JAKARTA - Wakil Presiden Boediono memberikan waktu satu pekan kepada seluruh menteri dan kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait dengan pembangunan, untuk memberi masukan mengenai rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
"Selama satu minggu ini para menteri dan kepala lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPNK diminta memberi masukan akhir draft Perpres LPNK," kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat, hari ini.
Hal tersebut dikatakan usai dirinya mengikuti rapat mengenai Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Mensos Salim Segaf Al Jufri, serta Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.
Menurut Yopie, rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, beragenda pokok menyiapkan Perpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) yang merupakan tindak lanjut Sidang Kabinet. Sebelumnya, juga sudah ada masukan dari pemerintah daerah maupun kaukus Papua di DPR RI.
Dikatakan, tujuan utama rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi para menteri dan LPNK mengenai draf Perpres P4B yang sedang dalam proses penyusunan.
Setelah itu, kata Yopie, diskusi akan berlanjut dengan mengundang Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk meminta masukan atas konsep pemerintah dan kemudian dilaporkan lagi kepada Presiden.
"Pemerintah juga akan melakukan diskusi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan mengenai rancangan Perpres ini," katanya.
Tujuan Perpres ini untuk menciptakan sinergi dan komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengumpulkan dan menyatukan seluruh sumberdaya yang ditujukan untuk pembangunan Papua dan Papua Barat, supaya hasilnya lebih efektif dan optimal daripada jika upaya ini dijalankan secara sendiri-sendiri.
"Untuk itu, ini memerlukan kerelaan masing-masing kementerian dan LPNK untuk melepaskan egosime sektoral masing-masing," tutur Yopie.
Inti karakteristik Perpres P4B yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya antara lain pendekatan berbasis klaster kawasan, kegiatan pusat dan daerah lebih terintegrasi, perluasan kebijakan pokok yang dulu tercantum pada Inpres 5/2007, serta penajaman program dan kegiatan prioritas.
Selain itu, juga memperhaikan faktor sosial politik, pembentukan UP4B sebagai badan khusus, aksi nyata kepada masyarakat asli Papua lebih nyata pada lokus yang berbasis karakter kawasan, serta penyusunan rencana aksi percepatan disusun bersama Pemda, sehingga ada rasa kepemilikan yang lebih kuat di masyarakat dan pemerintah daerah.
Ditargetkan pada Maret mendatang UP4B sudah bisa beroperasi," ucap Yopie Hidayat, menambahkan.(dat03/antara)
Sumber: Waspada.co.id
Tuesday, February 15, 2011
Boediono 'warning' Perpres Papua
2/15/2011 08:17:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Papua Autonomy
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Indonesia: ‘Nothing controversial’ in leaked West Papua report
- Anatomy of an Occupation: Indonesian Military in West Papua
- Aceh serves as model for Papua
- Kapan Pemerintah Mau Dialog Soal Papua?
- Horizontal-Vertikal Bersamaan
- The case for West Papuan self–determination
- Dialogue and Demilitarization Needed in Papua: Imparsial
- Jangan Anggap Remeh Gerakan Intelektual Papua Barat
- Penyelesaian Konflik Papua dengan Dialog
- Ekonomi Bisnis Finansial Pemerintah Kaji Format Penataan Papua
- Polisi Kirim Densus 88 ke Papua
- RI Berusaha Minimalisir Dampak Demo Papua
- Soal Papua, Pemerintah Harus Cantik Berdiplomasi
- Mendambakan “Surga Kecil”, Tanah Papua
- Isu Kesejahteraan Picu Kekerasan Papua
- Papuans demand more attention
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Dialog, Satu-satunya Solusi Masalah Papua
- Empat Sekolah, Hanya Ada 2 Guru
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Pasukan Marinir ke Marauke
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Marinir ke Biak
- Gelar UN, Biak Alokasikan Rp 2,1 Miliar
- Di Jayawijaya, Dua Sekolah Tak Ikut UN
Kebijakan Pemerintah
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Pesawat Bertambah, TNI AU Bakal Tambah Pangkalan
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Papua Banjir Mata-Mata
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Pemekaran Papua Tengah Ditarget Tahun ini
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Diserahkan 11 Rekomendasi Daerah Otonomi Baru Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru