Media Asing Dibatasi Liput Papua

JAKARTA--Pemerintah Indonesia masih membatasi akses peliputan media asing di bumi Papua. Pemerintah belum mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Alasannya, untuk melindungi wartawan dari potensi gejolak keamanan. Apalagi, keselamatan wartawan asing di sebuah negara menjadi isu sensitif.

West Papua Report (February 2012)

The trial of five Papuans who led a peaceful demonstration in October 2011 demanding Papuans' right to self determination has begun. There has been no prosecution of security forces who brutally attacked that demonstration, killing at least three peaceful demonstrators and beating scores more. The U.S. State Department called on the Indonesian authorities to ensure due process for those indicted and urged that Indonesia respect its international legal obligations related to the trial. Human Rights Watch.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

In West Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

Its sheer bloody murder, right on our doorstep

THE highest mountains between the Himalayas and the Andes are the snow-topped crags of West Papua (4884 metres). A tropical glacier pokes out of the sweltering green of Asia's largest rain forests. This is the second largest island on earth, with 15 per cent of all the world's languages, an encyclopaedic biodiversity and a new El Dorado for our resource-hungry world.

Showing posts with label PILKADA. Show all posts
Showing posts with label PILKADA. Show all posts

Wednesday, February 22, 2012

Dua Tokoh Politik Puncak Ditetapkan Tersangka

VIVAnews - Kepolisian Daerah Papua menetapkan dua calon Bupati kabupaten Puncak yakni Simon Alom dan Elvis Tabuni resmi menjadi tersangka dalam kasus penghasutan yang menimbulkan kerusuhan di Kabupaten Puncak, Papua.

"Berdasarkan keterangan para korban, kedua tokoh politik ini berada di belakang serangkaian aksi kerusuhan di Puncak, sehingga inilah dasar untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai dengan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan," kata Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw, Senin 20 Februari.

Elvis Tabuni dan Simon Alom, kata Paulus, akan tetap diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak, yang menelan banyak korban jiwa.

"Dari hasil penyelidikan terbukti bahwa kedua tersangka ini menyuruh para pendukungnya berperang. Sedangkan keduanya pergi meninggalkan pendukungnya saat bertempur," ujarnya. Bentrok ini, lanjut dia, sudah berlangsung sekitar tujuh bulan.

Lebih jauh dikatakan, Wakapolda, kedua tersangka memberikan jaminanan terhadap kubunya masinga-masing. Namun hingga kini, tidak ada pertanggungjawab terhadap sejumlah korban yang tewas. "Inilah alasan kami menjadikan keduanya sebagai tersangka," tegasnya.

Bentrok dua kubu di Kabupaten Puncak, bermula ketika rekomendasi Partai Gerindra untuk bakal calon Bupati Puncak Ganda. Inilah yang kemudian memicu bentrok berlarut-larut hingga menewaskan sekitar 34 warga Sipil.

Sumber; http://nasional.vivanews.com

11 Nyawa Melayang karena Rusuh Pemilukada di Tolikara Papua

Jakarta Kerusuhan dua kelompok yang dilatari konflik Pemilukada di Tolikara, Papua, menewaskan 11 orang hingga saat ini. Rumah dan kantor partai politik pendukung calon juga ikut dibakar.

"Konflik antar kelompok di Kabupaten Tolikara Papua dari 14-18 Februari lalu, telah jatuh korban 11 orang meninggal dunia," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Selain itu, polisi juga mengidentifikasi korban luka akibat kerusuhan. Dilaporkan hingga saat ini 201 orang yang mengalami luka berat maupun ringan.

"Luka berat, rata-rata terluka karena kena panah," jelas Saud.

Tidak hanya itu, lanjut Saud, kerusuhan ini berimbas pada 121 rumah dan beberapa fasilitas perkantoran yang dibakar massa. "Termasuk kantor DPD Golkar dan Demokrat, kantor distrik," papar Saud.

Menurutnya, situasi di Tolikara saat ini sudah berangsur kondusif. Namun, Polri selalu bersiaga demi mengantisipasi kerusuhan lanjutan.

"Supaya tidak terjadi lagi kita sekat agar tidak terulang lagi," katanya.

Di sisi lain, Polri juga meminta Pemda dan tokoh masyarakat untuk turun tangan memediasi kedua kelompok yang bertikai. "Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dan terpancing sehingga suasana kondusif tetap terjaga," tutur Saud.

Dalam insiden ini, polisi belum menetapkan tersangka. Hal ini karena suasana yang ada belum mendukung untuk dilakukan pencarian tersangka.

"Polres Tolikara dibantu Polda Papua sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP. Nantinya diharapkan dapat mencari pelakunya," tandasnya. (ahy/nvc)

Sumber; http://news.detik.com

Tuesday, September 13, 2011

Pilkada Ulang Gubernur Papua Barat 3 November


MANOKWARI, KOMPAS.com - KPU Papua Barat memutuskan pemungutan suara ulang gubernur Papua Barat periode 2011-2016 akan dilaksanakan 3 November. Tahapan yang diulang adalah dimulai dari tahap kampanye.

Menurut Ketua Divisi Hukum KPU Papua Barat Filep Wamafma, Senin (12/9/2011), KPU telah menetapkan tahapan pilkada ulang, yang juga disampaikan kepada gubernur Papua Barat.
Setelah dihitung, akhirnya diambil kesepakatan pencoblosan ulang dilakukan Kamis (3/11/2011), sedangkan kampanye pasangan calon dimulai 17 Oktober.

"Hitungan kami berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa 90 hari pascaputusan harus dilakukan pilkada ulang," ujar Filep usai menemui penjabat gubernur Papua Barat.

Selanjutnya, KPU Papua Barat akan menyosialisasikan tahapan baru ini dan menyiapkan kebutuhan logistik dan persiapan lainnya. Berdasarkan putusan MK, pilkada ulang akan diikuti empat pasangan calon dan membatalkan hasil pilkada 20 Juli lalu.
Sumber; http://regional.kompas.com

Demokrat Yakin Enembe Jadi Gubernur Papua

Gonjang ganjing partai, sama sekali tidak akan memengaruhi masyarakat pemilih.

VIVAnews - Partai Demokrat dibantu partai lain yang tergabung dalam koalisi, optimistis akan berhasil membawa Lukas Enembe menduduki Kursi Gubernur Papua periode 2011-2016.
Bahkan, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, gonjang ganjing terhadap partai, sama sekali tidak akan mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang diusung Demokrat.

"Lukas Enembe menjadi calon Gubernur ditetapkan Partai Demokrat. Jadi, dia tidak akan berjuang sendirian dalam merebut kursi orang nomor satu di Papua. Semua kader dibantu partai koalisi pendukung serta masyarakat Papua akan berjuang mencapai target tersebut," kata Anas usai membuka Musda Partai Demokrat Papua, di Hotels Swissbel, Senin 12 September 2011.

Salah satu tanggung jawab partai, terutama DPP Demokrat, Anas menambahkan, membantu Lukas Enembe dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi politik terhadap rakyat Papua. "Kami dari Jakarta, pengurus pusat akan bertanggung jawab untuk mengantar Lukas ke Kursi Gubernur, dan akan hadir di Papua, terutama saat kampanye berlangsung," ujarnya.

Mengenai badai yang menerpa Partai Demokrat saat ini, Anas mengatakan, tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih calon atau kader yang diusung menjadi kepala daerah. "Semua yang menerpa Demokrat, kami menganggapnya sebagai ujian. Ujian adalah kesempatan atau fasilitas untuk naik kelas," tuturnya.

Anas menganggap, partai yang tidak pernah mendapat ujian tentu tidak akan pernah naik kelas dan menjadi  besar. "Dengan melewati ujian, kami memiliki spirit melakukan perbaikan, mana-mana yang kurang tepat serta koreksi dan penyempurnaan,  yang kemudian menjadi modal ke depan untuk lebih baik, berkembang dan menjadi partai yang dipercaya rakyat," kata dia.

Anas Urbaningrum hadir bersama sekjen Demokrat Edy Ibas Baskoro. Musda Partai Demokrat Papua kembali memilih Lukas Enembe sebagai ketua umum secara aklamasi. (Laporan: Banjir Ambarita | Papua, umi)

Sumber; http://politik.vivanews.comhttp://politik.vivanews.com


Monday, September 12, 2011

Pemilu Kada Papua Tunggu Penetapan Perdasus

 BIAK--MICOM: KPU Kabupaten Biak Numfor dan Supiori hingga Sabtu (10/9), masih menunggu penetapan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang Pemilu Kada gubernur/wakil gubernur Papua  periode 2011-2016 yang saat ini sedang digodok di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

"KPU Biak telah melakukan tahapan Pilgub Papua, ya apakah pelaksanaannya tetap digelar September 2011 atau diundur dan itu ditentukan Perdasus." ujar anggota divisi hukum KPU Biak Sergius Wabiser di Biak, Sabtu (10/9).

Ia mengatakan, karena belum keluarnya rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pemilihan umum gubernur/wakil gubernur Papua, maka pihak KPU Biak tetap melaksanakan tahapan jadwal Pilgub.

"Penetapan Perdasus oleh DPR Papua diharapkan akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur Papua," ujar Sergius.

Menyinggung penetapan data pemilih Pilgub Papua di kabupaten Biak Numfor,lanjut Sergius, hingga saat ini masih dalam proses pemuktahiran data untuk menanti ditetapkan menjadi pemilih tetap.

Sedangkan Ketua KPU kabupaten Supiori Albert Rumbekwan SH mengakui, hingga saat ini jajaran KPU Supiori telah melaksanakan semua tahapan Pemilu Kada Papua sesuai jadwal KPU Provinsi Papua.

"Hanya saja jadwal pasti waktu pemungutan suara Pilgub Papua belum jelas, apakah jadi dilaksanakan September 2011 atau ditunda masih menanti informasi KPU Papua," ungkap Ketua KPU Supiori Albert Rumbekwan.

Kendati jadwal Pilgub Papua belum ada kepastian, sejumlah baliho dan spanduk kandidat Gubernur Papua periode 2011-2016 diantaranya pasangan Habel Melkias Suwae/Yop Kogoya (Cagub Golkar/PDS).

Juga terlihat baliho pasangan Lukas Enembe/Klemen Tinal (Demokrat) serta  Drs Menase Robert Kambu (koalisi PAN) telah terpasang di berbagai ruas jalan kota Biak sekitarnya sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat setempat. (Ant/OL-2)

Sumber; http://www.mediaindonesia.com

Buntut Pemilukada, Lanny Jaya Rusuh

JAYAPURA – Diduga buntut dari kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Lanny Jaya, Sabtu (10/9) sekitar pukul 13.30 WIT, ratusan masyarakat Tiom mengamuk dan melakukan pengrusakan serta pembakaran beberapa bangunan mulai dari perkantoran, sekolah dan honai di daerah distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

Dari data yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos, bangunan yang dibakar itu adalah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya, kemudian bangunan sekolah SMP Negri 4 Tiom, sebuah rumah milik warga serta 2 honai. Akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut kerugian material diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tak hanya itu, akibat itu banyak juga warga yang mengungsi ke daerah lainnya untuk mengantisipasi adanya pengrusakan dan pembakaran berikutnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono menjelaskan, kejadian itu bermula dari rencana unjuk rasa masyarakat tentang hasil pemilukada di Kabupaten Lannyjaya. Namun kemudian massa tersebut mengamuk dan merusak serta membakar beberapa bangunan dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui pelakunya. Selain aparat kepolisian, pihak TNI juga masih melakukan penjagaan di sekitar wilayah Distrik Tiom.

Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP I Gede Sumerta Jaya,SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi setelah amukan warga tersebut. “Delapan saksi telah kami amankan dari TKP ke Mapolres Wamena untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya melalui telepon selulernya tadi malam.

Kapolres menjelaskan asal muasal bentrok tersebut berawal saat ratusan masyarakat yang diperkirakan berjumlah 500 orang tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki hak untuk membuat surat izin tersebut akhirnya tak membuatkan surat izin, sehingga warga mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.

“Jelas bahwa (untuk mengeluarkan) izin berdemo tersebut tidak dimiliki polsek jajaran, sebab izin tersebut dikeluarkan oleh Polres. Di mana bahwa izin tersebut adalah izin demo paska pemilukada di Lanny Jaya yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH. Kemudian warga mengklaim bahwa suaranya telah dimanipulasi sehingga meminta haknya untuk dipulangkan,” ujarnya.

Menurut Kapolres, amukan warga tersebut megakibatkan 4 bangunan dan honei terbakar, di mana bangunan tersebut milik dinas pertanian dan kehutanan serta sekolah SMP 4 Tiom dan Honey masyarakat yang salah satunya milik tim Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya SH.
 “Selain pembakaran, banyak gedung yang seluruh kacanya dihancurkan serta isinya diobrak-abrik dan banyak percobaan pembakaran yang berhasil kami hentikan,” katanya.

Saat masyarakat turun ke pemukiman, sebanyak 20 anggota Polsek Tiom, Mapolres Wamena dan 1 pleton Brimob serta dari posko TNI 756/WMS Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Koramil langsung melakukan pengamanan, hingga beberapa kali tembakan ke udara dilakukan.

Hingga saat ini situasi di distrik Tiom yang TKP-nya sekitar 1 KM dari pusat kota tersebut telah membaik dan kondusif. ”Namun hingga saat ini kami masih melakukan olah TKP dan juga berjaga-jaga di sekitar TKP,” ucapnya.

Saat disinggung tentang kantor KPU Lanny Jaya apakah rusak atau tidak? Kapolres menjawab bahwa pihak kepolisian selama ini menjaga ketat gedung-gedung di pusat kota. ”Kejadian ini terjadi cukup jauh dari kota. Sedangkan gedung-gedung pemerintah selama ini selalu dijaga pihak kepolisian,” kata Kapolres.
 Namun menurut Yulius Wanimbo yang merupakan warga di distrik Tiom, bahwa amukan ini dilakukan semata menuntut suara dikembalikan. ”Suara kami di distrik Tiom saat pemilukada banyak yang dimanipulasi, jadi itulah sebab warga mengamuk,” ucapnya.

Menurutnya, setelah kejadian ini banyak warga yang melakukan pengungsian dari Lanny Jaya, Sebab takut akan terulangnya amukan warga tersebut. ”Para masyarakat yang berkumpul di sudut kota Tiom tersebut dengan membawa parang panah, jubi, badik ditangannya sertah alat sajam lainnya membuat masyarakat takut.     

Kini masyarakat telah membubarkan diri setelah tembakan demi tembakan terus mengudara oleh pihak kepolisian dan juga TNI. “Saat ini pihak Polisi dan TNI berhasil meredakan amukan masyarakat dengan melakukan penembakan peringatan,” ungkapnya.

Yulius Wanimbo yang merupakan aksi yang mengikuti aksi tersebut mengklaim akan terus melakukan aksinya jika suara tidak dipulangkan. “Kami akan terus melakukan aksi demo sebelum suara atau hak kami dipulangkan,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya berlangsung pada 24 Juni 2011 dan Ketua KPU Kabupaten Lani Jaya Yosias Radjabaycole,S.Sos didampingi  para anggota melaksanakan Pleno di Swisbelhotel Jayapura, 29 Juli. Kemudian para kandidat melakukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi dan di Mahkamah Kontitusi (MK), di Jakarta, 23 Agustus menolak gugatan para pemohon. Hingga akhirnya KPU Lannyjaya dinilai tak bersalah dan Bupati Terpilih Lanny Jaya adalah Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Paulus Kogoya, S.Sos, mengatakan pada dasarnya Pemilukada Lanny Jaya sudah diselesaikan pada 24 Juli 2011 dan 29 Juli 2011 lalu, sebagai mana adanya putusan MK yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Bertus Kogoya menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 dan kini menunggu pelantikannya.  Tetapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak puas dengan putusan MK tersebut, lalu dengan sengaja mengacaukan situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lanny Jaya.

Atas hal itu, semua anggota dewan DPRD Kabupaten Lanny Jaya berharap dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas, dengan melakukan penangkapan terhadap siapa aktor dibalik aksi pembakaran itu.
 Hal ini supaya situasi keamanan dan ketertiban di Lanny Jaya kembali berjalan dengan normal, supaya masyarakat bisa tenang beraktivitas di dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya, termasuk di sini bagaimana Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih segera dilantik dan melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakatnya yang sudah merindukan seorang bupati/wakil bupati defenitifnya untuk membangun dan mengatasi segala persoalan kebutuhan hidup mereka.

