Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal

MANOKWARI-Briptu Haeruddin Arifin, anggota Brimob Detasemen C Kompi C Manokwari, akhirnya dipecat dengan tidak hormat dalam sidang kode etik yang berlangsung,Sabtu (4/2) di Polres Manokwari. Ia diberhentikan dari pasukan elit Polri ini karena terbukti memasok senjata api beserta amunisinya ke Manokwari. Sidang kode etik ini dipimpin Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Drs. Sudarsono, didampingi empat anggota komisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan,Briptu Haeruddin melakukan perbuatannya Juli 2011 lalu, saat membawa sepucuk senjata api jenis Moser rakitan, sepucuk SS-1 rakitan, sepucuk FN kaliber 45 organik, satu buah magasin FN, 98 butir amunisi kaliber 5,5 modifikasi, sebuah magasin SS-1, 20 butir amunisi kaliber 5,56 organik, dan 13 butir amunisi FN. Karena perbuatan ilegal ini ia diproses secara hukum dan hakim Pengadilan Negeri Manokwari memvonisnya dua tahun hukuman penjara. Haerudin kini mendekam di Lapas Manokwari.

Tak hanya sekali ia memasok senjata api. Pada tahun 2005 lalu, Ia memasok ribuan butir amunisi dan dijual ke masyarakat. Akibat perbuatan ini,Haerudin divonis empat bulan penjara dalam sidang kode etik oleh Propam Brimob Polda Papua.

Pada sidang kode etik,Sabtu, Kombes Pol Drs. Sudarsono, didampingi empat anggota komisi, memeriksa yang bersangkutan, istrinya dan tiga orang penyidik, selama 5 jam lamanya. Dihadiri puluhan anggota Brimob. Sidang diskors selama dua kali, setelah dalam proses persidangan yang bersangkutan, membantah semua tuntutan yang dituntut Komisi Kode Etik atas kasus memasok sejumlah senjata api illegal ke Manokwari.

Hingga pukul 16.00 WIT, Komisi Kode Etik, akhirnya menjatuhkan putusan, pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 12 dan 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Haeruddin mengaku, ribuan amunisi yang dipasok ke Manokwari, diperolehnya selama bertugas di Polda Aceh tahun 2004. Dia juga membantah tuntutan Komisi Kode Etik, atas tuduhan memasok 21 senjata api rakitan ke Manokwari, pada tahun 2005 lalu.

Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Drs. Sudarsono, menjelaskan, putusan yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan termasuk para saksi dan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Setelah putusan,Haerudin diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan banding atas putusan Komisi Kode Etik tersebut.

‘’Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan.Ya,kita tunggu saja,apakah dia mau mengajukan atau tidak,’’ tutur Sudarsono kepada wartawan di Mapolres.(lm)

Source; www.jpnn.com

Read More

Komisi III Gelar Pertemuan Tertutup dengan Polda Papua

JAYAPURA - Komisi III DPR RI yang membidangi pertahanan dan keamanan, di Jayapura, Kamis (26/1), melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Polda Papua yang dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol BL. Tobing.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, Komisi III DPR RI yang berjumlah 14 orang itu dipimpin ketuanya Azis Samsuddin. Kemungkinan para wakil rakyat itu ingin mendapatkan penjelasan mengenai penanganan berbagai konflik di Papua.

Turut serta mendampingi Kapolda Papua, Waka Polda Brigjen Pol Paulus Waterpauw dan beberapa kapolres yang bertugas di daerah konflik, antara lain Kapolres Jayapura Kota, Kapolres Sorong, Kapolres Paniai, dan Kapolres Puncak Jaya.

Hingga berita ini disiarkan, pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan Polda Papua masih berlangsung secara tertutup.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Sumber; www.republika.co.id

Read More

Tekan Konflik Papua, Polri Diminta Aktifkan Polmas

JAYAPURA - Komisi III DPR RI meminta Polri untuk mengaktifkan peran polisi masyarakat (polmas) dan kamtibmas guna mencegah kemunculan konflik di daerah. "Dengan meningkatnya peran polmas dan kamtibmas, diharapkan berbagai konflik dapat diredam sebelum meluas," kata Ketua Tim Komisi III DPR RI, Azis Samsudin, kepada wartawan di Jayapura, Kamis (26/1).

Ia mengakui permintaan serupa telah disampaikan kepada para petinggi polri di daerah, termasuk Kapolda Papua. Hambatan dilapangan memang ada, karena dilihat dari faktor geografis daerah, budaya dan sebagainya.

Apalagi wilayah kerja Polda Papua yang meliputi 41 kabupaten dan kota, dengan hanya memiliki 29 polres.

Sebetulnya jumlah anggota Polri yang bertugas di Papua sudah memadai yakni 1 berbanding 192 orang, sementara didaerah lain ada yang berbanding 1:400, kata Azis menambahkan. Namun, imbuhnya, jumlah tersebut tidak bisa menjadi patokan karena luasnya wilayah serta berbagai kendala yang dihadapi, misalnya sebagian besar transportasi harus melalui udara.

Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah peningkatan sarana dan prasarana seperti alat komunikasi (alkom) serta transportasi seperti pesawat atau helikopter.

Karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan meminta kepada Kapolri untuk menempatkan satu buah pesawat jenis Skytruck ke Polda Papua. Polda Papua sendiri sudah pernah menerima bantuan pesawat Skytruck, namun ke tiganya jatuh dibeberapa lokasi di pedalaman Papua.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber; www.republika.co.id

Read More

Polisi Diduga Siksa 15 Saksi Penembakan di Papua

KBR68H, Jakarta - Sebanyak 15 warga Papua yang ditetapkan sebagai saksi dalam kasus aksi penembakan awal Agustus lalu di Jayapura, dilaporkan telah disiksa polisi.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, penyiksaan dilakukan aparat saat penangkapan dan interogasi terhadap 15 warga yang awalnya diduga kelompok Organisasi Papua Merdeka. Padahal, kata dia, hampir seluruh warga yang ditangkap itu tidak terbukti dalam aksi penembakan.

“ Penangkapan didasari dengan asalan yang berlapis-lapis. Sebagai pelaku kriminal yang di Nafri beberapa Minggu yang lalu, dianggap ingin mengacaukan sholat Ied. Kesannya mau diadudomba dengan yang Islam. Dituduh bertanggungjawab dengan beberapa kasus yang lain juga. Semuanya dilimpahkan ke mereka tanpa ada kejelasan. Dan akhirnya terbukti dari 15, 13 dilepas. Lalu mereka dianggap sebagai saksi. Nha kalau saksi kenapa harus diambil paksa dari jam 5 pagi, kenapa harus ada penyiksaan, kenapa harus dituduh macam-macam?”

Koordinator Kontras Haris Azhar juga juga menyayangkan penangkapan yang tidak menyertakan surat penangkapan dan penggeledahan. Kata dia, cacat prosedur tersebut membuat citra polisi dan TNI jadi makin rusak.

Awal Agustus lalu terjadi aksi penembakan di Jayapura, Papua. Polisi menyimpulkan penembakan dilakukan kelompok OPM. Dari kejadian tersebut, polisi memeriksa belasan pelajar SMA dan mahasiswa. Dua di antaranya ditetapkan sebagai pelaku.

Sumber; http://www.kbr68h.com

Read More

Papua Banjir Mata-Mata

Papua dibanjiri mata-mata, demikian judul artikel harian sore NRC Handelsbald, Kamis (1/9). Penguasa di Jakarta takut gerakan separatisme di propinsi paling timur Indonesia itu akan semakin kuat.

Kopassus mengerahkan spion dalam jumlah besar mulai dari sopir taksi, jurnalis, petani, penjual minuman, dan pendeta.

NRC Handelsblad mendasarkan berita ini pada ratusan dokumen dinas mata-mata Kopassus tentang Papua yang bocor ke media. Dokumen tersebut memperlihatkan upaya keras tentara untuk memantau gerak-gerik para aktivis, politisi, pemimpin gereja dan warga asing di Papua.

Aktif
Papua adalah satu-satunya propinsi di Indonesia di mana gerakan separatisme masih aktif. Tentara dan polisi dalam jumlah besar diturunkan di pulau Cendrawasih itu.

"Hal paling sensitif untuk tentara adalah separatisme," tulis NRC Handelsblad.

Menurut Muridan Widjojo, peneliti LIPI yang diwawancarai NRC Handelsblad, selain Kopassus berbagai instansi pemerintah lain juga menurunkan mata-mata seperti pemerintah pusat, pemda provinsi, polisi dan satuan militer lainnya.

"Kadang ada pertemuan yang dihadiri sekitar 30 orang, kebanyakan dari mereka adalah mata-mata," kata Muridan seperti dikutip NRC Handelsblad.

Opini publik
Dalam bocoran dokumen, Kopassus memperkirakan jumlah anggota kelompok separatis bersenjata mencapai 1.130 orang, tapi mereka cuma punya 131 senjata. Tentara justru menganggap mereka yang tidak bersenjata lebih berbahaya. Karena jumlahnya mencapai 17 ribu orang.

"Dengan propoganda mereka bisa mempengaruhi opini publik baik, di dalam maupun di luar negeri untuk memaksa pemerintah Indonesia menggelar referendum untuk kemerdekaan Papua," demikian tulis tentara seperti dikutip NRC Handelsblad.

Banjir mata-mata di Papua ini menimbulkan masalah untuk kelompok oposisi yang kritis terhadap pemerintah.

"Di mata tentara, mereka juga dianggap separatis," kata Muridan. Aktivis HAM dan pemimpin lokal juga sering dituduh sebagai pembangkang. Paranoia tentara di Papua ini bisa membahayakan hidup mereka. Demikian NRC Handelsblad.

Sumber; http://www.rnw.nl

Read More

Aparat Dinilai Salah Tangkap

JAYAPURA- Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua menilai penangkapan yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri pada tanggal 31 Agustus 2011, salah sasaran, sebab yang ditangkap adalah masyarakat sipil yang ditangkap bukan pelaku pembakaran mobil di Skyline pada 6 Juli 2011 dan pelaku pembunuhan masyarakat sipil di Nafri, 1 Agustus 2011. “ Ini upaya-upaya aparat Negara untuk mengintimidasi, meng-kriminalisasi Gereja Baptis Papua yang selama ini dengan konsisten dan konseskwen menyuarakan penderitaan umat dan melawan kekerasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Kami sudah bertemu dengan dua orang yang ditahan pada tanggal 31 Agustus 2011 di ruang tahanan Polresta Jayapura dan mereka yang disangkakan pelaku ini mengaku kepada saya bahwa mereka tidak terlibat dan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku. Tetapi, kami dari pihak Gereja tidak mau membuka semua laporan kami dan kami akan mengumumkan laporan kami secara resmi kepada publik minggu depan, jelasnya.

Pertanyaan kami adalah apakah dua orang yang dipaksa mengaku pelaku ini mempunyai kemampuan untuk membunuh empat orang dan melukai hampir delapan orang di Nafri pada 1 Agustus 2011? Bagaimana penyerangan dan pembunuhan dengan teknik yang cepat dan rapi itu dilakukan oleh dua orang sipil ini? Logikanya ialah dua orang ini bisa ditangkap oleh banyak orang penumpang yang ada di dalam mobil waktu penyerangan itu? Tidak susah dari banyak orang penumpang itu untuk menghadapi dua orang ini?

Saya sampaikan kepada aparat keamanan mencari dan menangkap pelaku yang sesungguhya. Orang Tak dikenal (OTK) itu harus dicari dan ditangkap bukan rakyat kecil yang dikambinghitamkan. Sandiwara dan rekayasa seperti ini harus dihentikan, karena hanya menghancurkan wibawa Pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri di mata publik Indonesia dan masyarakat Internasional. Aparat telah gagal mengayomi rakyatnya. Aparat keamanan sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Aparat keamanan sedang berperang dengan OTK. OTK itu siapa? OTK itu dari mana? OTK itu ada di mana?

Saya juga sangat heran kepada perilaku aparat keamanan. Bagaimana datang menangkap masyarakat sipil dengan perlengkapan senjata lengkap. Dan yang paling menakutkan adalah dua mobil datang dengan orang-orang memakai topeng. Maksud apa dan mengapa harus memakai topeng? Apakah yang menggunakan topeng ini bisa dikategorikan Orang-Orang Tak di Kenal (OTK) itu???

Perilaku aparat yang sangat tidak terpuji. Sikap yang sangat memalukan. Maaf, Anda sekalian, aparat keamanan, Anda tidak akan menghentikan suara Gereja Baptis Papua. Kami tidak sendirian di Tanah ini. Kami tidak sendirian di planet ini. Umat Tuhan di planet ini sedang melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan di atas Tanah Papua ini.

Kami harap dan kami minta kepada aparat keamanan bebaskan dua orang sipil yang ditahan itu. Jangan menyakiti dan melukai hati nurani umat Tuhan.

Saya menutup press release ini dengan mengutip pengakuan aparat kepolisian bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku.

“Polisi tidak memiliki saksi sehingga kesulitan mengungkap pelaku kekerasan karena tidak ada saksi. Kita mau dapat informasi dari mana kalau tidak ada saksi. Kalau pun ada yang tahu peristiwa tersebut, tapi tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut terhadap pelaku. Kita ketahui itu faktor-faktor luar yang menyebabkan pihak kepolisian kewalahan mengungkap pelaku kekerasan beruntun di kota Jaya dua bulan terakhir ini” ( Kabid. Humas Polda Papua, Kombes Polisi Wachyono, 27 Agustus 2011, di Hotel Aston Jayapura).

Aparat keamanan lebih mudah dan gampang menangkap penduduk sipil karena memang misi dan tujuan Pemerintah Indonesia ada di menduduki Papua adalah menjajah secara ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terprogram dan struktural.

Kekerasan, Kejahatan dan rekayasa, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan eksploitasi seperti yang terjadi terhadap umat Tuhan atas nama keamanan Negara di Tanah Papua tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi. Kehormatan dan integritas umat manusia harus dijaga.

Semua pihak, ada di Tanah Papua, kita bersama-sama hidup saling menghormati dan menjaga Papua sebagai rumah kita. Kita harus melawan kekerasan dan ketikadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilawan di atas Tanah ini.(*/don/l03)

Sumber; http://www.bintangpapua.com

Read More

Diduga Anggota OPM, 13 Warga Papua Ditangkap

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sedikitnya 13 pelaku yang diduga melakukan penembakan di kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, awal Agustus lalu, ditangkap Kepolisian Resort Kota Jayapura, Rabu 31 Agustus 2011.

Mereka diringkus kepolisian di sekitar kompleks Vuria, Kotaraja, Rabu siang tadi. Merka adalah Yawanus Kogoya, Tinus Wenda, Siki Kogoya, Arinus Wenda, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Bodi Kogoya, Wen Wenda, Denias Kogoya, Ekimar Kogoya Panius Kogoya, dan Yeskiel Kogoya. “Sebelum ditangkap, kami lakukan dulu pengepungan. Selanjutnya mereka akan diperiksa,” kata Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan, hari ini.

Polisi sempat meletuskan tembakan sebelum menyergap kawanan yang diduga dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu. Dari lokasi, ditemukan dokumen OPM dan sejumlah panah tradisional. Gembong OPM, Danny Kogoya, yang menjadi target utama polisi berhasil meloloskan diri dalam penyergapan. Saat ini 13 orang tersebut ditahan di kantor Polresta Jayapura.

Sebelumnya polisi juga menyisir di hutan dekat Kota Abepura dengan mengerahkan 300 personel gabungan, dua pekan lalu. Operasi itu berhasil menemukan daftar nama anggota OPM dan target mereka.

Serangan OPM sepanjang Agustus misalnya terjadi di kawasan Kampung Nafri, Abepura, Jayapura. Tiga warga sipil dan seorang anggota TNI tewas, Senin, 1 Agustus 2011, itu. Mereka yang tewas yakni Pratu Don Keraf, Sardi, sopir angkutan di Jayapura, dan sepasang suami-istri, Yusman dan Titin.

Kepolisian Jayapura telah mengantongi sebanyak 19 nama anggota OPM. Mereka menjadi target pencarian dengan batas waktu yang tidak ditentukan. “Sembilan belas nama itu yang diduga kuat terkait dengan penyerangan pada 1 Agustus lalu, juga penembakan di Abepantai, Kampung Nafri, Rabu 11 Agustus kemarin,” kata Imam Setiawan.(JERRY OMONA)

Sumber; http://www.tempointeraktif.com

Read More

Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah separatisme di Papua akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Masyarakat Papua di Jayapura, dan Manokwari menuntur referendum dengan opsi merdeka.

Bila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, perkiraan Papua bakal lepas dari NKRI, mungkin saja bisa terjadi. Demikian diungkapkan Koordinator Kontras, Usman Hamid, dalam acara diskusi bertajuk Negara Gagal: Intoleransi dan Disintegrasi Bangsa, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (11/8/2011) malam.

Menurutnya, seharusnya pemerintah menyadari jalan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. "Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah semakin jelas. Mereka (masyarakat Papua) ditenggarai sudah memilki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan di wilayah timur Indonesia ini," ujar Usman.

Maraknya aksi penembakan dan penghadangan, kata Usman, telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak tidak hanya kepada TNI dan polisi, namun masyarakat umum saat ini sering dijadikan target kekerasan.

Sehingga setiap aksi kekerasan seringkali diyakini banyak orang adalah separatis Papua. "Hal ini telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis kini sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa," tuturnya.

Meskipun Papua memilki kekayaan yang luar biasa, kata Usman, penyebab separatisme di daerah tersebut yang lain adalah tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi. "Rakyat masih tetap miskin. Contoh, adalah Freeport, bagaimana kapitalisme mengeksploitasi sumber daya lokal dengan sepuas-puasnya," kata Usman.

Oleh karena itu, lanjut Usman, penyelesaian kasus Papua sudah semestinya menjadi prioritas negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.

Namun, menurut Usman, tekad tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikannya hingga tuntas. "Para pemimpin di semua tingkatan pemerintah harus waspada terhadap ketegangan yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka harus melakukan segala hal dengan kekuasaan mereka untuk memastikan setidaknya keadaan ini tidak semakin buruk," tukasnya.

Sumber; http://nasional.kompas.com

Read More

OTK Kembali Beraksi di Abepura

[JAYAPURA] Penembakan kembali terjadi di Jayapura. Kali ini terjadi di Jalan Raya Abepantai, Abapura, tepatnya di tikungan masuk kampung Abepantai depan Gereja Katolik, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura pada Kamis (11/8) sekitar pukul 18.30 WIT. Pelakunya adalah orang tidak dikenal.

Informasi yang diperoleh SP, Kamis malam menyebutkan, pada sekitar pukul pukul 18.30 WIT, Eti Suebu (46) dan John Yoku (38) sebagai pengemudi mobil Mitsubhisi Kuda dengan dengan nomor polisi DS 1897 AG sedang melintas dari arah Kabupaten Keerom hendak pulang ke rumah di Senatani.

Tepat di depan Gereja Katholik Abepantai, Ibu Eti Suebu bersama Jhon Yoku yang berada dalam mobil, tiba-tiba mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali dan mengenai mobil yang di kendarai Jhon Yoku.

Saat terdengar suara tembakan, Jhon langsung memacu kendaraannya dengan kencang menuju Mapolsekta Abepura. Pukul 18.45 WIT, Ibu Eti Suebu tiba di Mapolsekta Abepura dan langsung melaporkn kejadian tersebut pada bagian penjagan Mapolsekta Abepura.

Pada bamper depan sebelah kanan mobil Mitsibhisi Kuda dengan nomor polisi DS 1897 AG yang diparkir di Mapolsekta ada bekas tembakan. Sementara itu Jhon Yoku dan Ibu Eti masih dimintai keterangan di Mapolsekta Jayapura.

