Media Asing Dibatasi Liput Papua

JAKARTA--Pemerintah Indonesia masih membatasi akses peliputan media asing di bumi Papua. Pemerintah belum mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Alasannya, untuk melindungi wartawan dari potensi gejolak keamanan. Apalagi, keselamatan wartawan asing di sebuah negara menjadi isu sensitif.

West Papua Report (February 2012)

The trial of five Papuans who led a peaceful demonstration in October 2011 demanding Papuans' right to self determination has begun. There has been no prosecution of security forces who brutally attacked that demonstration, killing at least three peaceful demonstrators and beating scores more. The U.S. State Department called on the Indonesian authorities to ensure due process for those indicted and urged that Indonesia respect its international legal obligations related to the trial. Human Rights Watch.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

In West Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

Its sheer bloody murder, right on our doorstep

THE highest mountains between the Himalayas and the Andes are the snow-topped crags of West Papua (4884 metres). A tropical glacier pokes out of the sweltering green of Asia's largest rain forests. This is the second largest island on earth, with 15 per cent of all the world's languages, an encyclopaedic biodiversity and a new El Dorado for our resource-hungry world.

Showing posts with label referendum. Show all posts
Showing posts with label referendum. Show all posts

Tuesday, August 9, 2011

Aktivis Papua di Inggris Minta Dukungan Rakyat Indonesia

"Lihatlah penderitaan rakyat Papua. Jangan tutup mata!" demikian seruan yang disampaikan Benny Wenda, Ketua Organisasi Free West Papua di Inggris. Ia meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk perjuangan rakyat Papua.

Menurut Wenda, masalah Papua makin menjadi perhatian dunia internasional. "Kampanye kami berjalan terus. Suara orang Papua, 'cry for freedom', semakin nyaring dan semakin didengar dunia."

Inggris
Menurut Wenda yang sejak 2002 mendapat suaka politik di Britania Raya, rakyat Inggris mulai mendengar dan menekan pemerintah mereka untuk memperhatikan masalah Papua. "Berbagai partai di Inggris sebenarnya mendukung perjuangan rakyat Papua. Walaupun pemerintahnya sendiri, karena alasan ekonomi, tidak berani menyuarakan dukungan mereka," jelas Wenda.

"Rakyat Inggris sendiri mempercayai prinsip 'freedom' dan 'justice'. Mereka pernah mendukung perjuangan rakyat Timor Timur, ketika tentara Indonesia melakukan pembunuhan di sana. Dukungan seperti itu akan terjadi lagi. Rakyat Inggris tidak akan 'give up'. Tidak akan membiarkan hal ini terus berlangsung," demikian Wenda.

Referendum
Minggu lalu (2/8) di ribuan orang di Jayapura berunjuk rasa menuntuk kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan referendum tidak akan menjadi opsi bagi Papua.

Menanggapi hal itu Benny Wenda menyatakan, "itu adalah hak kami. Saya tahu banyak rakyat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat biasa, yang mendukung referendum. Tapi, petugas intel berusaha menyetop dukungan tersebut."

Konferensi ILWP
Di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu berlangsung konperensi 'International Lawyers for West Papua'. Dalam wawancara dengan Radio Nederland, Wenda menyatakan konferensi tersebut menghasilkan beberapa resolusi. Sesuai dengan kesepakatan peserta konferensi, isi resolusi tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Pemerintah Indonesia seperti cacing kepanasan. Mereka belum tahu apa hasil konferensi tapi sudah menyatakan konferensi itu gagal," kata Benny Wenda. Wenda menambahkan, ia tidak perlu menanggapi reaksi yang datang dari Jakarta.

Sumber; http://www.rnw.nl

Saturday, August 6, 2011

Di Inggris, Rakyat Papua Cetuskan Resolusi

Setelah gagal dengan referendum Pepera, rakyat Papua mencari cara lain: Konferensi Para Pengacara Untuk Papua di Oxford, Inggris. Dalam konferensi yang digelar pada 2 Agustus itu tersebut tiga resolusi disepakati. Salah satunya adalah bahwa rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional.