“Harus ditangkap pelakunya, keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom jangan biarkan masalah ini terus terjadi, karena masyarakat membutuhkan pembangunan dalam memandirikan kehidupannya,” tegasnya saat jumpa pers di Jayapura, kemarin.

Ditegaskannya, jika Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom tidak segera mengusut tuntas kasus tersebut, maka semua anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya mendatangani Kapolda Papua untuk bertemu dan meminta ketegasan Kapolda Papua dalam menangani kasus pembakaran itu.

Karena selaku wakil rakyat tidak mau masalah ini berlarut-larut yang mana membuat masyaralakat hidup dalam ketidaktenangan. Apalagi itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal.

Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Laurens Wenda, menyatakan, persoalan Pemilukada Lanny Jaya sudah selesai dengan ditandai dengan gugatan dari yang puas dan tidak puas terhadap hasil Pemilukada itu juga sudah diputuskan MK, dan hasilnya Befa Jigibalon dengan pasangannya dinyatakan menang dalam Pemilukada Lanny Jaya itu.

Dengan demikian tidak menjadi suatu persoalan lagi, karena DPRD Kabupaten Lanny Jaya dalam dua minggu depannya sedang menunggu proses SK Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih.

Untuk itu, jika ada orang yang tidak puas dengan hasil pemilukada itu, dan kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi, dan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM, karena membuat hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah tidak terlaksana dengan baik, juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga tidak terlayani dengan baik pula karena gedung sekolah dibakar itu.

Dengan tindakan seperti itu, pihaknya juga meminta kepada kepolisian Jayawijaya dan Polsek Tiom bertindak tegas, dan menangkap pelakunya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wundien Yikwa, menandasakan, dari hasil informasi yang didapat, ternyata aksi pembakaran itu dipicu dengan adanya oknum yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilukada Lanny Jaya itu sendiri.

Menurutnya, ada aktor intelektual di balik beberapa pembakaran di Tiom. Untuk itu, dirinya mengharapkan aparat kepolisian segera menangkap baik mereka yang memimpin di lapangan maupun aktor yang lagi berkeliaran di Jayapura atau Jakarta.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalom ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu malam sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk segera menangkap pelaku-pelaku pembakaran sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. “Yang dibakar itu kan milik pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat jadi sangat disayangkan bisa terjadi,”ungkapnya.

Lebih jauh Terius mengungkapkan, aksi pembakaran ini benar-benar telah mencoreng wajah Kabupaten Lanny Jaya karena sebagai kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan maka Lanny Jaya tergolong kabupaten yang sudah mulai maju.

“Sebenarnya proses pemilukada di Lanny Jaya sudah tuntas artinya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Bupati Lanny Jaya sehingga seharusnya dan diharapkan kepada masyarakat Lanny Jaya untuk menerima dengan lapang dada. Selain itu, pihak-pihak terkait termasuk masyarakat juga diharapkan menghormati apa yang telah diputuskan oleh hukum dan tidak membuat tindakan-tindakan di luar jalur hukum,” tandasnya. (ro/nls/nal/fud)

BANGUNAN YANG DIBAKAR
1.    Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya
2.    Sekolah SMP Negri 4 Tiom.
3.    Dua Honai Milik Warga.
4.    Sejumlah bangunan lainnya dirusak.

Kronologi:
Awalnya ratusan warga hendak melakukan unjuk rasa terkait hasil pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya. Massa tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin akhirnya tak membuatkan surat izin itu.

Demo itu bermaksud untuk menuntut pengembalian suara yang mereka sebut telah dimanipulasi oleh pasangan pemenang pemilukada di Lanny Jaya. Namun karena tak mendapatkan izin, warga yang hendak berdemo itu kemudian mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.

Massa tersebut terus berupaya merusak dan membakar beberapa bangunan di Tiom. Untungnya aparat berhasil mencegah upaya pembakaran sejumlah bangunan lainnya, sehingga bangunan yang dibakar itu tidak bertambah banyak dan tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, aparat juga telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangannya.

Sumber; http://www.cenderawasihpos.comhttp://www.cenderawasihpos.com/

Tuesday, August 9, 2011

Police send investigators to Papua

The National Police says it is investigating a deadly clash between two local groups in Puncak Jaya, Papua, that claimed 17 lives on Sunday.

"We are still investigating the case. It was related to the local regent election. We are investigating further by sending investigators [to Puncak Jaya]," National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam said Monday.

Anton added that the clash had erupted when a group torched the house of Puncak Jaya Regional Representative Council (DPRD) chairman Elvis Tabuni, who is set to compete in the upcoming election.

Anton said the incident was followed by a clash between supporters of Elvis Tabuni and supporters of another regent candidate, Simon Alom.

"The clash claimed the lives of 13 people from Elvis' side and four from Simon's side," he said.

Anton said Papua Police had send a platoon of mobile brigade officers [Brimob] to Puncak Jaya to restore order.

He added that police were closely guarding the Puncak Jaya General Elections Commission (KPU) office. (rpt)


Source; http://www.thejakartapost.com

Tuesday, August 2, 2011

KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada

SORONG - Rapat pleno penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat yang dijadwalkan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrauw di Sausapor pada hari ini Selasa, (2/8) ditunda. Ketua KPU Tambrauw, Petrus Henri Irianto mengatakan, penundaan itu semata karena tidak semua anggota KPU hadir dalam sidang pleno.

Petrus menjelaskan anggota KPU Tambrauw hingga Senin (1/8) masih berada di Manokwari usai menghadiri rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Papua Barat. Melalui telepon selulernya kata dia, sedianya ia dan anggotanya sudah berada di Tambrauw. Karena penerbangan maskapai Sriwijaya Air tertunda, rapat pleno akhirnya molor.

“Tapi Sriwijaya tadi (kemarin) tidak terbang dari Makassar, makanya kami sampai saat ini masih tertahan di Manokwari. Padahal tiket sudah ditangan. Kita usahakan naik Susi Air tapi tidak bisa juga,”terang Petrus.

Petrus membantah jika ada faktor tekanan dari salah satu calon atau karena tekhnis lainnya. Kata dia, penundaan sidang pleno KPU Tambrauw semata-mata karena alasan penerbangan. “ Oh, tidak, tidak ada, sebabnya hanya karena kita terhalang penerbangan," tukasnya.

Terkait hasil Pemilukada Kabupaten Tambrauw yang diikuti 4 pasangan kandidat, ketua KPU Tambrauw mengaku belum bisa memberikan gambaran hasil perolehan suara sementara karena jangan sampai pernyataannya justeru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Tambrauw. (ros/awa/jpnn)

Sumber; http://www.jpnn.com

Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua

JAKARTA- Mabes Polri telah mengirimkan tim dari Bareskrim untuk membantu penyelidikan kasus bentrokan antara dua kubu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan ada kekhawatiran upaya balas dendam dari salah satu kubu, karena banyak korban tewas dari mereka.

“Di Papua kondisi sudah terkendali karena korban banyak dari pihak Pak Thomas, yang kita khawatirkan ada balas dendam maka kita turunkan satu peleton Brimob untuk mengendalikan situasi. Dan kita mengirimkan penyidik dari Bareskrim di (Kabupaten) Puncak, Ilaga itu,” ujarnya.

Polisi, kata dia, juga sudah memintai keterangan beberapa warga untuk mengungkap bentrok yang menewaskan setidaknya 17 orang itu.

“Karena saling menyerang maka dilakukan olah TKP. Masyarakat masih dimintai keterangan. Situasi sudah kondusif tapi untuk menjangkau agak sulit,” ucapnya.

Bentrokan antara warga terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak pada 30 dan 31 Juli 2011. Peristiwa itu setidaknya 17 orang.

Kejadian berawal pada Sabtu 30 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIT. Saat itu Simon Alom tengah melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Puncak sebagai bakal calon Bupati Puncak. Namun berkasnya ditolak lantaran ketua partainya telah mencabut dukungannya.

”Saudara Thomas Tabuni sebagai Ketua Partai Gerindra pengusung Saudara Simon Alom mencabut dukungannya. Selanjutnya massa pendukung Saudara Simon marah dan menyerang massa Saudara Thomas Tabuni sehingga terjadi bentrok,” jelas Anton pada Senin 1 Agustus kemarin.

Pasukan Brimob BKO dan anggota Polsek Ilaga sempat menghalau dua kelompok agar tidak saling serang, namun keadaan tak terkendali.

”Anggota Brimob atas nama Bripda Frans terkena anak panah, namun tidak parah. Akibat bentrokan itu jatuh dua orang meninggal dan satu luka," kata Anton.

Selanjutnya, lanjut Anton, keesokan harinya yakni 31 Juli 2011 sekira pukul 06.30 WIT di lokasi yang sama kembali terjadi bentrokan saling kedua kubu yang mengakibatkan rumah Tabuni, mobil dinas, dan sebuah Honay (rumah adat Papua) rusak parah. Kantor KPU setempat pun tak luput dibakar massa.

”Pukul 07.00 WIT dari kantor DPRD kabupaten Puncak sampai kediaman Tabuni kembali terjadi bentrok yang mengakibatkan korban jiwa 13 orang dari kelompok Thomas Tabuni dan empat orang tewas dari kelompok Simon Alom,” terangnya.(ton)

Sumber; http://news.okezone.com

Friday, March 4, 2011

Dana Pemilukada Papua Capai Rp 176 Miliar

[JAYAPURA] Pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui anggaran untuk Pemilihan Gubernur Papua 2011-2016 sebesar Rp 176 Miliar dari lebih dari Rp 300 miliar yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua DR Ahmad Hatari Senin (28/2) siang mengatakan, setelah tim anggaran melakukan verifikasi, yang disetujui hanya Rp 176 Miliar. Anggaran itu pun sudah termasuk untuk putaran kedua. Persetujuan itu pun dilakukan setelah dilakukan perhitungan yang matang sesuai dengan kondisi alam Papua.

Menurut dia, untuk memperlancar kinerja KPU Papua, Pemda Papua sejak tahun 2010, sudah memberikan dana sekitar Rp 25 Miliar. Pemerintah juga telah menganggarkan dana untuk Panwaslu sebesar Rp 32 Miliar dari usulan sebelumnya Rp 65 Milyar.

"Jadi, anggaran yang diberikan kepada KPU dan Panwaslu sudah mempertimbangan dari semua segi, sehingga anggaran yang diusulkan itu kami tidak setujui, karena tim anggaran sudah menghitung dengan matang," kata Hatari.

Diutarakannya, dana ini merupakan dana hibah dari Pemda Papua kepada KPU Papua dan Panwaslu, sehingga akan diberikan dalam waktu dekat ini.

Disinggung masih belum ada ketentuan apakah Pilkada langsung atau lewat DPR Papua? Hatari mengatakan itu bukan urusannya. "Karena pemerintah bekerja sesuai dengan Prosedur. Namum, apabila pilkada lewat DPR Papua, maka anggaran yang sudah diberikan kepada KPU Papua akan dipertimbangkan lagi. Ya, nanti kita lihat kedepan saja, langsung atau tidak itu bukan urusan saja,’’ujarnya. [154]

Source: www.suarapembaruan.com

MK Tolak Gugatan Pilkada Yahukimo

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan perselisihan sengketa pemilukada Kabupaten Yohukimo Papua. Dalil gugatan diajukan dua pasangan calon bupati, Abock-Busup Salak dan Didimus Yahuli -Welhelmus Lokon dinilai tidak terbukti menurut hukum. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Mahfud MD dalam amar putusannya yang dibacakan di Jakarta, Kamis (3/3).

Dengan demikian, MK menetapkan pasangan Ones Pahabol - Robby Longkutoy sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih. "Dugaan politik uang yang diajukan para penggugat tidak didukung bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta di persidangan dugaan politik uang tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon secara signifikan," kata Hakim Akil Mochtar. Akil menambahkan, pemberi uang justru mendapatkan kotak kosong di daerah pemilihannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang didalilkan pemohon tidak dapat diperkuat dengan bukti dan saksi yang diajukan. Terkait adanya pelanggaran politik uang yang dibagikan sebanyak Rp10 juta kepada dua orang saksi, kata hakim Maria Farid Indrati, telah dibantah oleh pihak terkait bahwa uang itu diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat.

Terkait adanya pengerahan massa untuk memilih pasangan tertentu, MK menilai masyarakat Yakuhimo telah terdidik dan pintar menyalurkan suaranya dan masyarakat tidak terpengaruh dengan janji-janji tersebut.

