Kanaky support Independence of West Papua

Support within Melanesian community is very significant in the international process on the issue of West Papua.

This was one objective that the West Papuan representative in Vanuatu, Dr Otto Ondawame intended to do to ensure Melanesia as a region come up with one voice on the West Papuan cause.

“We call on Melanesian leaders to declare the problem in West Papua as a Melanesian issue and then take necessary steps to solve this longstanding issue,” said Dr. Otto Ondawame.

Ondawame who was in New Caledonia recently said mobilisation of people’s support within Melanesia is one of the priorities which is urgently needed.
Following Vanuatu’s example, a new West Papua Committee (WPCK) was established by Chiefs of Kanaky during a meeting that took place in 2010 at Emi village, Canala, which is located in the north-east of Kanaky last yea.

The primary objective of setting up this Committee was not only to raise public awareness on the issue in Kanaky but also to mobilise people’s support for the aspiration of independence of the people of West Papua.

“The leadership of the West Papua National Coalition for Liberation(WPNCL) would like to express our deep appreciation and gratitude for the understanding and commitment made by the people of Kanaky,” said Ondawame.

On January 28, 2011, Dr Otto Ondawame- Vice Chairman of the West Papua National Coalition for Liberation was invited to Kanaky to launch the establishment of the committee and it was officially launched by Vice Chairman of the Coalition during a meeting that took place in Moneo village in Ponerihouen- the north-east of Kanaky on January 29, 2011.

During the visit, the West Papuan representative was able to meet Chairman of Kanaky Human Rights League and was also interviewed by Radio Kanaky-Djido in Noumea.

Source; http://www.dailypost.vu/

Read More

PT Freeport Berikan Rp 3,4 Triliun ke Pemerintah

[JAYAPURA] PT Freeport Indonesia (Freeport Indonesia) dengan ini memberitahukan bahwa selama bulan Oktober sampai Desember 2011, Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 372 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,4 triliun dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 293 juta dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 36 juta dolar AS, dan royalti sebesar 43 juta dolar AS.

Ini dikatakan Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait dalam siaran pers yang diterima SP, Selasa (21/2) siang.

Kata dia, dengan demikian, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember telah mencapai 2,4 miliar dolar AS atau sekitar 21 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,6 miliar dolar AS.

" Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 397 juta dolar AS; royalti 188 juta dolar AS; dan dividen bagian Pemerintah 202 juta dolar AS. Sejalan dengan prosedur administratif yang berlaku dalam peraturan perpajakan Indonesia, maka dampak pembayaran pajak akibat aksi pemogokan karyawan dalam tahun 2011 akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Tahun 2012,"ujarnya.

Lanjut dia, nilai pembayaran pajak, royalti, dan dividen berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.

Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai bulan Desember 2011 adalah sebesar 13,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar 2,6 miliar dolar AS, royalti 1,3 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1,3 miliar dolar AS.

"Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern. Infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih 7,2 miliar dolar AS pada berbagai proyek,"ujar Ramdani.

Lanjut dia, sampai dengan tahun 2011, jumlah total karyawan Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktornya berjumlah lebih dari 22.000 orang. Dimana 30 persen diantaranya adalah pekerja asli Papua dan hanya mempekerjakan kurang dari 2 persen tenaga asing.

"Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai pusat pelatihan tenaga terampil yang sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 1.500 siswa magang untuk bekerja di Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor,"ujarnya.

Kata dia, Freeport Indonesia senantiasa berupaya menjalankan kegiatan operasi pertambangannya dengan cara yang mengedepankan hubungan yang positif dan terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendukung manfaat berkelanjutan. Sepanjang tahun 2011, Freeport Indonesia telah menginvestasikan lebih dari 98 juta dolar AS dalam berbagai program pengembangan sosial dimana 54,4 juta dolar AS diperuntukkan untuk program pengembangan masyarakat melalui dana kemitraan.[154]

Sumber; http://www.suarapembaruan.com

Read More

16 Rencana Aksi Pemerintah untuk Papua dan Papua Barat

PAPUA - Kementerian Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berupaya meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat pada pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana aksi untuk periode 2012-2014 yang terdiri 16 kegiatan.

Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Senin (20/2/2012). Rapat ini juga dihadiri Wakil Kepala UP4B Edward Fonataba.

Dia menjelaskan, lima di antaranya terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses Program Jamkesmas, yaitu: penyediaan tim pelayanan kesehatan bergerak atau mobile clinic, penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Papua di Kelas-3 Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda.

