32 Tindakan untuk Capai MDG Ditetapkan

Tampaksiring, Kompas - Pemerintah akan menerbitkan instruksi presiden tentang program pembangunan berkeadilan untuk menuangkan rumusan langkah bagi pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDG, pelaksanaan program keadilan untuk semua, dan peningkatan program-program prorakyat.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan hal itu saat penyampaian laporan akhir kelompok kerja pada Rapat Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dengan para gubernur, ketua DPRD provinsi se-Indonesia, dan elemen masyarakat lainnya di Istana Tampaksiring, Bali, Rabu (21/4).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin raker mengingatkan para pemimpin pemerintahan di tingkat pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya, ”Saya harap kita semua, bukan hanya para gubernur, betul-betul peduli dan kita jalankan misi kemanusiaan ini.”

Wakil Presiden Boediono menyambut hasil rumusan pokja yang berupa langkah konkret. ”Dalam bidang kesra, situasi atau problematikanya terdefinisi dengan lebih jelas sehingga bisa dihasilkan langkah-langkah sangat konkret dalam bentuk lampiran aksi yang diusulkan menjadi bagian inpres,” ujarnya.

Agung menjelaskan, rancangan inpres terdiri dari 46 program dan 105 tindakan terkait pencapaian MDG, program prorakyat, dan program keadilan untuk semua. Pencapaian MDG ditetapkan 19 program dan 32 tindakan.

Target-target

Menko Kesra menyebutkan, penurunan kematian ibu ditempuh dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Ditargetkan, puskesmas rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) mencapai 60 persen pada 2010 dan 70 persen pada 2011 di seluruh Indonesia.

Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ditargetkan mencapai 80 persen pada 2010 dan 85 persen pada 2011. Penanggung jawab program ini adalah Kementerian Kesehatan didukung Kementerian Dalam Negeri.

Prioritas program ini pada 17 provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional—kurang dari 77,37 persen. Provinsi itu, antara lain, adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

Untuk MDG ke-6, pengendalian HIV/AIDS, Malaria, dan TB ditetapkan dua target. Target pertama, jumlah orang usia 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan tes HIV mencapai 300.000 orang (2010) dan 400.000 (2011).

Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapat Anti-Retroviral Treatment (ART) mencapai 70 persen pada 2010 dan 75 persen pada 2011. Penanggung jawab program ini adalah Kementerian Kesehatan. Prioritas pada provinsi dengan angka kasus tertinggi, yaitu Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan. (DAY)

Posted in: Kebijakan Pemerintah,Kesehatan