Jadwal Pemilihan di Papua Tunggu Sikap Pemerintah

JAKARTA (Suara Karya): Jadwal pemilu kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah di Provinsi Papua, yakni Keerom dan Jayapura, belum dapat ditetapkan.

"Karena, masih harus menunggu sikap pemerintah tentang calon bupati/wali kota harus orang asli Papua," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha, di Jakarta, Rabu (28/4).

"Kita serahkan ke KPU kabupaten/kota di Papua untuk merevisi jadwal pilkada untuk mengakomodasi persoalan politik disana. Kami memahami dinamika politik yang sedang terjadi," katanya.

Menurut Putu Artha, pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sedang melakukan sinkronisasi peraturan. "Kami menyerahkan ke pemerintah, apakah perlu ada perdasus (peraturan daerah khusus) atau mungkin peraturan pemerintah pengganti undang-undang" katanya.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) memutuskan bahwa pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Papua harus orang asli Papua dari masyarakat daerah setempat. Keputusan MRP Nomor 14/MRP/2009 ini telah mendapat dukungan dari Dewan Adat Kabupaten Keerom.

Ketua Dewan Adat Keerom Hubertus Borotian mengatakan, sudah saatnya orang Papua diberikan kesempatan untuk memimpin dan membangun daerahnya sendiri.

Selain itu, Forum Lintas Nusantara Papua, yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi pemuda keagamaan dan mahasiswa serta ikatan pelajar, mendukung keputusan kultural MRP tersebut.

Juru bicara Forum Lintas Nusantara Papua Stevi Ayorbaba saat menyatakan putusan MRP adalah penyelamatan hak politik orang asli Papua, sejalan dengan semangat Otonomi Khusus di Papua.

Sementara itu, Ketua DPR Provinsi Papua Jhon Ibo mengusulkan pilkada ditunda hingga pemerintah pusat dan provinsi mengambil keputusan tegas atas surat keputusan MRP ini.

Ia mengatakan, SK MRP merupakan keputusan keberpihakan terhadap orang asli Papua tentang bakal calon kepala daerah di Papua yang harus putra daerah.

Sesuai dengan usulan tersebut, kata Jhon Ibo, nantinya DPR Papua akan langsung membentuk panitia khusus (pansus) guna menindaklanjuti usulan penundaan pilkada itu. (Tri Handayani)

Posted in: Berita Daerah,Kebijakan Pemerintah,Papua Autonomy