Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat

JAKARTA--MICOM: Pemerintah tidak boleh berpuas diri alias lepas tangan pascapemberian otonomi khusus bagi Papua. Pasalnya, sikap tersebut membuat aliran dana otonomi khusus berpotensi diselewengkan untuk kegiatan separatisme seperti aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

"Mereka akan mencoba melepaskan diri kalau merasa tidak sejahtera. Di dalam benak mereka, selama masih bergabung dengan RI, mereka tidak akan merasa sejahtera," ujar mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/8).

Endriartono mengatakan kelompok-kelompok masyarakat di perbatasan sangat rawan untuk memisahkan diri dari NKRI. Sebab, masyarakat di perbatasan cenderung merasa mampu meraih kesejahteraan apabila mereka berpisah dari NKRI.

"Walau mungkin belum tentu. Tetapi kemungkinan itu ada ketimbang puluhan tahun bersama NKRI," tutur dia.

Menurut Endriartono, pemerintah harus punya prioritas anggaran terhadap daerah-daerah yang berpotensi lepas jika tidak ditangani dengan baik. Selain Papua, Endriartono memberi contoh beberapa daerah bermasalah seperti di Pulau Kalimantan yang berpotensi jatuh ke tangan Malaysia karena masalah kesejahteraan.

"Jadi, pemerintah pusat itu jangan merasa mentang-mentang sudah memberi bantuan melalui dana otonomi khusus Papua, lalu tugasnya sudah selesai. Pemerintah harus juga mengawasi ke mana uang-uang itu," ujar Endriartono.

Lebih jauh, Endriartono mengemukakan dirinya pernah mendapat informasi dari salah satu bekas aktivis OPM bahwa sebagian lapisan masyarakat tertentu memang berhasil memperkaya diri dengan adanya dana otsus. Meski begitu, mereka yang tidak punya akses terhadap dana otsus tetap saja melarat. (SZ/OL-04)

Sumber; http://www.mediaindonesia.com

Posted in: Act of Free Choice,OPM,OTSUS