Selain itu, MK mengakui adanya intimidasi dan pemaksaan pilihan terhadap pasangan Ones Pahabol - Robby Longkutoy yang dituduhkan para penggugat. Meski begitu, MK menganggap intimidasi dilakukan tidak sistematis, terstruktur dan masif sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara. "Dalam fakta persidangan terungkap bahwa intimidasi dilakukan secara sporadis, di beberapa tempat yang juga dilakukan oleh para penggugat maupun pihak terkait," Akil menambahkan.

KPUD Kabupaten Yahukimo telah menetapkan pasangan Onesh Pahabol-Roby Longkutay sebagai pemenang Pilkada 2011 setelah berhasil mengantongi 152.378 suara mengalahkan Abock Busup-Isak Salak yang mengumpulkan 84.782 suara dan pasangan Didimus Yahuli-Wilhelminus yang hanya meraih 18.079 suara.(kyd/jpnn)

Source: www.jpnn.com

Kantor Bupati Yahukimo Dibakar Massa

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kantor Bupati Yahukimo, Papua, Kamis (3/3/2011) sekitar pukul 21.00 WIT dibakar oleh massa. Pembakaran ini diduga dipicu oleh massa pendukung pasangan calon bupati/wakil bupati yang tidak puas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono, di Jayapura, Kamis (3/3/2011), membenarkan pembakaran kantor Bupati Yahukimo. Seorang pegawai Bank Papua dilaporkan terluka terkena anak panah dalam peristiwa itu .

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, Kamis (3/3/2011) menolak gugatan perselisihan sengketa pemilu kep ala daerah Kabupaten Yohukimo Papua yang diajukan dua pasangan calon Abock Busup/Isak Salak dan Didimus Yahuli/Welhelmus Lokon. Gugatan pemohon dinilai tidak terbukti menurut hukum.

"Dengan demikian, MK menetapkan pasangan Ones Pahabol/Robby Longkutoy sebagai Bupati dan wakil Bupati Yahukimo terpilih. Benar ada pembakaran namun persisnya saya belum tahu karena masih di Jakarta," ungkap Robby yang dihubungi via telepon selulernya.


Source: http://regional.kompas.com

Tuesday, February 15, 2011

DPRD Papua Barat Siapkan Dana Tambahan

MANOKWARI, KOMPAS.com - DPRD Papua Barat akan menyiapkan berapa pun biaya tambahan yang dibutuhkan KPU untuk melaksanakan pilkada gubernur-wakil gubernur Papua Barat. Pembengkakan biaya ini adalah kensekuensi dari molornya jadwal tahapan pilkada yang berawal dari tidak sinerginya peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah otonomi khusus.

Menurut Wakil Ketua DPRD Papua Barat Roberth M Nauw pihaknya akan menyiapkan dana tambahan untuk menutupi bengkaknya anggaran pilkada akibat molor dari jadwal. Konsekuensi penundaan adalah biaya operasional, dan berapa pun kebutuhan dana yang diperlukan KPU akan disediakan.

"Kami tinggal menunggu hitungan dari KPU berapa besar dana tambahannya. Kami akan penuhi karena itu tanggung jawab kami," ujar Roberth, Jumat (11/2/2011).

Diperkirakan, berdasarkan hitungan kasar dari KPU Papua Barat, pembengkakan dana pilkada mencapai Rp 50 miliar. Dana itu untuk pemutakhiran ulang data pemilih. Adapun kebutuh dana pilkada dianggarkan Rp 201,42 miliar, dan telah dikucurkan Rp 50 miliar untuk proses tahapan pemilu sejak bulan Januari lalu.

Pihak KPU menegaskan, semakin lama penundaan pelaksanaan pilkada, biaya yang dibutuhkan makin besar. Oleh karena itu, kata Ketua KPU Papua Barat Timothius Sraun, KPU berharap peninjauan undang-undang otonomi khusus papua bisa dipercepat oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, DPRD Papua Barat juga menyiapkan pembahasan rencana peraturan daerah otonomi khusus Papua.


Sumber: http://regional.kompas.com/read/2011/02/11/14250862/DPRD.Papua.Barat.Siapkan.Dana.Tambahan