Konferensi soal Papua itu merupakan pertama kalinya di luar negeri. Ikuti keterangan Benny Wenda, ketua Free West Papua di Inggris kepada Radio Nederland.

Konferensi itu membahas mengapa rakyat Papua ditekan dan harus ikut kemauan negara-negara asing selain Indonesia, di antaranya Amerika dan Belanda. Rakyat Papua selalu merindukan hak-haknya yang menurut standar hukum Internasional.

"Itu yang menjadi akar masalah di Indonesia sejak tahun 1963 di mana Indonesia secara ilegal menguasai tanah Papua. Sampai hari ini terjadi pembunuhan, pemenjaraan, pemerkosaan di mana-mana."

Tiga kesepakatan
Konferensi tersebut juga menilai dan melihat kembali apa yang terjadi. Sebetulnya ada tiga kesepakatan, namun sampai saat ini belum diumumkan secara resmi. Poin terakhir adalah rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional.

Benny Wenda menjelaskan, referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat, red.) yang terjadi sesuai kesepakatan New York ternyata tidak dilaksanakan di lapangan. Yang harus terjadi, tambah Benny Wenda, adalah one man one vote.

Namun rakyat Papua tidak pernah memilih dan tidak pernah dipilih. Indonesia sebetulnya sudah setuju hal tersebut tapi tidak pernah dilaksanakan di Papua.

Kerusuhan
Sementara itu kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa hari terakhir, menurut Benny Wenda, sebetulnya sudah "diatur," sehubungan dengan adanya konferensi tersebut. "Dua hari sebelumnya sudah ada kekerasan di mana-mana. Ini merupakan skenario supaya militer ada di Papua. Supaya dunia luar melihat bahwa rakyat Papua itu menciptakan kekerasan."


Benny Wenda menduga skenario tertentu dilakukan intelijen Indonesia dengan militer. Jadi yang terjadi setiap acara yang menyangkut kegiatan konferensi seperti ini selalu saja ada. Ini bakal pertanyaan besar oleh dunia.

Konferensi sehari soal Papua itu diikuti oleh 150 wakil Papua di seluruh dunia dan juga perwakilan kelompok hak-hak azasi manusia. (Oleh Prita Riadhini)

Sumber; http://www.rnw.nl

Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat merasa gerah dengan munculnya gerakan referendum yang mulai menggeliat lagi di Papua. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, otonomi khusus adalah formula terbaik untuk menjawab berbagai persoalan di Papua. Masyarakat Papua baik yang asli maupun pendatang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan RI.

"Gerakan-gerakan yang menuju referendum kita nilai sebagai gerakan provokatif. Kami meminta pemerintah dengan tegas menolaknya," kata Priyo di gedung DPR, Kamis 4 Agustus 2011.

"Saya kecewa ada sekelompok orang yang kemungkinan dimotori OPM yang melakukan serangan. Saya meminta aparat untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas."

Priyo, yang didapuk menjadi Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh, menyampaikan tiga permintaan DPR kepada pemerintah terkait kejadian tersebut.

Pertama, DPR meminta pemerintah bertindak tegas terhadap semua pelaku kerusuhan serta pihak yang membunyikan lagi soal permintaan referendum. "Bahkan kalau perlu kirim armada militer jika pemberontakan meluas. Persuasif memang harus, tapi jika sudah terlalu kentara mengarah ke referendum, pemerintah harus tegas," ujar dia.

Priyo menilai munculnya kembali gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua diprakarsai salah seorang oknum anggota parlemen Inggris, yang diduga kuat memfasilitasi konferensi antara International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan OPM.

Karenanya, sebagai permintaan kedua DPR, "Saya meminta pemerintah memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia untuk menjelaskan," katanya. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi jangan main api."

Ketiga, DPR meminta pemerintah segera menunjukkan ketegasan sikap. Soalnya, selama ini belum ada tindakan konkret untuk menangani masalah yang dipicu gerakan OPM. Penyelesaian masalah di Papua selama ini dinilai dilakukan secara ad-hoc.

"Otsus Papua itu tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat Papua, dananya diberikan dalam jumlah triliunan. Tapi ya jangan digunakan untuk membuat gerakan-gerakan revolusioner dan referendum," ujar Priyo.

IPWP adalah organisasi yang dibentuk di House of Commons, London, Inggris, pada tanggal 15 Oktober 2008. Organisasi yang didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP, Lord Harries, dan Lembik Opik, itu bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda, yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Benny juga turut berperan dalam mendirikan IPWP. (MAHARDIKA SATRIA HADI)

Sumber; http://www.tempointeraktif.com

Wednesday, August 3, 2011

London rally demands Papuan independence

The Indonesian government said it was not worried about demonstrations held in London on Tuesday demanding Papuan independence.

The gathering, known as the International Lawyers for West Papua (ILWP) conference, was held at Oxford University in London and demanded the independence of West Papua.

“There are people who want to revive the Papuan problem. However, their efforts have not received wide support from the British government or the people. The British government always underlines its policy to support Indonesia and special autonomy in Papua,” Foreign Minister Marty Natalegawa said as quoted by kompas.com.

Marty, who was once ambassador to the United Kingdom, said the Indonesian government always informed other countries of its policies, including with regards to Papua.

Separately, a group of students and demonstrators in Abepura, Nabier, Timika, Biak and other cities in Papua staged demonstrations to support the ILWP conference.

Source; http://www.thejakartapost.com

Saturday, September 25, 2010

AKSI DAMAI MASYARAKAT ASLI PAPUA, DESAK PERTEMUAN DI KONGRES AS SELESAIKAN MASALAH PAPUA LEWAT REFERENDUM

Jayapura, 23 September 2010

Kamis 23 September 2010, pukul 13.21 Wit, masyarakat Papua yang tergabung dalam Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) lakukan aksi damai di Taman Makan al. Theis Hiyo Eluay di Sentani. Massa yang hadir diperkirakan berjumlah 3000-an orang. Koordinator aksi, Musa Tabuni(35) mengatakan bahwa, aksi hari ini bertujuan untuk mendukung pertemuan yang berlangsung di Kongres AS. Selain itu kata Musa Tabuni, persoalan papua telah menjadi perhatian dunia, untuk itu solusi terbaik untuk penyelesaian Wilayah Papua adalah melalui Referendum.

Musa Tabuni dalam kesempatan itu juga mengatakan ”Sebagai generasi papua, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pejuang-pejuang Bangsa Papua baik yang gugur di medan pertempuran, juga yang masih ada dan terus melakukan perjuangan di seluruh Tanah Papua” ungkap Tabuni. Saul Tabuni, yang memperoleh kesempatan menyampaikan orasi politik mewakili Tahanan Politik (TAPOL) Papua, mengatakan persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pemberian Otonomi Khusus (Otsus). Solusinya adalah melalui Referendum, tegas Saul.

Dalam demonstrasi itu massa juga membentangkan spanduk dengan thema Referendum bagi Papua. Salah spanduk yang dibentangkan bertuliskan ”Referendum adalah solusi terbaik untuk penyelesaian masalah Papua”. Massa juga mengibarkan sejumlah bendera kebangsaan Ingris, bendera kebangsaan dari United State of America, New Zealand, Papua new Guinea, Afrika Selatan, Fiji, Denmark, Australia, Saudi Arabia, Korea Selatan, dan bendera kebangsaan Jepang.

Dalam aksi demonstrasi damai yang dilaksanakan kelompok Penjaga Tanah Papua berada di sekitar lokasi demonstrasi untuk mengamankan berlangsungnya demonstrasi. Sementara di depan Pos Polisi yang berhadapan dengan Makam Theis, ada 5 (lima) anggota polisi (Satlantas) sedang berdiri menertibkan kendaraan yang lewat sehingga tidak terjadi kemacetan lalulintas. Pukul 17.13 Wit, massa membubarkan diri dengan tertip. Laporan masyarakat di sekitar Abepura mengatakan melihat tiga truck dari satuan Brimob Polda Papua beriringan dari arah Abepura menuju ke arah Sentani. @