TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat merasa gerah dengan munculnya gerakan referendum yang mulai menggeliat lagi di Papua. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, otonomi khusus adalah formula terbaik untuk menjawab berbagai persoalan di Papua. Masyarakat Papua baik yang asli maupun pendatang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan RI.
"Gerakan-gerakan yang menuju referendum kita nilai sebagai gerakan provokatif. Kami meminta pemerintah dengan tegas menolaknya," kata Priyo di gedung DPR, Kamis 4 Agustus 2011.
"Saya kecewa ada sekelompok orang yang kemungkinan dimotori OPM yang melakukan serangan. Saya meminta aparat untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas."
Priyo, yang didapuk menjadi Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh, menyampaikan tiga permintaan DPR kepada pemerintah terkait kejadian tersebut.
Pertama, DPR meminta pemerintah bertindak tegas terhadap semua pelaku kerusuhan serta pihak yang membunyikan lagi soal permintaan referendum. "Bahkan kalau perlu kirim armada militer jika pemberontakan meluas. Persuasif memang harus, tapi jika sudah terlalu kentara mengarah ke referendum, pemerintah harus tegas," ujar dia.
Priyo menilai munculnya kembali gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua diprakarsai salah seorang oknum anggota parlemen Inggris, yang diduga kuat memfasilitasi konferensi antara International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan OPM.
Karenanya, sebagai permintaan kedua DPR, "Saya meminta pemerintah memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia untuk menjelaskan," katanya. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi jangan main api."
Ketiga, DPR meminta pemerintah segera menunjukkan ketegasan sikap. Soalnya, selama ini belum ada tindakan konkret untuk menangani masalah yang dipicu gerakan OPM. Penyelesaian masalah di Papua selama ini dinilai dilakukan secara ad-hoc.
"Otsus Papua itu tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat Papua, dananya diberikan dalam jumlah triliunan. Tapi ya jangan digunakan untuk membuat gerakan-gerakan revolusioner dan referendum," ujar Priyo.
IPWP adalah organisasi yang dibentuk di House of Commons, London, Inggris, pada tanggal 15 Oktober 2008. Organisasi yang didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP, Lord Harries, dan Lembik Opik, itu bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.
Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda, yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Benny juga turut berperan dalam mendirikan IPWP. (MAHARDIKA SATRIA HADI)
Sumber; http://www.tempointeraktif.com
