16 Rencana Aksi Pemerintah untuk Papua dan Papua Barat

PAPUA - Kementerian Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berupaya meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat pada pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana aksi untuk periode 2012-2014 yang terdiri 16 kegiatan.

Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Senin (20/2/2012). Rapat ini juga dihadiri Wakil Kepala UP4B Edward Fonataba.

Dia menjelaskan, lima di antaranya terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses Program Jamkesmas, yaitu: penyediaan tim pelayanan kesehatan bergerak atau mobile clinic, penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Papua di Kelas-3 Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda.

Pembukaan Program Studi Kebidanan dan Keperawatan untuk memenuhi kebutuhan bidan dan perawat, peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior ke beberapa kabupaten/ kota, dan penambahan jumlah dokter, dokter gigi, bidan PTT di seluruh kabupaten/ kota serta penempatan sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, perawat dan bidan di beberapa kabupaten/kota.

Sedangkan lima kegiatan berikutnya terkait dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu : peningkatan Rumah Sakit Pendidikan, Revitalisasi Rumah Sakit Rujukan, Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pendirian Rumah Sakit Bergerak, peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu, peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan, dan penyediaan rumah bagi tenaga medis.

Adapun enam kegiatan selanjutnya terkait dengan percepatan pencapaian MDG dan intensifikasi pengendalian penyakit tidak menular, yaitu peningkatan Status Gizi Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, pengoperasian Pos Malaria Desa, pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit, intensifikasi penyuluhan kesehatan lingkungan, dan percepatan peningkatan cakupan dan mutu program imunisasi.

"Keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan ini sangat ditentukan oleh dukungan Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran kesehatan dan seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat-termasuk organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat di Provinsi Papua," katanya.

Endang menambahkan, untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan serta mendorong terlaksananya pemerataan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua, koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam merencanakan berbagai kegiatan termasuk kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama adalah sangat penting.

"Berbagai dukungan juga tetap akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Jampersal," katanya. (fer)

Sumber; http://news.okezone.com

Read More

Mereka Terpaksa Berganti Nama untuk Menutupi HIV

PAPUA- Jauh di dalam hutan hujan tropis Papua yang kaya dan indah, di tepi danau Sentani nan elok dan di antara gedung-gedung simbol pembangunan yang bergerak tergesa, tersimpan ancaman lain yang jadi pembunuh diam-diam anak bangsa yang malang ini, yakni penyakit HIV/AIDS.

Jumlah penderita AIDS di Papua termasuk tertinggi di Indonesia. Awal Desember tahun lalu, kepada sejumlah media di Sentani, Ketua Penangulangan AIDS (KPA) Papua, Constant Karma mengatakan angkanya sudah menembus 10.522 kasus, naik dari 2010 yang hanya 7.000 kasus.

Faktor utama penyebabnya adalah perilaku seks berisiko tinggi, di mana seseorang kerap bergonta-ganti pasangan. Kebiasaan ini didukung lingkungan yang mudah menemukan pekerja seks komersial baik yang di lokalisasi maupun di jalanan. Selain itu, diskriminasi dan pengucilan terhadap orang dengan HIV/AIDS, membuat seseorang yang positif mengidap penyakit tersebut enggan bercerita kepada keluarga mereka. Para penderita lebih memilih diam dan tetap melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa, termasuk berhubungan seks orang lain.

Ketika mengunjungi Puskesmas Sentani bersama beberapa wartawan dari Jakarta, Senin 20 Februari lalu, kami mendapat informasi yang cukup mengejutkan.

Kepala Puskesmas, dokter Dian Gritnowati menceritakan, sepanjang tahun ini saja sudah delapan orang pasien yang berobat dinyatakan positif HIV. Tren ini terus meningkat jika dirunut dalam lima tahun terakhir. Bayangkan, untuk tingkat kecamatan, pada tahun 2008 tercatat 7 penderita. Tahun berikutnya naik mejadi 19 penderita dan naik lagi menjadi 20 penderita pada tahun 2010. Tahun lalu, sebanyak 28 warga Sentani terdeteksi positif HIV.

"Angkanya bisa bertambah jika kita memasukkan data dari Rumah Sakit dan KPA," kata Dian.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini mengatakan, Puskesmas Sentani melayani 48.425 jiwa yang tersebar di Distrik Sentani Timur, Kemtuk Gresi dan Distrik Arso. Sebagian besar pasien yang dinyatakan positif adalah ibu-ibu karena mereka lebih rajin memeriksakan diri ketimbang kaum pria.


Karena tingginya penyebaran AIDS, prosedur yang jamak berlaku di tiap Puskesmas di Papua agak berbeda dengan Puskesmas yang ada di Pulau Jawa. Di Sentani misalnya, seorang pasien yang hendak berobat biasanya diperiksa terlebih dahulu di bagian laboratorium untuk mengecek Malaria dan AIDS, baru kemudian mengurus administrasi rumah sakit. Lalu mengapa jumlah pasien HIV/AIDS terus bertambah?

Dokter Dian menjelaskan, peningkatan ini dipengaruhi oleh kian gencarnya kegiatan pendataan oleh Puskesmas, rumah sakit dan KPA. "Jadi datanya pasti akan bertambah karena pendataan masih terus berlangsung," katanya. Selama ini, menurut dokter Dian, penanggulangan dan pencegahan sebenarnya sudah digalakkan pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Misalnya dengan kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS.

Hal ini salah satunya kami temui ketika berkeliling kota Jayapura, banyak poster-poster yang mengingatkan generasi muda soal bahaya AIDS. "Kami memang sengaja menyasar generasi muda karena banyak kasus ditemui mereka yang anak-anak juga terinfeksi. Pernah ada kasus pelajar SMP, umur 14 tahun sudah positif HIV," katanya.

Selama ini, pihak Puskesmas selalu mencatat nama dan alamat pasien yang dinyatakan HIV untuk dipantau dan diobati. Tetapi, problemnya kerap kali yang bersangkutan berpindah-pindah tempat dan berganti-ganti nama. "Nama mereka bisa empat sampai lima. Berobat ke Puskesmas juga sering pakai kartu Jamkesmas orang lain, tapi kami sudah membedakan," kata Dian.

"Ada beberapa suku yang Musa, Muka Sama karena susah dibedakan," imbuhnya sembari terkekeh.

Dalam beberapa kasus, kata Dia, ditemui juga seorang pasien yang sama sekali tak menganggap HIV/AIDS berbahaya. Bagi mereka sakit itu ya sakit pinggang, sakit kepala, kalau disampaikan HIV, mereka santai," katanya.

Demikian juga dengan anjuran memakai kondom saat berhubungan seks berisiko tinggi yang ternyata tak berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, pemerintah pusat, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sangat konsern dalam menangani masalah AIDS di Papua. Pemerintah juga berupaya agar penderita tidak didiskriminasi baik di keluarga maupun lingkungan kerja. Selain di hilir, pemerintah juga menangani dari hulu, salah satunya dengan mendirikan Politeknik Kesehatan di Jayapura yang membuka Jurusan Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Analis Kesehatan

"Pemerintah konsern dalam penanggulangan HIV/AIDS di sini dan terus diupayakan diminimalisir penyebaran HIV/AIDS," ujar Endang saat meresmikan gedung rektorat politeknik tersebut di Jalan Padang Bulan II Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.(ugo)

Sumber; http://news.okezone.com

Read More

Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight

The Jayapura administration is planning to require male residents to undergo circumcision in an effort to cut HIV/AIDS transmission rates in Papua.

