Media Asing Dibatasi Liput Papua

JAKARTA--Pemerintah Indonesia masih membatasi akses peliputan media asing di bumi Papua. Pemerintah belum mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Alasannya, untuk melindungi wartawan dari potensi gejolak keamanan. Apalagi, keselamatan wartawan asing di sebuah negara menjadi isu sensitif.

West Papua Report (February 2012)

The trial of five Papuans who led a peaceful demonstration in October 2011 demanding Papuans' right to self determination has begun. There has been no prosecution of security forces who brutally attacked that demonstration, killing at least three peaceful demonstrators and beating scores more. The U.S. State Department called on the Indonesian authorities to ensure due process for those indicted and urged that Indonesia respect its international legal obligations related to the trial. Human Rights Watch.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

In West Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

Its sheer bloody murder, right on our doorstep

THE highest mountains between the Himalayas and the Andes are the snow-topped crags of West Papua (4884 metres). A tropical glacier pokes out of the sweltering green of Asia's largest rain forests. This is the second largest island on earth, with 15 per cent of all the world's languages, an encyclopaedic biodiversity and a new El Dorado for our resource-hungry world.

Showing posts with label Pangdam XVII Cenderawasih. Show all posts
Showing posts with label Pangdam XVII Cenderawasih. Show all posts

Wednesday, February 2, 2011

Pangdam: Tidak Ada Penarikan Pasukan dari Papua

Merauke, Papua (ANTARA) - Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erfi Triasunu, membantah tegas mengenai adanya soal isu penarikan pos Satuan Tugas TNI dari wilayah Papua.

"Itu tidak benar bila ada Pos Satuan tugas ditarik dari Papua. Tugas kita memberdayakan wilayah pertahanan." kata Pangdam kepada wartawan di Merauke, Selasa.

Pangdam Erfi Triassunu menjelaskan, pos pengamanan tetap dipertahankan sebab ancaman gangguan keamanan di Papua masih terjadi di mana-mana, baik itu dilakukan dari dalam maupun luar Papua.

Dengan ancaman keamananan itu, katanya menambahkan, pihaknya akan menambah beberapa divisi.

"Pos TNI tetap ada di Papua dan tidak ada penarikan pasukan. Kenapa dipertahankan karena ada ancaman dari dalam maupun luar Papua," ujarnya.

Untuk itu Pangdam Erfi Triassuni meminta kepada seluruh prajurit agar menjalankan tugas pokok sesuai dengan prosedur yang telah ketetapan.

"Kalau parajurit bekerja sesuai tugas pokok dan Protap, saya benarkan," kata Jenderal berbintang dua tersebut.

Menyinggung fokus pengamanan pihaknya saat ini, menurut Pangdam Erfi Triassunu, fokus pengaman dilakukan di wilayah pegunungan tengah.

"Fokus pengamanan kita saat ini di wilayah pegunungan tengah, karena gangguan keamanan di daerah tersebut terus terjadi," katanya.

Saat ini pos yang ada di wilyah garis perbatasan sebanyak 94 pos, dan itu masih kurang, padahal panjang wilayah perbatasan mencapai kurang lebih 800 kilo meter, ujarnya.

Pangdam beserta rombongan direncakan, Rabu besok akan bertolak ke kabupaten Boven Digoel, dengan mengunakan pesawat Twin Other merpati, dan hari itu juga Pangdam akan kembali ke Merauke, dan selanjutnya ke Jayapura pada Kamis.
(sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20110202/tpl-pangdam-tidak-ada-penarikan-pasukan-cc08abe.html)