(Laporan ELSHAM dari Provinsi Papua Barat)
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serentak di laksanakan di Indonesia pada tanggal 18 April 2011 dan telah berakhir pada 21 April 2011. Di Provinsi Papua Barat jumlah keseluruhan peserta UN berjumlah 8.563 orang, terdiri dari 5.902 siswa SMU dan 2,661 siswa SMK. Jumlah peserta terbanyak adalah kota Sorong, yaitu 2.867 peserta, teridiri dari SMA 1791 siswa dan SMK 1076. Kabuapten Manokwari sebanyak 2,190 siswa SMA dan 884 siswa SMK, kabupaten Kaimana jumlah peserta UN adalah 372 siswa, terdiri 233 siswa SMA dan 139 siswa SMK. Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 155, siswa SMA 119 orang dan siswa SMK 46 orang , dan kabupaten teluk Bintuni sebanyak 365, terdiri dari SMA 303 siswa dan SMK 62 siswa. Sementara itu dana untuk pelaksanaan UN di provinsi Papua Barat adalah sebesar 2.489.200.00 milyar. Kota Sorong sebagai pemnafaat terbesar dana, yaitu Rp 700.125.000 rupiah, sednagkan jumlah terkecil adalah kabupaten Meybrat, Rp 16 juta rupiah. Walaupun Negara telah menyediakan dana untuk pelaksanaan UN, masih ada pungli yang dilakukan oknum kepala sekolah di Klamono, kabupaten Sorong
SISWA HAMIL TIDAK TURUT SERTA DALAM UN
UN yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat ternyata tidak mengikutsertakan beberapa siswa yang dilaporkan mengundurkan diri dengan alasan hamil. Siswa yang diketahui mengundurkan diri karena hamil masing-masing dari SMA Negeri 1 Manokwari, dan dari kabupaten teluk Bintuni sebanyak 3 orang siswa. 2 orang siswa dari SMK negeri 1 tidak ada keterangan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya. Sementara 8 orang siswa dari 13 siswa kelas III yang terdaftar di SMK perikanan Dotir tidak mengikuti UN pada hari pertama. Ke-8 orang siswa tidak diketahui keberadaannya, diperkirakan berada di kota Manokwari dan di tempat lainnya.
Ketidakhadiran siswa mengikuti UN di sekolah hanya bisa disesalkan oleh para guru yang telah dengan susah payah mendidik dan mengajar. “Kami sudah mencoba menghubungi orang tua mereka. Mereka memutuskan untuk undur diri. Kami tidak bisa berbuat apa-apa”, kata Kepala Sekolah SMAN 1 Lukas Wenno. Putus asa dan menyerah sepertinya bukan sikap yang tepat terhadap tindakan pengunduran diri siswa yang hamil. Pihak sekolah ataupun SKPD terkait yaitu , Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DInas DIKPORA) semestinya menyikapi kondisi demikian dengan kebijakan yang berpihak mengingat bahwa siswa yang bersangkutan telah terdaftar dan memiliki hak untuk mengikuti UN. Pihak sekolah semestinya melakukan pendekatan yang intens dengan meyakinkan orang tua yang kecewa dan siswa untuk tidak terbeban dengan rasa malu yang ditanggung sekarang, tetapi berpikir positif untuk masa depan yang lebih baik. Orang tua tidak harus pesimis bahwa dengan keadaan yang demikian anak tidak lagi memiliki masa depan. Prahara bisa menjadi cambuk untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Anak karena terlanjur hamil tidak harus divonis untuk selanjutnya hidup berumah tangga saja, tetapi dapat diupayakan untuk berjuang lagi menyelesaikan ataupun melanjutkan pendidikan yang tertunda.
Untuk keadaan demikian pihak sekolah ataupun Dinas DIKPORA ada baiknya dapat memberikan kesempatan dengan menyelenggarakan UN di tempat terpisah: entah di pada salh satu ruang di kantor Dinas DIkpora atau di masing-masing rumah siswa. Pengecualian yang barangkali pernah terjadi terhadap siswa yang bermasalah dengan hukum dan berada dalam jeruji tahanan penjara polisi boleh mendapatkan kesempatan mengikuti UN, sementara mereka (perempuan) yang terindikasi hamil tidak diberikan kesempatan yang sama. Memahami keadaan ini kita dapat mengatakan bahwa ternyata pemerintah masih bersikap tidak adil terhadap perempuan (anak-anak) dalam berbagai hal. Yang terjadi justru sebaliknya, pihak sekolah ataupun Dinas DIKPORA justru tidak berbuat apa-apa dan membiarkan siswa perempuan yang hamil semakin tenggelam dalam keterpurukannya. Harapan dan masa depan siswa terhenti disitu, kabur, dan tidak jelas. Kita semua pada akhirnya tidak akan tahu masa depan siswa-siswa perempuan itu akan seperti apa nanti. Untuk anak-anak perempuan di Papua kita bisa membayangkan beberapa tahun kemudian, akankah terlihat pemandangan ibu-ibu muda yang tidak terurus dan kurang gizi menggandeng 1 atau 2 orang anak, sambil menyusui anak yang lainnya di dada di jalan, di rumah, di pasar atau dimana saja.
Tentu saja ada jalan keluar bagi siswa yang bermasalah karena putus sekolah di kelas awal ataupun di kelas akhir; baik yang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) atau SMA, MA, dan SMK. Kelompok gagal ini dapat menyelesaikan pendidikannya dengan mengikuti program PAKET A, B, dan C untuk mendapatkan sertifikat yang akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau untuk mencari kerja. Lalu bagaimana dengan kualitas anak nanti, kita semua tidak usah menutup mata dengan program pendidikan yang juga demikian amburadulnya. Kualitas manusia seperti apa yang diharapkan dari hasil pendidikan. Ketergantungan pada program pendidikan nonformal membuat upaya untuk peningkatan akses dan kualitas pada pendidikan formal tidak mengalami kemajuan yang berarti
Memahami kasus siswa (hamil) pihak sekolah dan orang tua adalah yang paling bertanggungjawab atas kegagalan anak didik di sekolah . Adalah merupakan fungsi dan tugas Guru kelas ataupun guru Bimbingan Konseling untuk meyakinkan dan memastikan anak didik untuk sedapat mungkin menghindari perilaku dan tindakan yang mengarah kepada pergaulan bebas. Guru tidak hanya melaksanakan kewajibannya di sekolah : mengajar, mendidik, memberikan ujian, tetapi juga bisa berkunjung ke rumah siswa untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua, mengenal siswa lebih dekat : lingkungan sekitar dan keluarganya, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Termasuk juga pendekatan lain yang bisa digunakan untuk membangun kualitas pendidikan seperti komite sekolah yang efektif, atau sub komite yang lebih kecil pada tiap kelas.
Orang tua adalah komponen lain yang paling bertanggungjawab atas kegagalan anak sehingga putus sekolah. Sesibuk apapun orang tua setidaknya dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak. Apapun itu bisa dilakukan oleh orang tua: sekedar menelepon mempertanyakan keadaan anak dan pelajarannya di sekolah; menyediakan fasilitas belajar bagi anak; serta mendampingi dan membimbing anak belajar di rumah. Para orang tua masyarakat asli pada umumnya lebih sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri : mencari kutu sambil gosip ria, memikirkan beli pinang dan minuman dibanding perlengkapan sekolah anak. Orang tua membiarkan anak berkembang sendiri tanpa arahan dan bimbingan. Banyak faktor tentu menjadi kendala di sini; kemiskinan, penindasan , pengembangan dan pembangunan pada awalnya yang dilakukan setengah-setengah atau sama sekali tidak dilakukan terhadap orang Papua, kendala social dan kebudayaan, dan kendala-kendala lainnya.
HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN
Pasal 13 kovenan internasional Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, kalimat pertama menulis “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan”. Setiap Negara dalam hal yang telah meratifikasi kovenan ini mestinya menghargai hak setiap orang atas pendidikan. Negera semestinya menghormati bahkan menyediakan pendidikan yang layak kepada warga Negara. Mengacu pada kovenan ini setiap orang, termasuk siswa perempuan yang hamil untuk mengikuti ujian dan Negara (pemerintah) harus mengupayakan agar siswa dapat mendapatkan pelayanan yang memadai untuk itu.
Hak atas pendidikan juga diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , pasal 9. Ayat 1 misalnya berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Penekanan yang luas hak tersebut tidak hanya menyangkut memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga. Sebagaimana telah dikatakan bahwa pemerintah tidak secara sepihak tidak mengikutsertakan anak dalam ujian, tetapi bertanggungjawab memberikan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sampai pada aktivitas terakhir pada sautu satuan pendidikan (mengikuti ujian).
DI kota Sorong pemerintah hanya bisa menjamin seorang anak yang berurusan dengan persoalan hukum mengikuti ujian. Anak tersebut bahkan didampingi oleh seorang guru pengawas ujian. Situasi yang sama ternyata tidak terjadi pada anak perempuan yang terlanjur hamil dan malu untuk mengikuti ujian. Negara dalam hal ini telah bertindak diskriminatif terhadap perempuan.
MENGUKUR KUALITAS KELULUSAN
Standar kelulusan dengan nilai yang ditetapkan pemerintah dalam UN tahun 2011 adalah 5,50. Berlaku juga ketentuan mengulang kembali di kelas III apabila siswa dinyatakan tidak lulus, tidak ada ujian susulan bagi siswa yang tidak lulus. Akan seperti apa nasib peserta ujian UN dengan standar yang telah ditetapkan. Tentu saja tidak melupakan nilai raport dan nilai-nilai lain yang telah dirumuskan untuk menentukan seorang siswa lulus atau tidak lulus. Siswa peserta ujian dari kabupaten Kaimana meragukan hasil yang akan dicapai nanti. “Pertanyaannya susah dan panjang-panjang, kami terpaksa membaca sampai lebih dari 4 kali baru mengerti, tidak tahu benar atau salah, yang penting tadi bisa isi semua” . Mau lanjut kuliah tapi pasrah saja kalau nanti tiba-tiba tidak lulus”. Begitulah kualitas siswa pada SMA dan SMK di propinsi Papua Barat sehingga pasrah dengan hasil UN nanti. Tentu saja ini tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kualitas ketuntasan minimal tidak terpenuhi dari 8.563 siswa yang mengikuti UN.
Pesimis barangkali bisa diungkapkan memahami sikap pelajar SMU dari Kaimana yang meragukan kualitas dirinya. Jika demikian kualitas pendidikan di provinsi Papua Barat patut dipertanyakan,. apakah kualitasnya kinerja Dinas DIKPORA rendah, sedang-sedang saja atau tinggi? Sulit untuk bisa mengukur , jika belum melakukan evaluasi terhadap Dinas DIKPORA. Untuk memberikan jawaban sementara kita mengukurnya dengan item akses dan transparansi. Dari pengalaman berkunjung ke dinas DIKPORA Papua Barat dan juga Papua akses bisa diberi nilai terendah, demikian juga tranparansi. Untuk mengakses informasi dari dinas DIKPORA adalah hal yang sangat sulit untuk bisa di dapat, kecuali anda adalah majikan dari dinas itu sendiri atau anda adalah peneliti asing. Jangan berharap bisa mendapatkan informasi, jka tidak ada uang untuk informasi yang diinginkan. Situs internetnyapun sama saja, kalaupun bisa diakses datanya tidak ada. Bahkan untuk saat sekarang ini pemerintah kabupaten lebih mementingkan menghabiskan uang tiap tahun mengirimkan anak-anak belajar di sekolah-sekolah unggulan di kota-kota besar, tanpa berpikir untuk mengalokasikan dana untuk memperkuat kapasitas dinas dan meningkatkan kualitas satuan pendidikan di daerah masing-masing. Realitas di Papua dan Papua Barat menunjukkan masih ada sekolah yang kekurangan guru, masih ada guru honor yang hingga sekarang belum terbayarkan hak-haknya, dan masih ada anak yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan.
---------
Referensi :
PEMPROV PAPUA BARAT YAKIN SOAL TIDAK BOCOR
MANOKWARI – Kepala dinas pendidikan provinsi Papua Barat, Yunus Boari merasa yakin tidak ada kebocoran soal ujian akhir nasional akhir SMA/SMK di provinsi ini. Keyakinan Yunus didasarkan pada pengamanan gudang dan proses distribusi soal ujian yang dilakukan oleh pihak kepolisian
Pengawasan distribusi soal di daerah, jelas Yunus dilakukan oleh DInas Pendidikan kabupaten/Kota di bantu aparat Kepolisian. Sebelum didistribusikan ke sekolah pelaksana, aparat mengawal ketat gudang penyimpanan
Pada tingkat pelaksanaan pemerintah menunjuk perguruan tinggi sebagai coordinator pengawasan. DI provinsi Papua Barat pengwasan dipercayakan kepada UNIPA. Dengan pengawasan berlapis kami yakin soal tidak bocor. Yunus saat ini mendampingi gubernur propinsi Papua Barat Octovianus Ataruri meninjau pelaksanaan ujian nasioanl di SMU NNegeri 1, SMU Negeri 3, dan SMK Sorong
Tahun ini terdapat lima paket soal yang harus dirampungkan seluruh pelajar dalam waktu yang telah ditentukan. Yunus optimis presentase kelulusan tahun ini lebih tinggi, mengingat matangnya persiapan yang dilakukan seluruh Dinas Pendidikan di kabupaten/Kota
Keyakinan itu juga didasarkan pada kesiapan anak didik, intensitas pelaksanaan Try out di sekolah sebelum ujian digelar, motivasi orang tua murid, serta terjadinya perubahan mekanisme penilaian kelulusan
Saya sulit memastikan berapa persentase kelulusan UN SMU/SMK di Papua Barat, namun seluruh pelajar sangat membantu tingkat kelulusan. APalagi kelulusan tahun 40 % juga dilihat nilai Raport, katanya.
Peserta Ujian Nasional di Papua Barat sebanyak 8,563 orang dengan rincian 5902 SMU dan 2,661 pelajar SMK.
Bupati Manokwari Bastian Salabay, S.Th, MA, M. Th juga mengunjungi peserta ujian yang digelar serentak di SMA dan SMK di Manokwari. Peserta ujian mengerjakan jurusan IPA mengerjakan soal mata pelajaran umum, Bahasa Indonesia dan Biologi, sementara jurusan IPS , Bahasa Indonesia dan Sosiaologi.
Data panitia UN kabupaten Manokwari, jumlah peserta UN tahun 2011 berjumlah 2,190 siswa SMA dan 884 SMK18 SMA dan dan 7 SMK. Untuk kalangan SMA ada dua sekolah yang baru ikut ujian, yakni SMA Kristen Syalom terpadu dan SMA Persiapan Oransbari. Sedangkan untuk SMK juga ada dua: SMK Kesehatan dan SMK Kehutanan
Bupati mengakui kunjungan ini untuk melihat dari dekat kelancaran pelaksanaan ujian nasional, baik dari segi peserta ujian, tim pengawas maupun kelengkapan ujian seperti lembaran soal dan lembaran jawaban yang tersedia.
Bupati juga mengakui= melihat dari dekat bentuk bangunan fisik dari masing-masing sekolah dan apa yang menjadi kekurangan akan menjadi bahan masukan bagi bupati untuk menyusun program anggaran pendapatan dan belanja daerah kedepan. Segala bentuk kekurangan akan diselesaikan sesuai bentuk skala prioritas secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kabid pendidikan SMA, Dinas pendidikan, pemuda, dan Olahraga kabupaten Manokwari , barnabas Dowansiba mengatakan pelaksanaan UAN di Ransiki dan Oransbari lancer dan aman (NEY)
Sumber : Cahaya Papua 19 April 2011
--------
HAMIL, SISWA TIDAK HADIR UJIAN
MANOKWARI – Dua pelajar siswa SMA Negeri 1 Manokwari tidak mengikuti ujian nasional yang mulai dilaksanakan Senin (18/4) karena berbadan dua alias hamil. Mereka adalah dua dari empat pelajar yang tidak mengikuti UN, sementara dua lainnya karena pindah sekolah. Kami sudah mencoba menghubungi orang tua mereka. Mereka memutuskan untuk undur diri. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata Kepala Sekolah SMAN 1 Lukas Wenno kepada wartwan di sela pelaksanaan UN di sekolah tersebut.
Peserta ujian di SMAN 1 sebanyak 278 siswa, terdiri dari 162 pelajar jurusan ilmu pengetahuan social, 169 siswa jurusan ilmu pengetahuan alam. Di sekolah ini sempat kekurangan terjadi kekurangan satu soal untuk bidang studi Bahasa Indonesia. Panitia menyiasatinya dengan cara mengagendakan soal tersebut sebanyak 1 eksemplar. Penggandaan dilakukan berdasarkan persetujuan pengawas
Dua orang peserta UN di SMK negeri 1 Manokwari juga tidak mengikuti ujian. Kepala Sekolah Ester Sawaki menyatakan, mereka tidak hadir tanpa keterangan. Kami tidak tahu dimana siswa tersebut. Peserta ujian di SMK N1 berjumlah 127 siswa. (NTI)
Sumber : Cahaya Papua 19 April 2011
-------------
372 SISWA IKUT UNAS
Kaimana – Sebanyak 372 siswa kelas III pada 2 SMA dan 3 SMK di kota Kaimana mengikuti ujian nasional (UNAS) yang berlangsung di sekolah masing-masing. UNAS hari pertama berjalan aman dan lancer dengan system pengawasan silang. Untuk tingkat SMA 6 bidang studi di uji, sedangkan tingkat SMK hanya 3 bidang studi, yakni bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris karena bidang studi kejuruan (ujian nasional teori kejuruan) telah dilaksanakan waktu lalu
Pantauan cahaya Kaimana pada beberapa titik pelaksanaan UNAS menyebutkan beberapa anggota kepolisian Nampak ambil bagian dalam membantu menciptakan situasi aman selama pelaksanaan ujian, lebih khusus pada sekolah yang letaknya sangat dekat dengan jalan raya
Data peserta dari masing-masing sekolah pelaksana UNAS menyebutkan, SMA Negeri I Kaimana total peserta ujian 195 orang terbagi dalam 2 jurusan, yakni IPA sebanyak 23 orang dan IPS sebanyak 172 orang. Pelaksanaan UNAS di sekolah ini berlangsung dalam 11 ruangan kelas dan merupakan peserta terbanyak UNAS tingkat kabupaten Kaimana tahun 2011. Menyusul SMK YPK Effata dengan total peserta 65 orang, terbagi dalam 3 jurusan yakni, sekretaris/administrasi perkantoran, jurusan Akuntansi, dan jurusan Tehnik Komputer dan Jaringan. Pelaksanaan UNAS di sekolah ini menggunakan 4 ruangan
Sementara di SMK Negeri II atau eks SMK Senja, jumlah peserta UNAS sebanyak 46 orang terbagi dalam 2 jurusan, yakni AKuntansi sebanyak 25 orang dan Administrasi Perkantoran sebanyak 21 orang. Pelaksanaan uNAS menggunakan 4 ruang kelas, 2 ruang berjumlah 20 orang dan 2 ruang lainnya di tempati 5 peserta dan 1 peserta. Menyusul SMA Santo Aquino, dengan jumlah peserta UNAS sebanyak 38 orang, terbagi 2 jurusan, yakini IPS sebanyak 25 orang dan IPA 13 orang.
Sedangkan SMK Negeri I Kelautan dan Perikanan jumlah peserta UNAS tahun ini sebanyak 28 orang yang tergabung dalam 1 jurusan. Khusus SMA Santo Aquino dan SMK Negeri Kelautan dan Perikanan ujian nasional tahun ini merupakan UNAS kedua. Tahun lalu semua sekolah mencapai kelulusan 100 % karena ketentuan ujian susulan. Namun tahun ini belum dapat dipastikan karena selain harus mencapai standar nilai 5,50 juga berlaku ketentuan mengulang kelas II jika dinyatakan tidak lulus
Beberapa siswa usai ujian mengaku soal UNAS sangat sulit karena untuk menjawabnya harus membacanya lebih dari 4 kali. “Pertanyaannya susah dan panjang-panjang, kami terpaksa membaca sampai lebih dari 4 kali baru mengerti, tidak tahu benar atau salah, yang penting tadi bisa isi semua” . Mau lanjut kuliah tapi pasrah saja kalau nanti tiba-tiba tidak lulus” ujar mereka polos (SAI)
Sumber : Cahaya Papua 19 April 2011
------------
119 Siswa ikut Ujian Nasional Tingkat SMU/SMK
WASIOR - Sebanyak 119 siswa mengikuti UN tingkat SMU/SMK hari pertama , Senin (18/4). SMU negeri I Wondama menyumbang peserta terbanyak yakni 73 siswa, disusul SMK Perkantoran Tandia 41 siswa, an SMK Perikanan Dotir 5 orang. Bagi SMK Tandia UN tahun ini menjadi yang pertama untuk sekolah tersebut. Sedangkan bagi SMK perikanan Dotir, dari 13 siswa kelas III yang terdaftar sebagai peserta UN hanya 5 orang yang ikut ujian hari pertama. Kalau mereka ada di sini kami minta guru untuk panggil. Tapi rata-rata mereka (siswa) berada di Manokwari dan tempat lain sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan datang, kata Yan Saidui, pengawas UN dari propinsi Papua Barat usai meninjau pelaksanaan ujian ketiga sekolah tersebut di SMU I WOndama
Yan menjelaskan pada UN tahun 2011 soal untuk setiap mata ujian terbagi dalam 5 paket yang masing-masing berisi soal berbeda. Model yang baru diterapkan pertamakali in imenurutnya bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya saling bantu antar siswa maupun antar guru pengawas dengan peserta ujian. Dalam membaginyapun para pengawas ruangan kita kita minta membagi soal secara sigzag supaya siswa yang mendapat soal dengan kode yang sama tidak berada saling berdekatan
Yan menilai pelaksanaan ujian hari pertama pada 3 sekolah ini berjalan tertib dan lancer. Pihaknyapun tidak mendapatkan temuan-temuan khusus selama UN berlangsung. Tidak ada temuan, soalnya jawaban lengkap tidak ada yang pakai cadangan. UN sendiri akan berlangsung hingga hari rabu untuk SMK dan haari kamis untuk SMU
Sumber : Cahaya Papua 19 April 2011
-------------
2 milyar untuk dana operasional UAN
MANOKWARI – Pelaksanaan ujian nasional di Papua Barat tahun ini menelan dana 2.489.200.00 milyar. Dana operasional UAN tersebut telah disalurkan sejak dua minggu lalu sementara jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta ujian
Kepala Dinas propinsi Papua Barat Yunus Boari mengatakan kota Sorong menjadi yang paling banyak dengan 700.125.000 rupiah, seaqngkan yang paling sedikit adalah kabupaten Meybrat dengan 16 juta rupiah karena hanya memiliki 6 sekolah.
Ada dana tambahan yang bersumber dari APBN dan APBD tapi saya belum tahu jumlahnya karena laporannya belum lengkap. Panitia ujian juga memperoleh dana dari APBN. Panitia yang paling banyak menerima adalah kabupaten MAnokwari dengan jumlah 36 juta
Hari kedua pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK dan MA di Manokwari masih terbilang lancer. Sejauh ini belum ada temuan bocoran soal.
Meski terjadi kekurangan soal pada hari pertama ujian, Boari menduga hal itu akibat kesalahan teknis percetakan. Itu wajar, apalagi ada lima bentuk paket soal dalam satu kelas, harap maklum, ucapnya (NTI)
Sumber : Cahaya Papua, 21 April 2001
------------
365 SISWA SMA/SMK BINTUNI IKUT UJIAN
BINTUNI – Sebanyak 365 siswa SMA/SMK mengikuti ujian nasional (UAN) yang digelar serentak sejak Senin kemarin. Sesuai catatan media ini, untuk SMA dibagi dalam 5 sub rayon, yakni rayon I BIntuni SMA Negeri I, 63 siswa dan SMA Negeri Meyado 32 siswa. Sub Rayon 2 SMA Muhamadiyah 47 Siswa, SMA Sanawysen 23 orang, dan sub rayon II Bintuni SMA YPK 51 siswa.
Untuk sub rayon IV Babo SMA Swadaya Babo 45 siswa peserta UN, sub rayon V Aranday SMA Swadaya Aranday 42 siswa. Sedangkan sub rayon I SMK Negeri Bintuni jurusan Akuntansi 36 siswa dan jurusan otomotif 26 siswa yang terdaftar mengikuti UN tahun ini.
Menurut ketua panitia ujian nasional kabupaten teluk Bintuni Esau Umpes, sejauh ini pelaksanaan UN berjalan lancer.
Dari pantauan media ini, hari pertama UN, mewakili bupati Wakil Bupati Drs. H. AKuba Kaitam memantau langsung pelaksanaan UN dengan mendatangi setiap sekolah yang dijadikan tempat pelaksanaan UN (ONI)
Sumber : Cahaya Papua, 21 April 2001
------------
SEORANG SISWA SMA JALANI UN DI RUANG TAHANAN
Sorong, PbP – Tidak seperti peserta UN lainnya, CD seorang siswa SMA terpaksa mengikuti UN di kantor polisi. Kondisi tersebut dikarenakan CD berstatus tahanan Polsek Sorong Timur yang dititipkan di Mapolres Sorong kota. Meski menjalani proses hukum, CD berhaak untuk mengikuti UN, kata Kapolres Sorong Johanes N. Wicaksono
Saat mengikuti UN di ruang tahanan CD diawasi seorang guru pengawas. seperti halnya UN di sekolah pada umumnya CD diberikan soal naskah ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada guru pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi dia. Kami sengaja memberikan ruang khusus agar ia dapat mengisi soal dengan baik. CD berurusan dengan polisi karena terlibat kasus penikaman di depan hotel Asri km 9 15 April lalu (TIS-R1)
Sumber : Papua Barat Pos, 19 April 2009
--------
TIM INDEPENDEN PANTAU UN DI KOTA SORONG
Sorong, PbP – UN tingkat SMA/SMK/MAN diselenggarakan serentak. Untuk kota SOrong, peserta UN untuk SMA sebanyak 1791 dan SMK 1076 peserta. Kepala Dinas kota SOrong, Dra. Hermi SM mendampingi kepala dinas propinsi Papua Barat saat pelaksanaan UN hari pertama. Pelaksana UN dipantau tim independen dari UNIPA
Menurut Hermin keterlibatan independen memantau pelaksanaan UN sebagai upaya melibatkan pihak ketiga, selain panitia UN. Tim independent telah membantu dan mulai bekerja pada saat pendistribusian soal kepada siswa dan setelah soal dikumpulkan. DIsii lain mereka ikut memantau penyortiran data serta mengawal soal ketempat pengumpulan (AWA-R2)
Sumber : Papua Barat Pos, 19 April 2009
-------
TUJUH SISWA IKUT UJIAN NASIONAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Medan- Tujuh siswa peserta UN tingkat SMA, MA, SMK di Sumatera utara mengikuti ujian di Lembaga Pemasyarakatan anak Tanjung Gusta akibat bermasalah dengan hukum. Sebelum ada vonis yang berketatatapan hukum, siswa yang bermasalah dengan hukum itu tetap berhak mengikuti UN, kata kepala dinas pendidikan sumatera utara, Syaiful Syafri. Ketujuh siswa tersebut masing-masing KS, NPS dan OKP dari SMA Santo Thomas 3 Medan. BCA Sembiring dari SMA Kalam Kudus serta IMas dari SMK Dwi Warna 2 Medan dan M, Ihsan Jaya
Sebagian dari mereka tersangkut hukum terkait bentrokan geng motor baru-baru ini di medan. Sama seperti biasa, pada saat ujian, merkea juga akan diawasi oleh pengawas UN serta petugas dari LAPAS. Keenam siswa yang bermasalah dengan hukum tersebut tersebut belum mengikuti ujian hari ini tetapi pada saat ujian susulan nanti pada 25 September mendatang. Hanya 1 orang orang atas nama M Ihsan yang hari ini sudah mengikuti ujian di Polres belawan. Diundurkannya keenam siswa atas kesepakatan berbagai pihak mengingat keenamnya belum siap.
Ketua ujian nasional Dinas pendidikan sumut, Ilyas Sitorus mengatakan selain diikuti siswa bermasalah dengan hukum, UN jkali ini juga diikuti siswa yang memiliki cacat fisik
Sumber : Papua Barat Pos, 19 April 2009
-------
Di DUGA PUNGUT BOIAYA UN RP 1 JUTA PER SISWA
Rumbiak : Kalau benar: Kepala Sekolah Tersebut Akan Diganti
Sorong, PbP – DPRD kabupaten SOrong segera bereaksi cepat menggelar rapat koordinasi bersama dinas pendidikan kabupaten Sorong begitu mendapatkan informasi tentang adanya pungutan biaya kepada siswa SMA dan SMP di Klamoni. Aetiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp. 1 juta. Untuk membuktikan infrmasi tersebut, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi ke sekolah yang bersangkutan. “Semestinya biaya UN tidak usah ditarik lagi dari siswa sebab telah disiapkan oleh pemerintah, kata wakil ketua DPRD Sorong Max I. Fonataba, SE, Msi.
Kepala dinas pendidikan kabupaten Sorong Dr. Drs Yan Pieter Rumbiak, Msi mengatakan pihaknya akan mengutus seorang petugas untuk mengecek kebenaran informasi. “Kalau memang benar, kepala sekolah tersebut akan diganti> Dari awal kami tidak setuju diberlakukannya pungutan biaya UN karena gratis”. Pihak Pmerintah kabupaten Sorong melalui DInas pendidikan sudah menghimbau kepada pihak sekolah mulai dari SD sampai SMA untuk tidak memungut biaya (TER-R4)
Sumber : Papua Barat Pos, 19 April 2009
----------