Edison Muabuay, an administration spokesman, said the program was spurred by numerous studies worldwide that found circumcision to be an effective tool against the spread of HIV/AIDS.

The World Health Organization has said that male circumcision, performed by well-trained professionals in sterile settings, can reduce the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by 60 percent.

“Therefore, the obligatory circumcision will be regulated in 2012, to reduce the spread of HIV/AIDS in Papua,” Edison said on Sunday.

There are 796 people with either AIDS or HIV on record in Papua, according to data from the Aids Handling Commission (KPA) and Health Department of Papua, including 335 HIV cases and 461 AIDS cases.

Of those cases 330, or 41.5 percent, are male, and 466, or 58.5 percent, are female.

“The worst is that the disease infects people of all ages and sexes. This number should be our concern and [we need to] take breakthrough steps. In Papua, we will require circumcision,” Edison said.

He declined to go into further detail on how the administration would compel males to report for circumcision, or what would happen to those men who failed to do so.

Details on how many men were targeted for circumcision through the program were unavailable as well.

The Health Department and Regional Public Hospital of Yowar in Jayapura have been ordered to provide the necessary instruments and supplies for the program, but will receive funding from the 2012 regional budget, Edison said.

“The instruments will be distributed among the clinics of districts because the program not only covers people in towns, but also villagers.”

According to KPA data, HIV/AIDS affects Papuans of all different backgrounds, from sex workers to housewives to even a handful of religious leaders.

“Those prove that the handling of HIV/AIDS is the collective responsibility of society, religious leaders, indigenous leaders, youths and also government,” Edison said.

Source; www.thejakartaglobe.com

Read More

Papua Barat Kekurangan Dokter

MANOKWARI, KOMPAS - Papua Barat kekurangan dokter. Belum semua puskesmas memiliki dokter umum dan tak semua rumah sakit ada dokter empat spesialis dasar, yaitu spesialis anak, obstetri ginekologi, penyakit dalam dan bedah. Padahal, kondisi geografis yang sulit mengharuskan jumlah dokter lebih banyak untuk menjamin akses pelayanan kesehatan.

Menurut Nurmawati, Kepala Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Barat, Sabtu (17/9/2011), di Manokwari, hanya ada 250 dokter umum di Papua Barat. Sebanyak 147 dokter pegawai negeri sipil, sisanya dokter kontrak serta dokter pegawai tidak tetap (PTT).

Tidak semua praktik

Tidak semua dokter PNS bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Sebagian bekerja di Kantor Dinas Kesehatan, termasuk Nurmawati. Seharusnya perlu 2-3 dokter umum untuk setiap 105 puskesmas dan 11 rumah sakit di Papua Barat. Paling tidak ada 252 dokter umum. Sayangnya, jumlah minimal itu belum terpenuhi.

Rasio penghitungan kebutuhan dokter di Papua Barat tidak bisa mengacu pada hitungan nasional 1 dokter : 2.500 penduduk. Sebab, kondisi geografi Papua banyak pegunungan dan pulau-pulau kecil, dan infrastruktur (jalan) yang belum tersambung. Penduduk di lokasi-lokasi itu kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Meskipun ada upaya puskesmas keliling lewat program team mobile clinic (TMC) yang menyasar daerah terpencil dan terisolasi, hal itu belum sepenuhnya mengatasi masalah kesehatan penduduk. Sebab, kunjungan hanya 4 bulan sekali. Program ini bergantung pada dana pemerintah pusat sejak tahun 2008-2010. Tahun ini belum berjalan. Setiap tahun, tim hanya bisa menjangkau 7 desa atau kampung per kabupaten.

Kabupaten yang sulit dijangkau adalah yang infrastruktur jalannya belum tersambung atau terdiri dari pulau-pulau kecil, seperti Kabupaten Raja Ampat.

Kebutuhan meningkat

Rivaldi D, dokter Puskesmas Sanggeng, Manokwari, menyatakan, kebutuhan dokter meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan terbukanya akses jalan. Dia bertutur, waktu bertugas di Distrik Oransbari, Manokwari, awalnya hanya butuh satu dokter umum. Setelah distrik itu makin banyak pendatang dan jalan lintas desa tersambung, butuh lebih banyak dokter.

Selain dokter umum, jumlah dokter gigi dan dokter spesialis masih kurang. Seharusnya ada satu dokter gigi untuk tiap puskesmas dari 105 puskesmas. Saat ini hanya ada 30 dokter gigi PNS dan sekitar 20 dokter gigi PTT.

Diakui Nurmawati, ketersediaan dokter selama ini terbantu program dokter PTT. Namun, dia tak tahu sampai kapan program ini akan berjalan dan bagaimana kelanjutannya jika dokter-dokter PTT kembali ke daerah asalnya dan tak bersedia menjadi dokter tetap di Papua yang kondisinya serba terbatas. (THT)

Sumber; http://health.kompas.com/

Read More

701 Warga Papua Meninggal akibat HIV/AIDS

REPUBLIKA.CO.ID,BIAK--Jumlah warga Papua yang meninggal karena tertular virus HIV/AIDS hingga triwulan pertama 31 Maret 2011 mencapai 701 orang dari keseluruhan pengidap penyakit mematikan itu sebanyak 7.319 orang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang ditandatangani Kadinas Kesehatan Papua drg Josef Rinta Rachdiyatmaka M.Kes per 31 Maret 2011 dilaporkan, dari 701 warga Papua yang meninggal akibat HIV/AIDS tersebar di Kabupaten Biak Numfor 135 orang, Kabupaten Jayapura 94 orang dan Kabupaten Jayawijaya 160 orang.

Sedangkan kabupaten lain Keerom jumlah warga yang tewas karena mengidap HIV/AIDS empat orang, Kota Jayapura 27 orang, Mappi 10 orang, Merauke 60 orang, Mimika 106 orang, Nabire 22 orang, Paniai 31 orang,Puncak Jaya empat orang serta Yapen Waropen 48 orang.

Untuk kumulatif pengidap HIV/AIDS per 31 Maret 2011 tercatat 7.319 kasus dengan rincian, Kabupaten Biak Numfor 588 kasus (HIV 60 kasus dan AIDS 528 kasus), Kabupaten Jayapura 678 kasus (HIV 294 kasus dan AIDS 384 kasus), Kabupaten Jayawijaya 973 kasus (HIV 240 kasus dan AIDS 733 kasus).

Kabupaten Keerom 22 kasus AIDS, Kota Jayapura 276 kasus (HIV 35 kasus dan AIDS 241 kasus), Mappi 71 kasus (HIV 4 kasus dan AIDS 67 kasus), Merauke 1.211 kasus (HIV 735 kasus dan AIDS 475 kasus), Mimika 2.180 kasus (HIV 1661 kasus dan AIDS 519 kasus).

Sementara pengidap HIV/AIDS Kabupaten Nabire 975 kasus (HIV 225 kasus dan AIDS 750 kasus), Paniai 196 kasus (HIV101 kasus dan AIDS 95 kasus), Puncak Jaya 19 kasus (HIV 2 kasus dan AIDS 17 kasus), Yapen Waropen (Yawa) 130 kasus (HIV 20 kasus dan AIDS 130 kasus).

Untuk kelompok umur pengidap HIV/AIDS tertinggi pada usia 20-29 tahun (3.335 kasus) usia 30-39 tahun (1.938 kasus) usia 15-19 tahun (692 kasus), 40-49 tahun ( 619 kasus), 50-59 tahun ( 171 kasus), diatas 60 tahun (28 kasus), 5-14 tahun (90 kasus), 1-4 tahun (73 kasus), kurang satu tahun (53 kasus) dan tidak diketahui 320 kasus.

Kadinas Kesehatan drg Josef yang juga Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Papua mengharapkan, adanya kepedulian masyarakat dan lembaga terkait dalam turut serta mensosialisasikan dan mencegah penularan virus HIV/AIDS.

"Penyakit menular HIV/AIDS di Papua dominan pada usia produktif 20-29 tahun, karena itu diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat mencegah penularan virus mematikan yang belum ada obatnya," kata drg Josep Rinta Rachdyatmaka saat melantik pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Biak Numfor.

Sumber; http://www.republika.co.id/

Read More

Dokter Spesialis Enggan Mengabdi di Merauke

MERAUKE, KOMPAS.com - Akibat minimnya fasilitas dan tunjangan kesejahteraan, dokter-dokter spesialis selama ini enggan mengabdikan diri di Merauke , Provinsi Papua. Padahal, wilayah paling Timur di Indonesia itu membutuhkan banyak tenaga dokter spesialis.

Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Stevanus E Osok, di Merauke, Senin (12/9/2011), menuturkan, dokter spesialis sering tidak bertahan lama bekerja di rumah sakit di Merauke, karena dukungan kesejahteraan bagi mereka masih kurang.

"Seringkali, dokter spesialis membandingkan tingkat kesejahteraan yang diperolehnya dengan rekan mereka yang bekerja di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Padahal, Merauke membutuhkan dokter-dokter spesialis untuk menangani penyakit-penyakit berat yang selama ini tidak mampu ditangani di Merauke, sehingga harus dirujuk ke luar daerah. Kalau ada penawaran dengan penghasilan atau kesejahteraan yang lebih baik, mereka langsung pindah," katanya.

Disamping itu, dokter spesialis tidak betah dan enggan bertugas di Merauke, karena tidak mendapat dukungan situasi kerja yang profesional di kota itu. Dokter-dokter spesialis sering mengeluhkan, ketiadaan alat-alat medis modern untuk menunjang kinerja mereka. Akibatnya, dokter spesialis tidak bisa bekerja optimal.

Hal ini terjadi, karena RSUD Merauke hanya rumah sakit tipe C, sehingga alat-alat medis yang dimilikinya sangat terbatas.

"Mereka sekolah menjadi dokter spesialis, dan  biasa belajar praktik dengan alat-alat canggih. Saat sampai di Merauke mereka dipaksa keadaan downgrade. Mereka tidak didukung peralatan medis yang standar sesuai bidang dan kemampuan mereka, dan tidak didukung mitra-mitra yang profesional. Mereka merasa tidak nyaman," kata Stevanus.

Stevanus mengakui, tenaga kesehatan seperti perawat yang bertugas di Merauke kemampuannya belum seprofesional di rumah sakit-rumah sakit besar dan modern, sehingga tidak mampu mendukung optimal kinerja dokter spesialis.

Di RSUD Merauke saat ini hanya ada delapan dokter spesialis yakni kebidanan, bedah, penyakit dalam, anak, THT, dan anestesi.

Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, Adolf J Bolang, dokter spesialis yang hendak direkrut selalu meminta beberapa syarat seperti fasilitas mobil, gaji besar, jatah perjalanan dinas, dan fasilitas untuk ikut simposium dan seminar kedokteran. Kemampuan RSUD untuk membe ri fasilitas tersebut hingga kini terbatas.

"Sejumlah dokter pun tidak mau diikat sebagai dokter tetap. Untuk kebutuhan ikut simposium itu dananya tidak lagi rupiah tetapi dollar," katanya.

Sumber; http://regional.kompas.com

Read More

Delapan Ibu Hamil Positif HIV/AIDS

MERAUKE, KOMPAS.com — Sebanyak 14 orang dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS selama bulan Agustus 2011 di Merauke, Papua. Dari jumlah itu, empat di antaranya merupakan ibu hamil.

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Merauke Heni Astuti Suparman, di Merauke, menuturkan, dari sekitar 240 orang yang diperiksa selama Agustus, ditemukan pengidap baru HIV/AIDS sebanyak 14 orang. ”Yang memprihatinkan, dari temuan itu 4 orang yang positif adalah ibu hamil,” ungkapnya.

Dari temuan itu, 6 orang adalah pria berisiko tinggi, 1 orang pramuria, dan sisanya lain-lain. Heni menuturkan, sejak Desember 2010 berarti tercatat sudah ada delapan orang ibu hamil yang dinyatakan positif HIV/AIDS. Kondisi itu, ujarnya, sangat mengkhawatirkan karena kasus HIV/AIDS di Merauke telah semakin meluas di kelompok ibu rumah tangga dengan jumlah pengidap 169 orang.

Kondisi kesehatan suami yang istrinya dinyatakan positif belum diketahui sehingga akan dilakukan pemeriksaan. ”Ada yang sudah diperiksa dan justru negatif, kami akan periksa lagi untuk memastikan,” katanya.

Dengan banyaknya ibu rumah tangga yang tertular, penyebaran HIV/AIDS kini tidak hanya mengancam kalangan berisiko tinggi.

Sumber; http://regional.kompas.com

Read More

Against All Odds: HIV/AIDS Epidemic Among Indigenous Papuans

Papua is the largest province in Indonesia and it's home to approximately 1% of Indonesia's population. However, approximately 40% of all HIV/AIDS cases in Indonesia are located in Papua. Currently, Papua has the highest HIV/AIDS infection rate in the country, 15 times higher than the national average and the highest HIV/AIDS prevalence outside of Africa. Out of the 2.5 million people in Papua, over half are Indigenous Papuans of Melanesian descent and they account for almost 75% of HIV/AIDS cases, doubling the rate of non-ethnic Papuan descent. The plight of indigenous Papuans is under documented with very few articles and images depicting the issue accurately and thoroughly. Current intervention efforts are insufficient and unsuccessful in helping prevent the spread of HIV among indigenous Papuans and providing relief and care to those already infected.

The rampant spread of HIV/AIDS epidemic among indigenous Papuans has been perpetuated and sustained by economic inequalities. Indigenous Papuans are also deprived of the essential awareness to HIV/AIDS and the knowledge to prevent infection. Those who are suspected of having HIV virus have restricted access to get immediate testing and indigenous Papuans already living with HIV/AIDS or ODHA are lacking sufficient care and counseling. Lastly, deep-rooted stigmas against ODHA sustain a lower quality life without respect or dignity that disenfranchised their personal well-being.

Awareness, prevention, and treatment and care are the cornerstones of effective responses to HIV/AIDS. These essentials must be guaranteed to indigenous Papuans to contain the spread of HIV/AIDS and help ensure a better chance of survival, instill a sense of hope and provide a better quality of life to ODHA, and assist on the longevity of indigenous Papuans population.

Sumber; http://andritambunan.photoshelter.com/

Read More

AIDS di Papua Barat Tembus 2.209 Kasus

MANOKWARI – Akibat tingginya angka penderita HIV dan AIDS di Papua Barat, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat terus gencar melakukan koordinasi antara sejumlah instansi pemerintah dan non pemerintah yang kompeten dalam menangani penyakit berbahaya ini. “Kami ingin KPA Kabupaten/Kota bisa lebih aktif dalam mengkoordinasikan institusi terkait yang ada di daerahnya masing-masing.” Kata Pengelola Program KPA PB Yogi Marianto di ruang kerjanya, kemarin. Yogi menilai meski eksis namun peran KPA di tingkat kabupaten/Kota belum cukup aktif. Selain koordinasi, yang harus dilakukan KPA Kabupaten/kota dalam menekan kasus HIV/AIDS adalah meningkatkan kepemimpinan lembaga.

Ia menuturkan, berdasarkan data dari dinas kesehatan Provinsi Papua Barat, angka penderita HIV/AIDS di wilayah itu per 31 Agustus 2010, sudah mencapai 2.209 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 1.219 penderita HIV, dan 990 AIDS. Dari 990 penderita, 495 diantaranya telah meninggal dunia.

Data berdasarkan kumulatif perkabupaten/kota, Yogi merinci, Kota Sorong menempati peringkat teratas dengan 820 kasus, Kabupaten Manokwari 613 kasus, disusul Kabupaten Sorong, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Bintuni, dan Sorong Selatan, masing-masing 343, 215, 112, 60, 25, dan 21 kasus.

Sementara data kasus HIV dan AIDS untuk periode tahun 2011 hingga kini belum diterimanya. “Dalam waktu dekat mungkin kami sudah menerima dari dinas kesehatan provinsi Papua Barat,” kata Yogi.

Meski angka kasus HIV AIDS di Papua Barat cukup tinggi, namun KPA tidak bisa melaksanakan peran secara langsung di lapangan. Dikatakan Yogi, KPA hanya bertugas melakukan koordinasi antar lembaga atau institusi yang terkait yang juga memiliki tugas dalam penggulangan HIV dan AIDS. Semisal Dinas Kesehatan atau LSM.

Dalam waktu dekat KPA PB akan menggelar pertemuan kemitraan dengan KPA Kabupaten/kota, serta mitra yang lain. Kegiatan ini didukung penuh oleh UNICEF.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan, Rabu (24/8) mengatakan berbagai upaya terus dilakukan guna menekan angka kasus HIV dan AIDS yang diprediksinya terus meningkat. “Kasus ini makin meningkat karena lemahnya minat warga memeriksakan diri, budaya seks bebas yang tidak menggunakan alat pengaman juga ikut mendorong penyebaran HIV dan AIDS,” ucapnya.

Meski demikian pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta KPA yang ada diseluruh Kabupaten dan kota untuk melakukan inovasi program baru dalam meminimalisir penyakit tersebut. (jer/amr/l03)

sumber; http://bintangpapua.com

Read More

HIV/AIDS di Biak Tertinggi Ke-5 di Papua

KBR68H, Biak - Penyebaran virus HIV AIDS di Biak ada di peringkat ke-5 di Papua. Jumlah kasus HIV AIDS di daerah itu terus bertambah setiap tahun. Dinas Kesehatan Biak terkesan tidak mampu menanggulangi upaya penyebaran virus HIV AIDS. Praktisi Kesehatan Reproduksi Syukri mengatakan, komitmen pemda setempat yang mengklaim pedulis HIV AIDS masih belum optimal.

"Komitmen itu bisa tergambar dari bentuk kepedulian kita. Apakah kita peduli pada mereka (pengidap HIV/Aids) itu. Tidak usah sumbang dana. Tapi bisa memberi kesempatan untuk meminimalkan stigma, diskriminasi, memberi bantuan gizi, ketika dia butuh makanan tambahan, itu suatu bentuk kepedulian. Nah.. komitmen ini yang belum ada? Belum optimal."

Data pengidap HIV/Aids pada dinas kesehatan kabupaten Biak Numfor, kini mencapai 800 orang lebih atau di urutan ke 5 terbanyak di Papua. Jumlah orang yang meninggal akibat HIV AIDS di Biak mencapai 8 orang.

sumber; http://www.kbr68h.com

Read More

Uupps...Kasus HIV/AIDS di Papua Mencapai 7.300

REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Papua hingga Maeret 2011 mencapai 7.300 lebih kasus yang menyebar di 23 kabupaten/kota di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu. Pelaksana Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS, Provinsi Papua, drh Constant Karma, di Jayapura, Sabtu mengatakan, dari data yang diperoleh KPA Papua dari dinas kesehatan wilayah tersebut secara keseluruhan hampir sama rata jumlah HIV dan kasus AIDS.

Mantan Wakil Gubernur Papua itu tidak merincikan dari daerah mana saja angka kasus HIV/AIDS yang tertinggi, dan tidak merincikan berapa banyak yang telah meninggal dunia akibat penyakit yang belum ada obatnya itu. "Hingga Maret kemarin sudah sebanyak 7.300 lebih kasus di seluruh Papua, orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan untuk data tiga bulan terakhir, belum keluar karena lagi menanti data dari kabupaten/kota yang masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kemudian diberikan kepada kami (KPA)," katanya

Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah hal yang menarik dalam beberapa minggu terakhir ini, yakni dengan melakukan sejumlah pertemuan kepada konselor-konselor HIV/AIDS yang berasal dari tenaga kerja sosial masyarakat (TKSM) yang ada di wilayah tersebut guna memberikan penambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih spesifik terkait penyakit tersebut.

"Selain sejumlah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPA dan organisasi terkait pada tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik dalam minggu-minggu ini adalah kami (KPA) membuat penguatan kepada konselor-konselor. Kan konselor itu juga ada organisasinya," katanya.

Menurutnya, dengan keterlibatan para TKSM yang ada, pihaknya merasa terbantu karena dari 27 bidang materi yang ada di organisasi tersebut salah satunya menyangkut bidang HIV/AIDS. Dan KPA telah dua kali melakukan pertemuan terkait bagaimana mengelola kasus untuk menjembatani keperluan si-pasien/penderita HIV/AIDS.

"Para TKSM ini kan ada hingga ke distrik-distrik, apa lagi salah satu bidangnya menyentuh langsung dengan HIV/AIDS sehingga kami lihat perlunya melibatkan mereka dalam membantu para penderita penyakit tersebut," katanya.

Ketika ditanya, sejauh mana KPA melakukan sosialisasi kepada anak/siswa sekolah terkait HIV/AIDS, pria berkaca mata ini mengatakan jikalau hal itu telah dilakukan oleh UNICEF sebagai mitra kerja mereka yang sama-sama peduli akan perlunya pendidikan HIV/AIDS diajarkan kepada siswa sekolah.

"Itu lewat UNICEF, ada lima kabupaten di Papua yang telah melaksanakan program/mata pelajaran HIV/AIDS di sekolah-sekolah. Yang namanya pengarusutamaan HIV/AIDS, dan ada lima mata pelajaran yang berhubung langsung dengan HIV/AIDS. Dan ini semua sudah dibahas dan sudah berjalan," jelasnya.

"Lewat pendidikan HIV/AIDS yang didapatkan di sekolah-sekolah, semoga bisa memotong mata rantai ketidaktahuan pelajar tentang penyakit tersebut. Selain itu, kami terus berupaya memberikan advokasi lewat media yang dinilai sangat diperlukan" tambahnya.

Sumber; http://www.republika.co.id

Read More

Perawat Mogok, Pasien RSUD Abepura Membludak

TEMPO Interaktif, Jayapura - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura lumpuh karena para perawat dan bidan mogok selama sepekan. Akibatnya aksi para perawat dan bidan itu pasien dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. “Hampir sepekan ini, banyak pasien dari daerah sekitar Jayapura berobat ke Abepura yang berjarak hampir 20 kilometer,” kata Direktur RSUD Abepura Aloysius Giay di Jayapura, Kamis (10/3) siang tadi.

Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Abepura melonjak hingga 250 persen dari biasanya. Petugas rumah sakit terpaksa mengeluarkan tempat tidur bekas dari gudang ataupun bangsal yang masih bisa dipakai. “Satu hari kami bisa melayani lebih dari seribu pasien baru,” dia menjelaskan.

Selain bangsal yang kurang, Rumah Sakit kekurangan kebutuhan baju steril di ruang operasi. Jumlah pasien yang menjalani operasi bertambah. “Jika baju operasi dipakai pagi ini terus dicuci, tidak bisa langsung dipakai lagi setelah kering, karena harus mengalami proses sterilisasi. Sehingga membutuhkan waktu lama,” dia menuturkan.

Angel Imbiri, pasien RSUD Abepura mengaku harus menempuh jarak sekitar 20 kilometer untuk berobat jalan. “Hari ini seharusnya check up rontgen di Ruang Radiologi. Karena petugas di ruangan itu tak ada dan tak ada pelayanan dokter, maka kami putuskan berobat ke RSUD Abepura,” kata dia.

Adapun RSUD Dok II Jayapura masih tak melayani pasien baru. Bangsal-bangsal pasien sudah tak terlihat. “Ruang Instalasi Gawat Darurat tak menerima pasien baru,” kata Jack, seorang satpam di tempat itu.

Aksi mogok perawat dan bidan rumah sakit pemerintah terbesar di Papua itu dipicu penolakan pemerintah Papua membayar insentif senilai Rp 14 miliar selama Januari sampai Desember 2010. “Dokter juga tak mau melakukan tindakan medis apapun sejak mogok tersebut, karena tidak ada perawat dan bidan yang membantunya,” Jack menjelaskan.

Koordinator Persatuan Perawat dan Bidan RSUD DOk II Jayapura, Lenny Ebe menyesali tindakan pemerintah Papua. Alasannya sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2010, perawat dan bidan berhak menerima insentif khusus sebesar Rp 3 juta per orang per bulan. “Tetapi secara mendadak, Gubernur Papua Barnabas Suebu membatalkan dengan SK 144/2010 karena status PNS’," kata Lenny di Jayapura.

Cunding Levi
Source:

Read More

Perawat Papua Tuntut Pembayaran Tunjangan

TEMPO Interaktif, Jayapura - Seratusan tenaga perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura berunjuk rasa di Kantor DPR Papua, Selasa (1/3) siang. Mereka mendesak pemerintah setempat untuk membayarkan insentif khusus perawat selama tahun 2010 lalu.

"Seharusnya kami telah menerima insentif tersebut pada Desember 2010, sesuai dengan janji dari Sekda Papua Constant Karma. Tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan 100 perak pun," kata Maria, salah satu perawat dalam orasinya.

Massa yang datang ke Kantor DPR Papua itu juga membawa tiga buah spanduk yang isinya antara lain Pemda Papua harus segera menaati SK Pergub Nomor 125 Tahun 2010 tentang pembayaran intensif tenaga medis.

"Insentif kami harus dibayar tiga juta per bulannya. Berarti satu orang perawat totalnya mendapat insentif sebesar Rp 36 juta. Pemda setempat telah berjanji untuk membayarkan pada tanggal 31 Desember 2010 lalu, tapi sampai sekarang pembayaran ini juga belum terwujud. Pemda Papua telah menipu kami," katanya lagi.

Para perawat ini juga mengancam akan menduduki kantor DPR Papua hingga insentif khusus mereka selama satu tahun terbayarkan. "Pelayanan di RSUD akan kami tutup. Kami tidak akan menerima pasien baru sebelum tunjangan ini dibayarkan oleh pemda," jelas Delilah Atururi, salah satu bidan di ruang persalinan.

Kata Delilah, saat ini ada sekitar 800-an perawat yang bertugas di RSUD Dok II Jayapura yang belum mendapatkan tunjangan selama satu tahun.

CUNDING LEVI

Source: www.tempointeraktif.com

Read More

Cegah Flu Babi, Ternak Diperketat

BIAK, KOMPAS.com — Jajaran Dinas Peternakan dan Pertanian (Disnaktan) Kabupaten Biak Numfor, Papua, bersama satuan tugas pencegahan virus flu babi memperketat pengawasan pasokan arus masuk ternak melalui pelabuhan laut dan bandara guna mengantisipasi merebaknya wabah penyakit hewan berbahaya itu.

Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian (Kadisnaktan) Biak Absalom Rumkorem MM di Biak, Selasa (15/2/2011), mengakui, untuk membantu pengawasan lalu lintas ternak di wilayah Kabupaten Biak Numfor pihaknya intensif mengawasi pemasokan berbagai jenis ternak ke Biak sekitarnya.

"Melalui koordinasi dengan satgas pencegahan penyakit flu babi pihaknya terus-menerus mengaktifkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasaan saat kapal masuk dan berangkat dari Pelabuhan Biak," katanya.

Absalom mengatakan, salah satu upaya pengawasan terhadap hewan ternak yang masuk ke Biak, pihak Disnaktan harus memeriksa kelengkapan keabsahan dokumen karantina kesehatan hewan dari karantina daerah asal ternak maupun dinas terkait setempat.

Dengan cara pengawasan ternak secara ketat, lanjut Absalom, hingga 2011 ini Kabupaten Biak Numfor masih kategori aman dari berbagai jenis penyakit hewan, seperti cholera, flu burung, flu babi, rabies, dan berbagai jenis hewan lainnya.

Dia mengimbau masyarakat dan jajaran terkait di Kabupaten Biak Numfor dapat membantu pihak Disnaktan dalam upaya mengawasi pemasokan setiap ternak ke Biak.

"Jika menemukan ada pihak tertentu memasukkan hewan secara tidak prosedur, warga diminta segera melapor kepada`aparat berwenang untuk diambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku," katanya.

Terkait sanksi bagi pemasok ternak yang melanggar, sesuai dengan fungsi dan kewenangan pihaknya akan menindak tegas pelakunya sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Sanksi bagi pemasok ternak yang terbukti melanggar aturan jika tertangkap akan dikenakan hukuman pidana penjara serta dapat disita hewan ternaknya untuk dimusnahkan," ungkap Kadisnaktan.

Sumber: http://regional.kompas.com

Read More

Persoalan Kesehatan di Indonesia Timur Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Separuh dari jumlah ibu melahirkan di Indonesia bagian timur masih mempertaruhkan nyawa lebih besar. Pasalnya, sekitar separuh persalinan belum ditolong tenaga kesehatan yang kompeten, seperti bidan atau dokter.

Persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan di daerah seperti Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua masih minim atau di bawah 60 persen.

Sebagai gambaran, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2010, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada bayi berusia 0-11 tahun di Maluku Utara hanya 26,6 persen, Maluku sebesar 48,7 persen, Sulawesi Tengah 50,3 persen, Papua Barat 54,3 persen, Kalimantan Tengah 56,4 persen, dan Papua 57 persen.

Padahal, cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase persalinan yang aman. Jika ibu mengalami komplikasi persalinan, penanganan atau pertolongan pertama pada rujukan dapat segera dilakukan.

Target MDGs

Dalam paparan Menteri Kesehatan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawati, Senin (24/1/2011), penurunan angka kematian ibu merupakan target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang membutuhkan kerja keras dalam pencapaiannya. Pada 2015, ditargetkan angka kematian ibu menurun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Situasi saat ini, angka kematian ibu masih 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Hal ini tak lepas dari pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil yang masih di bawah target. Bahkan, disparitas antarwilayah masih tinggi. Di Yogyakarta, misalnya, pertolongan oleh tenaga kesehatan sudah 98 persen (terbaik). Selain itu, persalinan yang dilakukan di rumah juga relatif masih tinggi.

”Jaminan persalinan bagi 2,5 juta ibu hamil yang akan segera dimulai diharapkan dapat membuka akses ke fasilitas dan tenaga kesehatan sehingga menurunkan angka kematian ibu nantinya,” ujar Sri dalam acara seminar nasional bertema ”Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium”. Kegiatan itu diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia.

Selain itu, untuk daerah tertinggal dan terpencil, pemerintah akan mengadakan peningkatan fasilitas di 99 puskesmas dan jaringannya, penempatan tenaga kesehatan sebanyak 2.445 orang di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan.

Dalam makalah, Subandi Sardjoko selaku Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pencapaian target penurunan angka kematian ibu tidak mudah karena banyaknya variabel terkait. ”Beberapa faktor di antaranya ialah akses, tenaga terbatas, dan kesadaran akan kesehatan ibu yang masih rendah turut memengaruhi,” ujar Fitriyah dari Bappenas yang membacakan makalah Subandi.

Salah satu variabel penting lainnya ialah keterlibatan dan partisipasi ibu dalam pengambilan keputusan. ”Selama ini, perempuan tidak punya hak untuk menentukan hendak melahirkan di mana, akan punya anak kembali atau tidak,” tuturnya.

Tidak sepenuhnya keputusan berada di tangan ibu menyebabkan terlambatnya ibu mendapatkan pertolongan. Untuk itu, diperlukan partisipasi ibu melalui pendidikan kesehatan reproduksi, suami siaga, dan masyarakat untuk membantu jika suami sedang tidak di rumah.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus berperan karena penurunan angka kematian ibu merupakan indikator daerah kesehatan masyarakat. (INE)

Sumber: health.kompas.com

Read More

Era Otsus, Bidang Kesehatan di Papua Bagai “Lompat”

Selama menjalani masa pemberlakukan Otonomi Khusus di Papua sejak 10 tahun berjalan ini, beberapa bidang pembangunan yang ada seperti misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perekonomian memiliki perkembangannya masing-masing. Kali ini, Bintang Papua akan mencoba menyoroti bidang kesehatan. Bagaimana gambaran perkembangan bidang kesehatan selama era otsus di Papua?

Oleh DIAN KANDIPI

Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Demikian adalah bunyi dari UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab XVII Kesehatan Pasalnya yang ke-59 ayat pertama. Sepenggal janji pemerintah bagi masyarakat Papua yang sudah direalisasikan selama 10 tahun Otsus berjalan. Jika ditilik kembali, dunia kesehatan di Papua memang berkembang secara baik. Pasalnya, terjadi sebuah lompatan kemajuan di bidang kesehatan ini. Salah satu contohnya adalah dalam hal penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Jika dahulu, HIV/AIDS hanya urusan dan tanggung jawab para dokter dan petugas kesehatan lainnya, kini HIV/AIDS ini telah diakui menjadi masalah bersama di semua kalangan yang ada di Papua. Mulai dari kalangan agama hingga kalangan pemerintah.

Sama halnya dengan perealisasian UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab XVII Pasalnya yang ke-60 ayat pertama bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan. Meskipun disebut-sebut mengalami lompatan, namun ternyata dalam setiap lompatan tersebut masih ada yang tertinggal.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Bagus Sukaswara W. kepada Bintang Papua ketika ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa meskipun kesehatan di Papua maju melompat, tetapi masih ada titik-titik yang tertinggal. Seperti ketika bidang pendidikan mulai memasukkan pembelajaran mengenai pencegahan penularan HIV/AIDS dalam kurikulum, banyak masyarakat mulai mengerti bahaya penyakit ini. Tapi mirisnya, banyak pihak yang melontarkan statement ingin ikut berpartisipasi mencegah namun masih menunggu untuk ditarik.

“Masih ada pihak-pihak yang seperti ini sehingga bagaimana bisa membantu mengurangi jika hanya menunggu dimintai bantuan terus,” tandasnya.

Menurutnya juga, ketika HIV/AIDS ini terus menjadi perhatian semua pihak, maka lambat laun, angka HIV/AIDS pun akhirnya tertekan. Tetapi justru penyakit-penyakit lainnya terus bermunculan seperti sekarang ini yang menderita penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi semakin banyak. Inilah yang menjadi gambaran bahwa bidang kesehatan maju melompat, namun tetap ada yang tertinggal.

Selain itu, sebelum Otsus, ketersediaan obat atau stok obat di Papua tidak pernah mencapai lebih dari 60 persen. Tetapi setelah adanya Otsus di Papua, ketersediaan obat di Papua meskipun belum mencapai 100 persen, namun dapat mencapai angka 70-80 persen dan di Papua tidak pernah kekurangan stok obat. “Dengan bantuan pemerintah pusat dalam hal penyediaan obat, dari tahun ke tahun selama Otsus, Papua tidak pernah kekurangan obat,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika masih ada saja puskesmas atau rumah sakit yang ketika dimintai obat oleh pasien mengaku tidak memiliki obat lagi maka perlu dipertanyakan apakah puskesmas dan rumah sakit ini sudah memberitahukan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengenai masalah obat ini.

“Selama ini, jika ada puskesmas atau rumah sakit yang mengaku stok obatnya kosong berarti rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan tidak segera memberitahukan kepada pihak kami (Dinkes Provinsi Papua-Red) karena jika segera memberitahukan maka akan segera dikirim,” urainya.
Lain halnya dengan Dr. Bagus Sukaswara, Direktur Akademi Keperawatan Jayapura yang juga Ketua LSM Yayasan Sejahtera Masyarakat (YAMAS) Papua Drs. Wempi Aronggear, M.Sc PH kepada Bintang Papua di ruang kerjanya mengatakan bahwa justru selama Otsus berjalan di Papua, bidang kesehatan malah masih berjalan di tempat alias stagnad.

“Bidang kesehatan belum memiliki perkembangan, seperti contohnya dalam lembaga pendidikan kesehatan belum memiliki laboratorium riset. Padahal Otsus ini mempunyai peluang untuk konsep-konsep baru dalam bidang kesehatan ini,” jelasnya.

Aronggear menuturkan bahwa dengan adanya laboratorium riset bidang kesehatan ini memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan dalam penelitian kesehatan sehingga kesehatan di Papua akan semakin maju.
“Sumber daya manusia yang ada dan skill-skill yang dimiliki bidang kesehatan pun harus dimanfaatkan dengan baik sehingga kesehatan akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, bagaimana jika penyakit yang ada semakin berkembang, namun penanganannya masih menggunakan cara-cara yang tradisional,” pungkasnya.

Sehingga, Aronggear melanjutkan, untuk membuat bidang kesehatan ini tidak jalan ditempat maka pemerintah pun harus kembali menilik kesempatan yang terbesit dalam kewenangan Otsus ini. Dimana kedepannya, baik kesehatan maupun bidang pembangunan lainnya tidak akan stagnad namun mengalami peningkatan dan perubahan.

Dari kedua pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa bidang kesehatan sebenarnya mengalami lompatan seperti yang diutarakan Dr. Bagus Sukaswara, namun memang masih ada titik-titik yang tertinggal seperti yang disampaikan oleh Drs. Wempi Aronggear, M.Sc PH. Untuk itu tugas para generasi penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan di masa-masa yang tersisa dari pemberlakukan Otsus ini. ***/03

Sumber: http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8649:era-otsus-bidang-kesehatan-di-papua-bagai-lompat&catid=25:headline&Itemid=96

Read More

Suplemen Antijantung Koroner Ditemukan

KUPANG, KOMPAS.com — Made Budi, dosen dan peneliti Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, kembali menemukan suplemen untuk mengatasi sakit jantung koroner, darah tinggi, kolesterol, dan memperkuat arteri jantung. Temuan ini berupa kombinasi antara cokelat Papua dan sari buah merah.

Made Budi yang hadir dalam seminar tentang kesehatan jantung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/1/2011), mengatakan, cokelat atau theobroma cacao Papua sangat berpotensi untuk bahan farmasi, terutama bahan dasar food supplement. Dari sisi medis, lemak cokelat sangat cocok untuk terapi jantung.

Dalam penelitian selama dua tahun, Made Budi menemukan, komposisi asam lemak minyak cokelat hampir 85 persen disusun oleh asam lemak rantai sedang terutama, dengan stearat C10-35 persen. Selain itu, biji cokelat juga mengandung antioksidan fenol yang berfungsi menghambat oksidasi LDL (lemak jahat).

Cokelat juga banyak mengandung polifenol yang banyak ditemukan pada anggur merah dan buah merah. Penemu sari buah merah untuk kesehatan tahun 2005 ini mengatakan, hasil penelitian yang melibatkan subyek manusia, mengonsumsi coklat juga menghasilkan kolesterol total dan kolesterol LDL yang sangat rendah dibandingkan dengan mengonsumsi lemak sapi atau mentega. Walau sama-sama mengandung lemak, ternyata efek kolesterol sangat berbeda.

”Kandungan asam lemak buah merah didominasi oleh asam oleat sebanyak 50 persen, sedangkan asam oleat pada cokelat hanya 7 persen. Perbedaan kandungan dari dua jenis tanaman berbeda ini mendorong saya melakukan kajian ilmiah dan menformulasikannya untuk kesehatan manusia,” kata Made.

Dari hasil kajian ini, peneliti melakukan inovasi kombinasi antara sari buah merah (red fruit oil) dan minyak cokelat (chocolate oil). Produk ini diberi nama Food Supplement 2010.

Komposisi dari hasil kombinasi sari buah merah dan minyak cokelat itu terdiri atas asam lemak cokelat yang terdiri dari asam palmitat mengandung 24,8 persen, asam margariat 27,3 persen, asam oleat 7,3 persen, asam stearat 37,8 persen, dan asam eicosadinoat 1,3 persen. Sementara mineral terdiri dari besi (Fe) 40,36 ppm, kalium (K) 74,34 ppm, magnesium (Mg) 65,79 ppm, dan fosfor (P) 203 ppm.

Sumber: http://health.kompas.com/read/2011/01/19/08413577/Suplemen.Antijantung.Koroner.Ditemukan

Read More

12 Kasus Anak Pengidap HIV/AIDS di Jayapura

Tercatat 12 kasus. anak usia 1-4 tahun di Kabupaten Jayapura, Papua, mengidap penyakit HIV/AIDS pada tahun 2010.

Sekertaris Komisi Penanggungalangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayapura Drs Purnomo SE di Sentani, Senin, mengatakan, anak usia dini yang terkena HIV/AIDS ditularkan oleh ibu yang sudah berisiko tinggi sebelum mengandung.

"Anak usia 1-4 tahun yang terkenah penyakit HIV/AIDS ditularkan melalui ibunya melalui air susu dan pada saat lahir," katanya.

Ia menjelaskan, dengan semakin tingginya kasus HIV/AIDS yang ditemukan juga diderita anak usia dini, pihaknya menghimbau seluruh warga di Bumi Kenambay Umbay ini agar melakukan tindakan pencegahan sejak dini terutama dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Ia menambahkan, apalagi HIV/IADS merupakan jenis penyakit epidemi yang bisa mematikan dan sampai sekarang belum ada obatnya.

Dia menyebutkan, penyebaran virus HIV/AIDS bagaikan fenomena "gunung es" sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan dari masyarakat.

"Kalau kasus ini tidak menjadi perhatian khusus dari warga terutama orang tua, generasi muda kita sebagai penerus cita-cita bangsa terancam masa depannya," terangnya.

Dikatakan, pada 2010 jumlah pengidap HIV/Aids di Kabupaten Jayapura yang mencapai 609 orang, yang terdiri dari laki-laki 242 orang, perempuan 367 orang, didominasi IRT 164 kasus, disusul lain-lain 124 kasus, PSK 102 kasus, buruh/petani 61 kasus, PNS 37 kasus, pelajar/mahasiswa 41 kasusu, swasta 57 kasus.

Dengan rincian usia 20-29 sebanyak 285 orang, usia 30-39 sebanyak 198 orang, usia 40 - 49 sebanyak 55 orang, usia 15-19 sebanyak 44 orang, dan usia 1-4 tahun 12 orang.

Sementara jumlah yang terbanyak dari Distrik Sentani 320 kasus, Sentani Timur 126 kasusu, Kaureh 26 kasusu, Nimboran 20 kasusu, Distrik Sentani Barat 25 kasus.

Sebagian besar pengidap HIV/AIDS di bumi Kenambay Umbay ini tertular melalui hubungan heteroseksual sebanyak 592 orang, ibu ke anak sebanyak 4 orang, transfuai darah sebanyak 7 orang.

Potensi penyebaran penyakit tersebut, menurut dia, akibat pergaulan hubungan seks bebas dengan gonta-ganti pasangan. (Ant)

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85567:12-kasus-anak-pengidap-hivaids-di-jayapura&catid=82:umum&Itemid=144

Read More

Rabies on our doorstep

MATT CAWOOD

AFTER 100 years of trickling through Indonesia, rabies has arrived at Australia’s back gate.

In 1997, the disease made its way onto the Indonesian island of Flores, 300 kilometres from the Australian mainland and linked by a chain of islands to West Papua, where it is now causing 5-10 human deaths a year.

From Flores it is a short step east, via fishing and trade boats, to Timor and West Papua.

Two years ago rabies moved west from Flores to Bali, where 40 people have already died from the disease.

“If it gets into Papua, there will be nothing to stop it getting to Torres Strait. It will take some time, but it will get there, and then via the traditional communities down to northern Australia,” said Dr Helen Scott-Orr, former NSW Chief Veterinary Officer and leader of an Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) veterinary project in Indonesia.

Rabies has proved difficult to eradicate anywhere, Dr Scott-Orr said, but Australia’s wild dog and feral pig populations, and the country’s geography, will make it doubly difficult to do so here.

A disease that can affect any warm-blooded animal, rabies is almost always transmitted by a bite.

The rabies virus causes an inflammation of the brain that irritates and then maddens the animal, so that species normally benign to humans - skunks, coyotes, bats - will attack anything in their sight.

For humans, the greatest threat comes from their traditional companion, the dog. Some of civilisation’s earliest literature records rabid dog attacks, and it is dogs that are spreading the disease in Indonesia.

In Flores, Dr Scott-Orr told the recent Global Biosecurity conference in Brisbane, dogs are everywhere - as guards, ceremonial mascots, lucky companions on long fishing trips, and as meals.

Before the rabies outbreak, and the Muslim authorities’ failed attempts to eradicate dogs in disease-affected areas against the wishes of the Flores people, the island carried more than 600,000 dogs.

Source: http://sl.farmonline.com.au

comments

When will the levy be imposed on dog owners to fight this disease, as is being forced on the horse industry with equine influenza?

Posted by jerangle, 16/05/2010 10:09:47 AM

Can someone tell us all, how many dollars the Federal Government provided in this latest budget is dedicated to keeping rabies out of this country? Or, is it Government policy to allow it in "For Research Purposes" like FMD ???

Posted by Rabid Mad NOW, 16/05/2010 10:50:14 AM

There is a large feral/wild dog population in many areas of Queensland. We speak to people statewide and wild dogs are a common problem, primarily because of their apparent increase in numbers. My parents have had 4 of their working dogs brutally dragged from their mesh pens, by the muzzle and killed by wild dogs in the past 2 months. These dogs are increasingly aggressive and brazen. If rabies were to come to Australia, wild dogs do have contact with domesticated animals. We have been on this property for over 30 years and never experience such a large dog population. The property is over 10,000 acres and 100km from nearest town. These are not town dogs on a nightly foray. A horseman riding boundary fences recently had his working dogs attacked when he was metres away and I personally had a large dog shadow me on my horse for half an hour on another property. Two-way radio talk, lights on buildings at night, vehicles do not deter these brazen dogs. Wild dogs are already of great concern to many. Rabies adds another dimension to the arguement that there should be a strong focus on wild dog and feral pig control. Starting with National Parks.

Posted by lady on the land, 16/05/2010 11:08:53 AM

No doubt Krudd will let it get here with dogs coming on asylum boats. Just a matter of time with this totally incompatent fool ruining the country.

Posted by Loc Hey, 16/05/2010 11:46:45 AM

jerangle - What levy on horses? The only noises I've heard about equine influenza have been coming from the racing hierachy trying to force mandatory vaccintation. Luckily they don't represent the majority of horrse owners.

Posted by Darren Donald, 16/05/2010 4:51:02 PM

A report of inquiry into the equine influenza outbreak was conducted by a former justice of the High Court of Australia, Ian Callinan. He deduced that the virus may have made its way into Australia via horses from Japan. The disease is spread from one horse to another by contaminated humans or clothing or from indirect contact with contaminated tack or equipment. Equine influenza does not pose a risk to people, nor is the disease generally fatal to horses. It can be fatal, however, to old or sick horses or young foals. www.ehow.com/about_6502685_equine -influenza-australia.html

Posted by pm in waiting, 17/05/2010 7:07:26 AM

Loc Hey, Mr Rudd was told it would cost 1.3 billion to protect Oz from this. So why didnt he. Lets face it hes spent more money in one afternoon at a quick tea party in Indonesia . Howard gave them heaps after the disaster and nobody minded- but Kevin repeated it for no good reason without asking us. With 60 Minutes having thec wool their eyes on a new disease from bush meat + this= I would say the Gov are about to introduce another tax. Oh of course it will be a state tax .. I call it pin the tail on the donkey. I have said this before on a another thread. The horse virus which killed Vic rail I was told was brought into Oz in a vile from Japan. Now considering I unamed brave fiz send out the waring this this was going to happen 6 weeks before it did- I know who I trust . Its not the Governments of this world I assure you. Why do I get the feeling this is a political move to wipe out dogs in general probably from islamic groups. There are sterilsation programes as well as sensors that run off batterys to keep wild dogs away also.

Posted by pm in waiting, 17/05/2010 7:21:57 AM

PM in waiting you are on the right track. Things ain't as they seem.

Posted by Loc Hey, 17/05/2010 9:02:25 AM

Darren Donald, read the following article, extract copied, Year's end deadline for horse levy plan. LUCY KNIGHT 26 Apr, 2010 10:44 AM "While Mr Burke says his number one preference had always been for a levy ahead of any vaccination, a failure to agree to a levy or "doing nothing" would leave Australia's horse sector to exposed to further financial losses. At the Primary Industries Ministerial Council Meeting in Darwin on Friday, ministers agreed to the need to establish a horse industry commitment to a national levy by December 1." As well in the RLPB review, there were "opportunities identified" for future levies on non commercial animals such as horses. Unfortunately the racing industry gets the ear such as a ban on the import of equine embryos. We can import any embryo from frogs to elephants, but not equine.

Posted by jerangle, 17/05/2010 9:13:18 AM

Thanks jerangle - I missed this article. Good luck to them if they think recreational horse owners will be happy to pay a levy, especially considering EI was allowed to enter Australia because of government negligence and cost cutting.

Posted by Darren Donald, 17/05/2010 9:38:15 AM

Read More

Unicef Biayai Program Air Bersih Papua Rp2,7 M

Biak (ANTARA News) - Badan PBB untuk kesehatan dan kesejahteraan anak-anak (UNICEF) pada tahun 2010 ini mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 miliar untuk membiayai program pembangunan sarana air bersih di sejumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua.

Pejabat Unicef Papua, Idris Irwan di Biak, Rabu mengakui, untuk tahun 2010 daerah yang mendapatkan dana Unicef untuk membiayai program air bersih di antaranya kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura.

"Unicef berkomitmen membantu masyarakat di kampung dan distrik dalam wilayah Provinsi Papua guna mendapatkan sarana air bersih di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup hidup sehari-hari," ungkap Idris Irwan.

Ia menyebutkan, penanganan program sarana air bersih di kampung menjadi perhatian serius pihak Unicef karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama anak-anak dan kaum perempuan.

Sebagai contoh di kabupaten Biak Numfor, lanjut Idris Irwan, dalam program penyediaan sarana air bersih pihaknya membantu masyarakat menyediakan bak penampung air hujan dengan kapasitas 2000-4000 liter.

"Penyediaan bak penampung air hujan mencapai 500 unit tersebar di 20 kampung, ya program ini akan dilakukan Unicef dengan menjalin kerja sama dengan pemkab setempat," ungkap Idris Irwan menanggapi program penyediaan bak penampung air hujan.

Idris mengatakan, program lain yang menjadi perhatian Unicef terhadap sarana air bersih di berbagai kabupaten/kota di Papua adalah menyediakan filter - penyaring air.

Dia berharap, melalui program penyediaan sarana air bersih Unicef di berbagai kampung masyarakat dapat sendiri mengatasi kekurangan air bersih untuk keperluan memasak,minum dan mencuci pakaian

Khusus penanganan program air bersih di kabupaten Biak Numfor, lanjut Idris Irwan , hingga saat ini pihak Unicef belum mendapatkan data yang akurat dari pemkab Biak.

"Data akurat menyangkut kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan Unicef sebagai dasar tindak lanjut program yang sama di tahun mendatang," ungkap Idris Irwan.

Secara terpisah, Kepala kampung Padwa Adam Swabra mengakui, program penyediaan air bersih dari Unicef di berbagai kampung sangat membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan air untuk keperluan memasak,minum serta mencuci pakaian.

"Warga kampung Padwa Distrik Yendidori telah menikmati air bersih melalui program Unicef," ungkap Kepala kampung Padwa Adam Swabra. (M039/K004)

Sumber: Antara

Read More