjang jalan yang dibangun di koridor ekonomi selama lima tahun mendatang akan mencapai 20.000 kilometer. “Anggaran untuk ini akan dialokasikan secara bertahap melalui APBN 2010-2014 secara bertahap. Sampai kondisinya baik seluruhnya,” ujarnya. (KARTIKA CANDRA)

Sumber: Tempointeraktif.com

Read More

"Tangkap Pelaku Ilegal Logging di Papua"

"Kami minta polisi tangkap, adili dan hukum jika kedapatan pelaku illegal loging."

VIVAnews - Perambahan hutan di Papua saat ini makin marak. Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, pun menginstruksikan aparat keamanan khsusunya Kepolisian menangkap pelaku penebangan pohon ilegal.

"Saya berharap, jika masih ada pelaku illegal logging yang masih melakukan prakteknya, Polisi segera menangkap dan memprosesnya, sebab pemerintah sudah berupaya jangan lagi melakukan penebangan liar di hutan Papua," kata Alex di kantornya, Papua, Kamis 4 Juni 2009.

Pemerintah Provinsi Papua sudah melarang peredaran kayu jenis Log sejak tiga tahun lalu. Larangan ini juga termasuk membawa kayu tersebut keluar dari Papua.

Menurut Alex, secara umum pemerintah daerah sudah berupaya meminimalisir penebangan pohon secara liar. yakni dengan terus memperketat pengawasan dengan membuat peraturan, dimana kayu log dilarang keluar Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga tidak akan memberikan izin penebangan jika perusahaan itu tidak memiliki industri pengelolahan kayu di Papua.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam pelestarian hutan Papua adalah melakukan budidaya atau menebang pohon dengan menggunakan system pemeliharaan.

"Kami minta polisi tangkap, adili dan hukum jika kedapatan pelaku illegal loging. Itu tegas, pemerintah tidak pernah kompromi dengan pencuri," ujarnya.

Pemda berharap dengan peraturan daerah yang saat ini melarang kayu log keluar dari Papua dan harus memiliki pabrik pengelolahan, dapat lebih mensejahterahkan masyarakat di Papua.

Sumber: Vivanews.com

Read More

Mimika Bangun "Rumah Pintar"

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, melalui Dinas Pendidikan Menengah, tahun ini membangun enam "rumah pintar" di kampung-kampung, sebagai wadah pembelajaran masyarakat yang masih buta aksara.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah Mimika, Yesaya Sombuk, di Timika, Jum`at (19/3), mengatakan, pembangunan "rumah pintar" telah dianggarkan dalam APBD 2010 sebagai jalan keluar mengatasi keterbelakangan pendidikan di kampung-kampung yang belum memiliki sarana belajar terutama bagi kelompok anak usia dini. "Kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan membangun rumah pintar dan uji coba tahun ini akan dilakukan pada enam kampung di Mimika," jelas Sombuk.

Sombuk juga mengatakan, salah satu kampung yang sudah mulai dibangun "rumah pintar" yaitu Kampung Ayuka, Distrik Mimika Timur Jauh.

Agar program ini bisa berjalan dengan baik, menurut Sombuk, diperlukan keterlibatan aktif para petugas pos pelayanan terpadu (posyandu) selaku garda terdepan Dinas Kesehatan. Setiap rumah pintar akan didukung oleh tiga tenaga pendidik dan satu petugas kesehatan di tingkat posyandu.

Sombuk menjelaskan, program "rumah pintar" merupakan sistem pembinaan dan pendidikan anak usia 0-9 tahun melalui pendidikan nonformal.

Pembelajaran menggunakan pendekatan menyeluruh (holistik) dimana semua anak mendapat bimbingan secara khusus terhadap aktivitas keseharian mereka seperti cara mencuci tangan sebelum makan, cara menggunakan pensil dan alat tulis, mandi, menggosok gigi, hingga "program 3M" (membaca, menulis, dan menghitung).

Sombuk berharap, masyarakat Mimika terutama di wilayah yang akan dibangun "rumah pintar" mendukung penuh kegiatan ini dalam upaya menekan angka buta aksara di Kabupaten Mimika yang ditaksir mencapai puluhan ribu orang.

Sementara, sebanyak 773 siswa SMA dan 643 siswa SMK di Mimika sudah siap menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA yang akan dilaksanakan serentak mulai Senin (22/3) hingga Kamis (25/3).

Sombuk mengatakan, peluang kelulusan siswa dalam UN tahun ini semakin terbuka lantaran adanya kebijakan ujian ulangan bagi peserta yang gagal dalam ujian utama dan ujian susulan bagi peserta yang berhalangan karena alasan tertentu saat ujian utama.

Meski demikian, Sombuk meminta semua sekolah SLTA di Mimika dapat mempersiapkan siswa secara baik agar siap menghadapi UN.

Saat ini terdapat sembilan SMA dan enam SMK di Mimika yang sedang menyiapkan diri menghadapi UN. Biaya penyelenggaraan UN tingkat SLTA di Mimika ditanggulangi oleh Pemkab setempat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar. [TMA, Ant]

Source: gatra.com

Read More

Wilayah Perbatasan Dapat Perhatian Khusus

JAYAPURA, KAMIS- Wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Jayapura, dan Kabupaten Boven Digoel, di Provinsi Papua merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus bagi daerah ini.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie ketika memberikan amanat di hadapan ribuan warga masyarakat, kalangan pemerintah dan legilsatif, pemuka agama, tokoh masyarakat di Oksibil, ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, Kamis (7/8), pada acara peresmian Kantor Bupati, Kantor DPRD, rumah dinas staf dan pejabat di lingkungan Pemkab Pegunungan Bintang.

"Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga beberapa kabupaten lainnya di Papua yang letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG mendapat pehatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena wilayah ini merupakan beranda NKRI," kata Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Terkait dengan hal ini, lanjut Menko Kesra, pemerintah secara bertahap membangun sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, persekolahan, Puskesmas, membangun ekonomi rakyat serta infrastruktur lainnya agar kesejahteraan rakyat di wilayah ini segera digapai.Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pembangunan yang terkoordinasi dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Dengan berfungsinya semua perangkat daerah, mulai dari bupati, DPRD hingga pemerintahan kampung maka akan semakin mempercepat pelayanan kepada masyarakat menuju kesejahteraan bersama. "Saya minta kepada semua pejabat tingkat provinsi hingga distrik dan kampung agar mempertebal semangat pelayanan kepada rakyat bukan sebaliknya dilayani oleh rakyat," katanya.

Pada kesempatan itu, Menko Kesra menyampaiakn harapannya agar warga masyarakat yang masih berseberangan ideologi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar bersedia kembali ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia dan bersama-sama membangun negeri ini menuju kedamaian dan kesejahteraan bersama demi keutuhan da kejayaan NKRI.

Menko Kesra pun mengatakan, pihaknya mengetahui kalau Pemerintah Provinsi Papua juga sedang giat-giatnya membangun kampung-kampung dengan program Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Untuk itu, dirinya berharap agar para bupati benar-benar memanfaatkan dana pemberdayaan kampung yang diberikan Pemerintah Provinsi dan kabupaten serta dana pemberdayaan distrik yang diberikan pemerintah Pusat sebesar Rp3 Miliar per distrik per tahun yang dimulai tahun 2009 nanti untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di kampung dan distrik.

"Para bupati diminta memberikan dorongan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kampung dan distriknya menuju kemandirian," kata Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Usai memberikan amanat dan meresmikan kantor bupati dan kantor DPRD Pegunungan Bintang, Menko Kesra didampingi Mendagri Mardiyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar bertemu dengan para mantan anggota OPM/TPN dan menerima penyerahan tiga pucuk senjata jenis Engkel Loop dan 10 butir amunisi Kaliber 12 MM buatan PNG. Penulis: msh

Source: Kompas

Read More