Lokasi insiden terbaru ini hanya berjarak satu kilometer dari Mapolresta Jayapura di Abepura. [154]

Sumber; http://www.suarapembaruan.com

Read More

Kapolda: Penembakan di Nafri Kriminal Murni

Darwis Massi: Warga Arso dan Koya Ketakutan Berdagang di Pasar Youtefa

JAYAPURA- Insiden penembakan di Kampung Nafri Distrik Abepura yang mengakibatkan 4 nyawa melayang membuat resah masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya. Kepolisian Polda Papua meminta masyarakat tenang menyikapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Kapolda Papua Irjen Pol BL. Tobing kepada wartawan mengatakan pihaknya tidak tinggal diam, pihaknya masih terus bergerak untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan memburu pelakunya.

Namun, Jendral bintang dua ini meminta masyarakat bersabar sebab kasusnya saat ini sedang ditangani. "Kita akan usahakan mengungkap siapa pelakunya, kita akan sampaikan siapa yang melakukannya. Anda bersabar dulu biar masyarakat tenang dulu," ujar Kapolda usai usai bertatap muka dengan Penjabat Gubernur Papua DR.Drs.Syamsul Arief Rivai di Kantor Gubernur Dok-II Jayapura.

"Sampai sekarang kami masih proses perkembangannya. Dan penembakan ini merupakan kriminal murni, jadi tak boleh dikaitkan dengan isu yang lain," kata Jenderal bintang dua ini.

Ditempat terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono, SIK mengatakan insiden penembakan (1/8) lalu yang mengakibatkan 3 warga sipil dan 1 anggota TNI tewas serta 9 warga sipil lainnya luka-luka masih terus didalami. "Biarlah pihak penyidik melakukan proses penyelidikan, guna menangkap pelakunya," tuturnya disela-sela aksi demo di taman Imbi, kota Jayapura, Selasa (2/8).

Dijelaskannya bahwa saat ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta menyita barang bukti. "Dimana kemudian penyidik akan melakukan pendalaman dan pengembangan hasil dare olah TKP, yang kemudian mencari keterangan lainnya terkait pada kejadian ini," katanya.

Dimana kini pihak kepolsian telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 7 orang, yang nantinya keterangan tersebut akan dikaji. "Namun bukan berarti saksi nantinya tidak akan bertambah," ucapnya.

Yang jelas, Kata Kabid Humas menegaskan bahwa pihaknya pasti akan bekerja esktra terhadap kasus ini. "Pengejaran dan penyisiran masih kami lakukan terhadap pelaku. Hanya saja hingga saat ini belum ada saksi mata yang jelas mengetahui pelaku atau juga saksi yang mengetahui tempat sekolompok orang tersebut," jelasnya.

"Yang jelas jika kita bisa lihat, bahwa kejadian ini murni kriminal. Terkait adanya TPM/OPM itu bisa terjawab jika pelakunya tertangkap. Namun jika ada pengakuan kejadian ini adalah perbuatan orang yang memepersenjatai, mari lapor ke kami pihak kepolisian tunjukan letaknya, siapa pelakunya, biar kami bekerja. Buat apa kita mengucapkan kata berandai-andai namun kenyataannya, apa yang kita katakan belum tentu benar," tegasnya.

Namun dari kejadian ini, Kabid Humas meminta kepada seluruh komponen masyarakat, tokoh adat serta agama untuk menciptakan Papua sebagai titik zona damai.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi di Kampung Nafri Distrik Abepura.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Darwis Massi, kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, mengatakan kasus kekerasan akibat penyerangkan di Jalan Raya Nafri ini merupakan peristiwa yang kedua kalinya. Kejadian pertama kali tidak di temukan kemudian terjadi jadi peristiwa untuk kedua kalinya.

"Ini harus segera di ungkap siapa pelakunya jika tidak di ungkap maka peristiwa penyerangan warga akan terus terjadi dan lagi-lagi warga sipil menjadi korban sadis dan brutal," katanya.

"TNI/Polri harus memberikan rasa aman kepada rakyat tentunya dengan di bangunnya pos-pos penjagaan pada titik-titik rawan di Nafri hingga Koya Koso yang menjadi daerah wilayah distrik Abepura dan dengan serius menangani masalah atau persoalan ini," ungkapnya, Selasa(2/8) .

