5 Juta Ha Lahan Transmigrasi di Papua Barat

Hari ini tercapai kesepakatan Gubernur Papua Barat dengan Gubernur Jawa Barat.

VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani naskah kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, terkait dengan kerjasama penempatan transmigrasi. Jawa Barat sebagai asal transmigran dan Papua Barat sebagai lokasi tujuan transmigran.

Kesepakatan ini merupakan rangkaian kegiatan Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan di Komplek Bidakara Jakarta, Rabu 10 Februari 2010 siang.

“Kesepakatan ini merupakan tindaklanjut dari serangkaian pembicaran yang sudah dilakukan antara daerah pengirim transmigran dengan daerah penerima," kata Heryawan. "Dengan kesepakatan itu diharapkan dapat memperjelas dan mempertegas kebijakan transmigran. Khususnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kawasan di sekitar lokasi transmigran,” ujar Heryawan usai menandatangani naskah kerjasama tersebut. Rencananya Jabar akan mengirimkan sekitar 700 kepala keluarga setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut, Heryawan menegaskan dalam rilisnya, tujuan utama pelaksanaan transmigrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga paradigma pembangunan terkait dengan transmigrasi harus berubah. Pendekatan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan menjadi pertimbangan utama.“Para transmigran mendapatkan pelatihan tentang potensi agribisnis, pertukangan dan sebagainya. Selain itu ada jaminan lauk pauk selama satu tahun, serta peningkatan sarana dan prasarana agar lebih memadai,” ujar Heryawan.

Sementara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan dengan kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan kawasan potensial di lokasi transmigran. Perpindahan penduduk dari sejumlah kawasan di Pulau Jawa ke Provinsi Papua Barat dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan. Di mana saat ini terdapat lahan seluas 5.870.642 hektar yang berpotensi menjadi lokasi penempatan transmigran. “Program ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujar Muhaimin.

Dalam arahannya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan transmigrasi merupakan bagian solusi menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Lebih lanjut Agung menyebutkan tahun 2009 ada sekitar 4,5 juta tenaga kerja yang dikirim Indonesia ke negara lain. Namun pengiriman TKI sektor ini banyak menimbulkan persoalan. Sehingga dengan menggelorakan kemandirian melalui transmigrasi, diharapkan mengurangi problem tersebut. Khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dari 14,2 persen menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.

Sumber: Vivanews.com

Posted in: Agriculture,Kebijakan Pemerintah,Papua Autonomy,Problems