Libatkan Semua Komponen, Termasuk Warga Pendatang
JAYAPURA –Setelah berhasil menggelar Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang melahirkan sejumlah rekomendasi sebagai masukan dalam upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Papua, Jaringan Damai Papua ( JDP) masih akan melanjutkan agenda lanjutan. Bahkan rencana dialog susulan ini jangkauannya akan lebih luas dibanding KPP sebelumnya.
Jika saat Konferensi Perdamaian Papua (KPP) di Jayapura beberapa waktu lalu pihak JDP hanya memfasilitasi dialog orang asli Papua dari pelbagai kelompok dan berasal dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, maka kedepan JDP akan mendorong terselenggaranya suatu dialog yang melibatkan semua warga Papua untuk menyampaikan tentang indikator indikator perdamaian di Tanah Papua dan masalah masalah yang mesti diselesaikan.
“Kami menyadari di Papua ini kan bukan hanya orang asli Papua yang mendambakan perdamaian, tapi semua orang yang hidup di Tanah Papua juga mendambahkan perdamaian. Sehingga tema mari kitong bikin Papua tanah jadi damai perlu didiskusikan oleh semua kelompok warga yang lain,” kata Koordinator JDP, Pater Dr Neles Tebay dan Sekretaris Muridan Widjojo ketika menyampaikan keterangan di Kantor Sekretariat FOKER LSM Papua, Sabtu (6/8).
Menurutnya, semua kelompok masyarakat akan mencoba mengindetifikasi indikator indikator dari Papua Tanah Damai. Pasalnya, hal ini sangat penting ketika orang bisa mempunyai pandangan yang berbeda beda tentang Papua Tanah damai.
“Jadi untuk menyatukan konsep itu kita mesti mempunyai pemahaman yang sama indikator indikatornya. Kapan kita mengatakan Papua sudah tanah damai. Kapan kita bisa mengatakan tanah Papua belum menjadi tanah damai. Apa indikatornya,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya membantu para peserta untuk mengidentifikasi indikator indikator perdamaian Papua masing masing di bidang politik, ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, keamanan serta hukum dan HAM.
Rohaniwan Katolik ini menegaskan, kelompok kelompok Papua yang tak terlibat didalam KPP juga paguyuban paguyuban dari pelbagai macam suku di Indonesia yang ada di Papua juga mesti terlibat dalam diskusi ini. Kelompok kelompok Gereja di Tanah Papua perlu difasilitasi untuk dilibatkan dan memberikan pandangannya indikator indikator perdamaian di Tanah Papua dan masalah masalah yang perlu diselesaikan di Tanah Papua.
“Supaya mereka mempunyai satu kriteria untuk mengukur kapan dari perspektif ekonomi kita bisa katakan bahwa Papua itu sudah menjadi Tanah damai atau kapan dari perspektif sosial budaya kita mengatakan Papua sudah jadi tanah damai atau Papua belum menjadi tanah damai,” ungkapnya.
Dia mengurakan, pihaknya selama 4-5 Agustus 2011 telah melakukan evaluasi KTT dan menegaskan kembali bahwa peranan JDP adalah fasilitator untuk semua kelompok bukan untuk kelompok atau faksi tertentu.
Sekretaris JDP Muridan Widjojo menegaskan, tujuan dari JDP adalah perdamaian dan dialog sebagai instrumen terbaik yang pihaknya percaya.
“Kami tidak membentuk pikiran orang. Kami tak mengkooptasi kelompok orang yang berkonflik. Kami juga tak mau memoderasi. Kami memfasilitasi. Kami menjembatani agar perbedaan perbedaan konflik itu bisa diucapkan dengan kata kata tak dengan senjata,” tukasnya.
“Dalam proses dialog itu ada pra dialog dan pasca dialog. Sekarang yang dijalani itu kita sebut pra dialog jadi prosesnya masih panjang,” ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan konsultasi publik di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, mempunyai jaringan di 35 Kabupaten/Kota, mempunya koordinator wilayah serta sudah mempunyai kontak person.
“Ini adalah proses proses dimana kita babat rumput. Proses proses dialog yang panjang. KPP ini adalah akumulasi dari konsultasi publik.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya memfasilitasi orang asli Papua yang menghasilkan laporan konsultasi publik selama ini. Selanjutnya, indikator Papua tanah damai didalam perspektif orang asli Papua lalu kemudian deklarasi sebagai ekspresi dialog seperti apa yang diharapkan oleh orang asli Papua pada umumnya.
Kata dia, ini satu perspektif yang sedang difasilitasi JDP. JDP tak mengkootapsi, tak memoderasi, tak mempengaruhi pihak pihak yang berkonflik untuk mengubah pikiran. Tapi JDP memberi ruang yang sama bagi siapapun pihak pihak yang berkonflik untuk menyampaikan pikirannya sehingga semua warga hidup bersama dalam suasana damai yang ruang yang terhormat.
Menyampaikan pikiran pikarannya, kepentingan kepentinganya ketaukutan ketakutannya dan semua aspirasi yang ingin disampaikannya.
Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa JDP hanya bekerja bagi kelompok politik tertentu, dia menyangganya, JDP adalah fasilitator untuk semua kelompok. (mdc/aj/don/l03)
Sumber; http://bintangpapua.com