Darwis juga mengungkapkan kemungkinan yang terjadi saat ini warga Arso dan Koya ketakutan untuk datang berdagang di PasarYoutefa buntut dari penyerangan tersebut.

"Kami akan memback up aparat keamanan dalam bentuk pendanaan untuk membangun pos -pos TNI/Polri di tiap titik yang di angap rawan dimana kita ketahuai bersama bahwa wilayah distrik Abepura terlalu luas sehingga ada wilayah yang tidak di back up oleh pihak keamanan," imbuhnya.

Selain itu juga Darwis, meminta agar khusus di Distrik Heram harus di bangun Polsek agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Jayapura, Tokoh Agama, juga TNI/Polri harus memberikan rasa keamanan karena keamana milik kita bersama dan harus di jaga

"Forum Lintas Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura agar meningkatkan kerukunan beragama terkait isu-isu yang akan memecahbelahkan kerukunan beragama selain itu juga forum ini harus menetralisir berbagai isu yang berunsur SARA dan memberikan informasi yang sejuk bagi masyarakat Kota Jayapura,"pintanya (cak/ro/ado/wen)

Sumber; http://www.cenderawasihpos.com

Read More

Police Call on Densus 88 to Stem Violence

The National Police said on Wednesday that they had sent members of their elite counterterrorism unit to Papua after a recent spate of violence in the restive region.

“We have dispatched crime scene investigators and Densus 88 officers to Nafri to help Papua police hunt for the perpetrators,” spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam said, referring to the antiterror unit.

Although Densus 88 is charged with uncovering terror networks across the country, police often classify separatist activities as a form of terrorism.

At least four people, including an Army officer, were killed in an ambush by suspected armed separatists in Nafri village, on the outskirts of the Papuan capital of Jayapura, on Monday morning.

Jayapura Police chief Adj. Sr. Comr. Imam Setiawan said unidentified assailants sprayed a small bus with bullets as it passed through the village. The attackers then reportedly chased down the panicked passengers with machetes and axes.

Since July, at least five Army members in Puncak Jaya district have been killed in a string of shootouts with suspected members of the Free Papua Movement, or OPM. On Friday, police in Paniai district engaged in a standoff with at least 16 armed men.

“We suspect that the crimes in Papua are increasing recently in relation to a meeting in the UK,” Anton said, referring to a meeting coordinated by the Free West Papua Campaign and the International Lawyers for West Papua, which was held on Tuesday in Oxford, England. “The perpetrators want to attract more world attention.”

Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said the government would take any measures necessary to ensure stability in the province.

“There is tension in several areas, such as Paniai, Puncak Jaya and Abepura,” he said.

“There is a political problem there, mainly efforts to raise the Morning Star flag,” he said referring to the banned symbol of the rebel group. “But the main thing is to protect the unity of Indonesia.”

Densus 88 attracted international attention last year for allegedly torturing 12 suspected separatists who were arrested for possessing an outlawed South Maluku Republic (RMS) flag.

Source; http://www.thejakartaglobe.com

Read More

Police send investigators to Papua

The National Police says it is investigating a deadly clash between two local groups in Puncak Jaya, Papua, that claimed 17 lives on Sunday.

"We are still investigating the case. It was related to the local regent election. We are investigating further by sending investigators [to Puncak Jaya]," National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam said Monday.

Anton added that the clash had erupted when a group torched the house of Puncak Jaya Regional Representative Council (DPRD) chairman Elvis Tabuni, who is set to compete in the upcoming election.

Anton said the incident was followed by a clash between supporters of Elvis Tabuni and supporters of another regent candidate, Simon Alom.

"The clash claimed the lives of 13 people from Elvis' side and four from Simon's side," he said.

Anton said Papua Police had send a platoon of mobile brigade officers [Brimob] to Puncak Jaya to restore order.

He added that police were closely guarding the Puncak Jaya General Elections Commission (KPU) office. (rpt)

Source; http://www.thejakartapost.com

Read More