Pembukaan Program Studi Kebidanan dan Keperawatan untuk memenuhi kebutuhan bidan dan perawat, peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior ke beberapa kabupaten/ kota, dan penambahan jumlah dokter, dokter gigi, bidan PTT di seluruh kabupaten/ kota serta penempatan sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, perawat dan bidan di beberapa kabupaten/kota.

Sedangkan lima kegiatan berikutnya terkait dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu : peningkatan Rumah Sakit Pendidikan, Revitalisasi Rumah Sakit Rujukan, Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pendirian Rumah Sakit Bergerak, peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu, peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan, dan penyediaan rumah bagi tenaga medis.

Adapun enam kegiatan selanjutnya terkait dengan percepatan pencapaian MDG dan intensifikasi pengendalian penyakit tidak menular, yaitu peningkatan Status Gizi Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, pengoperasian Pos Malaria Desa, pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit, intensifikasi penyuluhan kesehatan lingkungan, dan percepatan peningkatan cakupan dan mutu program imunisasi.

"Keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan ini sangat ditentukan oleh dukungan Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran kesehatan dan seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat-termasuk organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat di Provinsi Papua," katanya.

Endang menambahkan, untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan serta mendorong terlaksananya pemerataan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua, koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam merencanakan berbagai kegiatan termasuk kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama adalah sangat penting.

"Berbagai dukungan juga tetap akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Jampersal," katanya. (fer)

Sumber; http://news.okezone.com

Read More

Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran

Makassar Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (20/2/2012). Mereka menolak rencana pemekaran di tanah Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksinya, mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai suku itu menggelar tari-tarian khas daerahnya di tengah ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dua diantara pengunjuk rasa mengenakan koteka.

Menurut koordinator aksi, Tarsius Pimsokom, selain menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk pemerintah pusat dan rencana pemekaran di Papua, mahasiswa Papua juga meminta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesty Internasional, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua.

"Kami tidak butuh UP4B bentukan pemerintah Indonesia. Unit ini sama saja dengan Otonomi Khusus yang sudah ditolak rakyat Papua," ujar Tarsius.

Tarsius menjelaskan, masyarakat butuh dialog. "Bukan emas atau uang. Hanya minta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesti Internasional dengan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua," tambahnya.

Mahasiswa juga menganggap Perjanjian Roma, Perjanjian New York, dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 (Pepera) merupakan awal penindasan pemerintah Indonesia pada rakyat Papua hingga saat ini. (mna/try)

Sumber; http://news.detik.com

Read More

Mereka Terpaksa Berganti Nama untuk Menutupi HIV

PAPUA- Jauh di dalam hutan hujan tropis Papua yang kaya dan indah, di tepi danau Sentani nan elok dan di antara gedung-gedung simbol pembangunan yang bergerak tergesa, tersimpan ancaman lain yang jadi pembunuh diam-diam anak bangsa yang malang ini, yakni penyakit HIV/AIDS.

Jumlah penderita AIDS di Papua termasuk tertinggi di Indonesia. Awal Desember tahun lalu, kepada sejumlah media di Sentani, Ketua Penangulangan AIDS (KPA) Papua, Constant Karma mengatakan angkanya sudah menembus 10.522 kasus, naik dari 2010 yang hanya 7.000 kasus.

Faktor utama penyebabnya adalah perilaku seks berisiko tinggi, di mana seseorang kerap bergonta-ganti pasangan. Kebiasaan ini didukung lingkungan yang mudah menemukan pekerja seks komersial baik yang di lokalisasi maupun di jalanan. Selain itu, diskriminasi dan pengucilan terhadap orang dengan HIV/AIDS, membuat seseorang yang positif mengidap penyakit tersebut enggan bercerita kepada keluarga mereka. Para penderita lebih memilih diam dan tetap melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa, termasuk berhubungan seks orang lain.

Ketika mengunjungi Puskesmas Sentani bersama beberapa wartawan dari Jakarta, Senin 20 Februari lalu, kami mendapat informasi yang cukup mengejutkan.

Kepala Puskesmas, dokter Dian Gritnowati menceritakan, sepanjang tahun ini saja sudah delapan orang pasien yang berobat dinyatakan positif HIV. Tren ini terus meningkat jika dirunut dalam lima tahun terakhir. Bayangkan, untuk tingkat kecamatan, pada tahun 2008 tercatat 7 penderita. Tahun berikutnya naik mejadi 19 penderita dan naik lagi menjadi 20 penderita pada tahun 2010. Tahun lalu, sebanyak 28 warga Sentani terdeteksi positif HIV.

"Angkanya bisa bertambah jika kita memasukkan data dari Rumah Sakit dan KPA," kata Dian.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini mengatakan, Puskesmas Sentani melayani 48.425 jiwa yang tersebar di Distrik Sentani Timur, Kemtuk Gresi dan Distrik Arso. Sebagian besar pasien yang dinyatakan positif adalah ibu-ibu karena mereka lebih rajin memeriksakan diri ketimbang kaum pria.


Karena tingginya penyebaran AIDS, prosedur yang jamak berlaku di tiap Puskesmas di Papua agak berbeda dengan Puskesmas yang ada di Pulau Jawa. Di Sentani misalnya, seorang pasien yang hendak berobat biasanya diperiksa terlebih dahulu di bagian laboratorium untuk mengecek Malaria dan AIDS, baru kemudian mengurus administrasi rumah sakit. Lalu mengapa jumlah pasien HIV/AIDS terus bertambah?

Dokter Dian menjelaskan, peningkatan ini dipengaruhi oleh kian gencarnya kegiatan pendataan oleh Puskesmas, rumah sakit dan KPA. "Jadi datanya pasti akan bertambah karena pendataan masih terus berlangsung," katanya. Selama ini, menurut dokter Dian, penanggulangan dan pencegahan sebenarnya sudah digalakkan pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Misalnya dengan kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS.

Hal ini salah satunya kami temui ketika berkeliling kota Jayapura, banyak poster-poster yang mengingatkan generasi muda soal bahaya AIDS. "Kami memang sengaja menyasar generasi muda karena banyak kasus ditemui mereka yang anak-anak juga terinfeksi. Pernah ada kasus pelajar SMP, umur 14 tahun sudah positif HIV," katanya.

Selama ini, pihak Puskesmas selalu mencatat nama dan alamat pasien yang dinyatakan HIV untuk dipantau dan diobati. Tetapi, problemnya kerap kali yang bersangkutan berpindah-pindah tempat dan berganti-ganti nama. "Nama mereka bisa empat sampai lima. Berobat ke Puskesmas juga sering pakai kartu Jamkesmas orang lain, tapi kami sudah membedakan," kata Dian.

"Ada beberapa suku yang Musa, Muka Sama karena susah dibedakan," imbuhnya sembari terkekeh.

Dalam beberapa kasus, kata Dia, ditemui juga seorang pasien yang sama sekali tak menganggap HIV/AIDS berbahaya. Bagi mereka sakit itu ya sakit pinggang, sakit kepala, kalau disampaikan HIV, mereka santai," katanya.

Demikian juga dengan anjuran memakai kondom saat berhubungan seks berisiko tinggi yang ternyata tak berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, pemerintah pusat, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sangat konsern dalam menangani masalah AIDS di Papua. Pemerintah juga berupaya agar penderita tidak didiskriminasi baik di keluarga maupun lingkungan kerja. Selain di hilir, pemerintah juga menangani dari hulu, salah satunya dengan mendirikan Politeknik Kesehatan di Jayapura yang membuka Jurusan Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Analis Kesehatan

"Pemerintah konsern dalam penanggulangan HIV/AIDS di sini dan terus diupayakan diminimalisir penyebaran HIV/AIDS," ujar Endang saat meresmikan gedung rektorat politeknik tersebut di Jalan Padang Bulan II Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.(ugo)

Sumber; http://news.okezone.com

Read More

Dua Tokoh Politik Puncak Ditetapkan Tersangka

VIVAnews - Kepolisian Daerah Papua menetapkan dua calon Bupati kabupaten Puncak yakni Simon Alom dan Elvis Tabuni resmi menjadi tersangka dalam kasus penghasutan yang menimbulkan kerusuhan di Kabupaten Puncak, Papua.

"Berdasarkan keterangan para korban, kedua tokoh politik ini berada di belakang serangkaian aksi kerusuhan di Puncak, sehingga inilah dasar untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai dengan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan," kata Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw, Senin 20 Februari.

Elvis Tabuni dan Simon Alom, kata Paulus, akan tetap diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak, yang menelan banyak korban jiwa.

"Dari hasil penyelidikan terbukti bahwa kedua tersangka ini menyuruh para pendukungnya berperang. Sedangkan keduanya pergi meninggalkan pendukungnya saat bertempur," ujarnya. Bentrok ini, lanjut dia, sudah berlangsung sekitar tujuh bulan.

Lebih jauh dikatakan, Wakapolda, kedua tersangka memberikan jaminanan terhadap kubunya masinga-masing. Namun hingga kini, tidak ada pertanggungjawab terhadap sejumlah korban yang tewas. "Inilah alasan kami menjadikan keduanya sebagai tersangka," tegasnya.

Bentrok dua kubu di Kabupaten Puncak, bermula ketika rekomendasi Partai Gerindra untuk bakal calon Bupati Puncak Ganda. Inilah yang kemudian memicu bentrok berlarut-larut hingga menewaskan sekitar 34 warga Sipil.

Sumber; http://nasional.vivanews.com

Read More

11 Nyawa Melayang karena Rusuh Pemilukada di Tolikara Papua

Jakarta Kerusuhan dua kelompok yang dilatari konflik Pemilukada di Tolikara, Papua, menewaskan 11 orang hingga saat ini. Rumah dan kantor partai politik pendukung calon juga ikut dibakar.

"Konflik antar kelompok di Kabupaten Tolikara Papua dari 14-18 Februari lalu, telah jatuh korban 11 orang meninggal dunia," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Selain itu, polisi juga mengidentifikasi korban luka akibat kerusuhan. Dilaporkan hingga saat ini 201 orang yang mengalami luka berat maupun ringan.

"Luka berat, rata-rata terluka karena kena panah," jelas Saud.

Tidak hanya itu, lanjut Saud, kerusuhan ini berimbas pada 121 rumah dan beberapa fasilitas perkantoran yang dibakar massa. "Termasuk kantor DPD Golkar dan Demokrat, kantor distrik," papar Saud.

Menurutnya, situasi di Tolikara saat ini sudah berangsur kondusif. Namun, Polri selalu bersiaga demi mengantisipasi kerusuhan lanjutan.

"Supaya tidak terjadi lagi kita sekat agar tidak terulang lagi," katanya.

Di sisi lain, Polri juga meminta Pemda dan tokoh masyarakat untuk turun tangan memediasi kedua kelompok yang bertikai. "Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dan terpancing sehingga suasana kondusif tetap terjaga," tutur Saud.

Dalam insiden ini, polisi belum menetapkan tersangka. Hal ini karena suasana yang ada belum mendukung untuk dilakukan pencarian tersangka.

"Polres Tolikara dibantu Polda Papua sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP. Nantinya diharapkan dapat mencari pelakunya," tandasnya. (ahy/nvc)

Sumber; http://news.detik.com

Read More

Jaksa Penuntut Umum Hadirkan Sembilan Saksi Di Pengadilan

Jayapura, ENS,- Sidang lanjutan ke enam, terhadap Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut Cs terkait kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Selasa (21/2) dengan agenda menghadirkan saksi. Sidang kasus dugaan makar terhadap lima terdakwa, mendapat pengawalan dari kepolisian Polda Papua, Polresta Kota Jayapura, Mapolsekta Abepura, Brimobda Polda Papua dan POM AD (Polisi Militer Angkatan Darat).

Sidang di mulai pukul 09:00 WP, setelah hakim ketua Jack J Oktavianus mengetuk palu, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Julius D.Teuf SH, menghadirkan para saksi yaitu; Suardi Madjid.SH, Safrudin Mahmud, Andi Goni, Jetny Leonard Sohilait, Lambertus Limbong Sattu, Amet Mahu, Sujono ketTujuh Saksi ini adalah anggota Polisi yang masi aktif di Polresta Kota Jayapura.dan Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Alfons Rukmbekwan, M.Si.

Tujuh saksi ini diajukan oleh Reskrim Polda Papua ke jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan mereka yang ditulis dalam Berita Acara Pidana (BAP). Saat hakim bertanya apakah para saksi mengenal para terdakwa, mereka mengatakan hanya mengenal Forkorus Yaboisembut, sedangkan saksi Alfons Rumbekwan tidak memberikan keterangan.

Saat jaksa penuntut umum bertanya kepada saksi Alfons Rumbekwan terkait keterangannya yang tertulis dalam dakwaan BAP, “Ya, saya hadir disini untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rekomendasi dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP)” jawab Alfons Rumbekwan.

Kuasa hukum terdakwa keberatan dengan jawaban saksi dan meminta hakim untuk mempertimbangkan kehadiran saksi. Hakim menerima usulan dari penesehat terdakwa dan memutuskan bahwa saksi tidak memberikan keterangan dalam sidang dan dipersilahkan untuk keluar dari ruangan sidang.

Setelah saksi keluar, selanjutnya, hakim ketua memukul palu tanda sidang ditutup, dan akan dilanjutkan, pada hari Jumat, 24 Februari. (ENS)

Read More

Wakil Kepala Bais TNI Jabat Pangdam XVII/Cenderawasih

JAYAPURA-Dalam waktu dekat akan dilakukan serah terima jabatan (sertijab) Pangdam XVII/Cenderawasih dari pejabat lama Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri. Sebelumnya, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelejen Strategis (Bais) TNI, sedangkan Mayjen TNI Erfi Triassunu akan mendapat tugas baru sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Data yang dihimpun Cenderawasih Pos menyebutkan bahwa sertijab pangdam XVII/Cenderawasih tersebut rencananya akan dilaksanakan di Jakarta, Senin (20/2) mendatang. Namun sebelum dilakukan sertijab tersebut, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri didampingi istrinya, telah tiba di Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (14/2) untuk mengikuti penyambutan pimpinan baru.

Setibanya di pintu gerbang Makodam, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri yang didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Daniel Ambat disambut Pangdam Mayjen TNI Erfi Triassunu serta perwira, bintara dan tamtama di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Setelah itu, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri melakukan upacara penyambutan pimpinan baru yang dipimpin langsung oleh Pangdam Mayjen TNI Erfi Triassunu.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Hamdan Bogra, S.IP, mengatakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/52/II/2012 tanggal 1 Februari 2012, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Bais TNI di Jakarta, diangkat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih menggantikan Mayjen TNI Erfi Triassunu.

Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri menurut Kapendam sebenarnya bukan orang baru di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Pasalnya, Mayjen TNI Erfi Triassunu pernah bertugas di Batalyon Infanteri 751/BS dari tahun 1982-1991. (ro/nat)

Source; www.cenderawasihpos.com

Read More

Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown

Across West Papua, a series of remarkable and disturbing text messages has been circulating the claim that Indonesian security forces are preparing a major security assault across Papua in an operation that allegedly began on February 10.

West Papua Media has been unable to speak with any of the alleged participants in the meeting, nor any official representative of the organisations present, to verify these reports. However local sources are reporting that security forces have intensified patrols and street presence in Jayapura at least that would correspond to such an operation.

According to the messages a meeting was held at the Hotel Aston at 10am on February 9, between Polda Papua senior police officers. Also at the meeting were the Papuan governor, the Commander of Cenderawasih Military District Erfi Triassunu, and officials from the Papua District Attorney, State Intelligence Body (BIN), the army Strategic Intelligence Agency (BAIS), senior Kopassus officers, and leaders from Barisan Merah Putih - the main pro-Indonesia militia. The meeting was allegedly being held against the threat of disintegration of Indonesia by separatist groups in Papua, according to the messages.

Participants allegedly raised the issue that "pro-merdeka" Papuan independence aspirations had been "globalized" and were attracting widespread international support especially after the brutal and heavy handed crackdown by Indonesian security forces on the Third Papuan People's Congress on October 19, 2010, according to the source.

The Memorandum assigned to officers present was to immediately raise "any safety risk to the smooth operation codes" - believed to indicate that security forces would be placed on high alert to prevent all expressions of self-determination. It continued:

"The main focus is for the treason trial of Forkorus Yaboisembut and colleagues, who should not be given (political or public) space to defend themselves to their (Papuan) people and release pressure on the Makar defendants. Any adverse condition in the control of the military from the Start Date (of) 10 February 2012 immediately increase security emergency."

The messages then hinted darkly at the final conclusion of the meeting: "Do not hesitate (in carrying out your duty if you have) to violate human rights for the sake of the sovereignty of Indonesia. "

The text messages were said by local human rights sources to have come from a "very reliable source close to the military". It is not known at this stage if these text messages have been circulated deliberately by military intelligence as a possible tension building exercise.

West Papua has been subjected to many false SMS rumour "storms" in the past as sources believed by observers to be Indonesian intelligence officers have circulated false and inciting claims of imminent communal violence. This includes a notorious case

Threats by SMS to human rights defenders and journalists are commonplace in Papua, widely believed to come from military sources.

Across Papua in recent weeks, SMS messages are also circulating claiming that "mysterious killings" are allegedly being perpetrated by Indonesian security forces against West Papuan civilians. Reports have been circulating that a man allegedly from Yakuhimo, Puncak Jaya, was killed and his mutiliated body turned up in Sentani, and another allegedly was found in a marketplace in Abepura. Additionally bodies have been reported as being found in similar circumstances in Timika and Wamena, but none of these reports have been able to be independently verified.

Source; www.scoop.co.nz

Read More