JAKARTA--MICOM: Pemerintah perlu format baru untuk menjaga stabilitas di Papua.
Maraknya aksi kekerasan di Papua menunjukkan kebutuhan penataan stabilitas. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) tengah melakukan kajian untuk mencari format stabilitas di Papua.
"Kami justru akan mencari format stabilitas. Oleh karena itu bayangannya sementara, tentu nanti akan dilakukan di seminar," ujar Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji usai bertemu dengan presiden di Jakarta, Jumat (5/8).
Ia mengungkapkan, format baru ini membutuhkan pandangan dari kalangan akademisi dan media. Lemhanas tidak mau terkurung dalam stabilitas pemahaman fungsi TNI-Polri semata. Makanya ia meminta adanya masukan dari berbagai kalangan.
Presiden sendiri, menurut Budi, sudah memberikan arahan bahwa cara-cara kekerasan tidak dapat mengendalikan kondisi di Papua. "Presiden tadi menyampaikan tidak bisa yang salah itu lalu kita gebuk. Penindakan yang represif itu tidak mungkin," jelasnya.
Lemhanas mulai mengarahkan penyelesaian horisontal dan vertikal dalam penanganan Papua. Secara horisontal hubungan antar masyarakat Papua harus didukung.
Ia mengakui masyarakat Papua sendiri cukup beragam. Masyarakat ini terdiri dari masyarakat pesisir dan pegunungan. Mereka memiliki 400 bahasa adat.
"Secara vertikal, ada kebijakan otonomi daerah bagaimana ini dilaksanakan secara efektif," lanjutnya. (Yoi/OL-9)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com
Saturday, August 6, 2011
Ekonomi Bisnis Finansial Pemerintah Kaji Format Penataan Papua
8/06/2011 02:53:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Papua Autonomy
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Indonesia: ‘Nothing controversial’ in leaked West Papua report
- Anatomy of an Occupation: Indonesian Military in West Papua
- Aceh serves as model for Papua
- Kapan Pemerintah Mau Dialog Soal Papua?
- Horizontal-Vertikal Bersamaan
- The case for West Papuan self–determination
- Dialogue and Demilitarization Needed in Papua: Imparsial
- Jangan Anggap Remeh Gerakan Intelektual Papua Barat
- Penyelesaian Konflik Papua dengan Dialog
- Polisi Kirim Densus 88 ke Papua
- RI Berusaha Minimalisir Dampak Demo Papua
- Soal Papua, Pemerintah Harus Cantik Berdiplomasi
- Mendambakan “Surga Kecil”, Tanah Papua
- Isu Kesejahteraan Picu Kekerasan Papua
- Papuans demand more attention
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Dialog, Satu-satunya Solusi Masalah Papua
- Empat Sekolah, Hanya Ada 2 Guru
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Pasukan Marinir ke Marauke
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Marinir ke Biak
- Gelar UN, Biak Alokasikan Rp 2,1 Miliar
- Di Jayawijaya, Dua Sekolah Tak Ikut UN
Kebijakan Pemerintah
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Pesawat Bertambah, TNI AU Bakal Tambah Pangkalan
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Papua Banjir Mata-Mata
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Pemekaran Papua Tengah Ditarget Tahun ini
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Diserahkan 11 Rekomendasi Daerah Otonomi Baru Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru