Oleh : Ismawan Nugraha
KabarIndonesia - Sentani, Kekecewaan karena merasa terdiskriminasi dalam pemanfaatan fasilitas tempat jualan di pasar Pharaa Sentani, membuat pedagang asli Papua khususnya kaum wanita (mama-mama Papua, red) mendatangi Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura untuk segera melakukan penertiban dan evaluasi pemanfaatan tempat jualan di pasar pharaa Sentani.
Ratusan masa mama-mama Papua itu mendatangi gedung dewan, Selasa (30/3) sekitar pukul 09.00 WIT. Meski diguyur gerimis, tidak menciutkan semangat mereka dengan melakukan yel-yel dari Pasar Pharaa menuju gedung Dewan yang berjarak sekitar 3 Km itu. Meski sempat dihadang oleh Satpol PP di pagar masuk Kantor Bupati gunung Merah Sentani namun rombongan mama-mama Papua yang dikoordinir oleh Ibu Betty Warweri ini berhasil masuk ke dalam gedung DPRD Sentani.
Mama-mama ini juga membawakan beberapa spanduk dan pamphlet yang rata-rata merupakan aspirasi mereka yang dituangkan ke dalam pamphlet dan spanduk tersebut. “Hapuskan system monopoli dagang komoditas asli Papua”, “Hentikan prkatek pendatangan orang non Papua menguasai meja-meja dan los-los di pasar baru pharaa Sentani”, Dagangan local khusus untuk pedagang asli Papua” merupakan beberapa tulisan yang menghiasi pamphlet dan spanduk yang mereka bawah.
Rombongan masa diterima oleh Ketua Komisi C, Frangklin Wahey, S.Sos dan anggotanya Ana Wasanggai, serta Ketua Komisi B Dorince Mehue, dan beberapa anggota dewan lainnya di ruang sidang DPRD Kabupaten Jayapura.
Betty Marweri berorasi mengatakan, dirinya bersama ratusan pedagang asli Papua yang lain saat ini semakin tersudutkan dengan memanfaatkan lokasi di pasar Pharaa sebagai tempat jualan mereka. Hal ini karena sebagain besar los dan meja-meja jualan lainnya sudah dikuasai oleh pedagang non Papua. Selain itu juga terjadi penumpukkan samapah dimana-mana.
Pedagang asli papua sampai ada yang berjualan di sampah-sampah dan bertahan dengan bau busuk sampah tersebut demi sesuap nasi yang mereka cari sehari-hari. Menurut Betty terjadinya penumpukkan sampah tersebut karena pedagang lain yang non Papua juga menjadikan pasar sebagai tempat tinggal mereka, sehingga menghasilkan juga sampah rumah tangga dan di buang sembarangan.
“Kami semakin tersudutkan, bahkan kami jual di sampah-sampah, dan sampah-sampah ini datangnya dari pedagang non Papua yang tinggal di dalam pasar Pharaa tersebut. Kami berharap agar dewan segera menindaklanjuti aspirasi kami ini dengan memanggil instansi terkait untuk melakukan penertiban pasar, karena pasar bukanlah tempat tinggal,” ujarnya dengan suara melenting dan disambut tepuk tangan ratusan pendemo lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring yang juga mengikuti pertemuan tersebut meski agak telat mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait dalam hal ini Perindakop Kabupaten Jayapura untuk memberikan keterangan terkait aspirasi mama-mama Papua tersebut.
Yang akan menjadi alternative adalah, dengan pembuatan pasar tradisional khusus bagi pedagang asli Papua. “Kami akan panggil dinas terkait, namun ada solusi lain juga yang mungkin akan kami tentu adalah pembuatan pasar tradisional pedagang papua yang nantinya akan kami usulkan ke eksekutif,” jelasnya. Meski sempat terjadi tarik menarik karena mama-mama papua ini menghendaki jawaban langsung dari dewan terkait penertiban pasar tersebut namun setelah diberikan pemahaman terkait prosedurnya maka mereka langsung membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.
Source: Kabarindonesia.com
Thursday, April 1, 2010
Mama-mama Papua Demo ke DPRD
4/01/2010 02:04:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Kebijakan Pemerintah
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Pesawat Bertambah, TNI AU Bakal Tambah Pangkalan
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Papua Banjir Mata-Mata
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Pemekaran Papua Tengah Ditarget Tahun ini
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Diserahkan 11 Rekomendasi Daerah Otonomi Baru Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru
Economi
- PT Freeport Berikan Rp 3,4 Triliun ke Pemerintah
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Pasar Skouw dorong ekspor ke PNG
- 18 Ton Kopi Arabica Baliem Diekspor ke Amerika
- Subsidized fuel usage may reach 43.88m kl in 2012
- Pegunungan Bintang Bangun Bandara
- 89 Ribu Ton Beras Impor Transit di Jawa Timur
- Pemkab Manokwari Berutang Rp 200 M Lebih
- Eramet Investasi 3 Miliar Dollar AS di Indonesia
- Investor Segera Bangun Kawasan Industri di Indonesia Timur
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Harga Ikan dan Tarif Pesawat Picu Inflasi
- Kimaam Tertutup Untuk Para Investor
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- SMGR kaji pembangunan pabrik di Indonesia bagian timur
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Harga Bahan Pokok Bertahan Tinggi
- Tangani Papua, Pusat Tonjolkan Pendekatan Ekonomi
- DPD Dukung Papua Tengah Jadi Provinsi
- Minister ‘must block pork barrel plan’