REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Imam Sufaat mengatakan, pihaknya akan mereposisi atau mengganti sejumlah radar lama dengan yang baru. "Kami berencana mengganti sejumlah radar lama dengan yang baru, antara lain radar di Congot, Ngliyep dan Ploso," katanya usai meresmikan Satuan Radar 244 Merauke di Merauke, Papua, Rabu (16/3).
Imam mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 18 satuan radar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, tambah Kasau, ada radar yang memiliki usia lebih dari 20 tahun dan harus segera diganti dengan yang baru.
"Saat ini sudah ada penawaran dari beberapa perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Tentunya ini sangat baik, jika ada perusahaan dalam negeri yang akan membuatkan radar untuk kami," kata Imam.
Ia menegaskan, Indonesia dengan wilayah sangat luas tentu membutuhkan 'mata dan telinga' yang maksimal untuk menjaga kedaulatan wilayahnya serta mendeteksi adanya ancaman pelanggaran wilayah udara RI. "Kita membutuhkan setidaknya 32 satuan radar di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Kasau.
Keberadaan radar-radar tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab TNI Angkatan Udara untuk menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Source: www.republika.co.id
Thursday, March 17, 2011
TNI-AU Bakal Reposisi Beberapa Radarnya yang Lama
3/17/2011 05:48:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Military
- Wakil Kepala Bais TNI Jabat Pangdam XVII/Cenderawasih
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Tolak Leopard, Pangdam Cenderawasih Minta Panser
- Wests a world apart in bloody bid for freedom
- Pesawat Bertambah, TNI AU Bakal Tambah Pangkalan
- Papua Banjir Mata-Mata
- Pemuda Papua Kritik Pendekatan Keamanan Indonesia
- Kalau Tak Bisa Ungkap, Kapolda Diminta Mundur !
- DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom
- Indonesian president needs to reign in rampant military in West Papua
- Indonesia urged to rein in Kopassus to give Papua a chance at peace
- Anatomy of an Occupation: Indonesian Military in West Papua
- The Papua Problem: Seeds of Disintegration
- Menanti Ujung Tabir Teror Jayapura
- Imparsial: Jumlah Prajurit TNI di Papua Mencapai 16.000
- TNI Lakukan Aksi Spionase di Papua?
- HRW Soal Aksi Mata-mata TNI di Papua
- Operasi Militer Timbulkan Teror Baru di Papua
- West Papua: Military report confirms desire for freedom
- Academics call for end to military approach in Papua
- Dialogue and Demilitarization Needed in Papua: Imparsial
Berita Daerah realita hidup
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum
pangdam XVI cenderawasih
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum