JAKARTA--MICOM: Pemerintah harus mengedepankan upaya dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Upaya campur tangan asing dalam konflik ini, harus diwaspadai.
Hal itu dikemukakan Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Jumat (5/8). "Yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari informasi sedetil-detilnya apa yang terjadi, dan mengapa itu terjadi. Kemudian harus tahu kira-kira siapa yang dianggap sebagai representasi kelompok-kelompok yang biasa diajak dialog," ujarnya.
Penyelesaian dengan cara militer, menurut Ikrar, tidak bisa lagi menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Karena pendekatan kemerdekaan di papua sendiri tidak lagi menggunakan cara militer sporadis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di masa lalu.
"Sekarang melalui diplomasi dan politik internasional. Cara-cara mereka melakukan unjuk rasa itu damai dan menarik empati baik di tingkat domestic maupun internasional. Ini harus dipahami oleh pemerintah Indonesia," jelas Ikrar.
Ia melihat, ada dua kelompok yang memanas-manasi persoalan di Papua sehingga tidak pernah selesai. Yang pertama adalah kelompok yang ingin mendukung Papua merdeka. Kelompok kedua justru aparat keamanan sendiri, termasuk dari TNI.
"Itu yang harus diingat oleh TNI dan polisi supaya jangan salah mengambil antisipasi dalam konflik di tanah Papua. Jangan sampai menimbulkan konflik horizontal dan vertikal," jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap remeh dukungan asing terhadap kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan Papua. "Terlepas dari yang mendukung (kemerdekaan Papua) Cuma sedikit, bisa dilihat pernyataan-pernyataan di website cukup menggelisahkan. Gerakan kemerdekaan bisa digerakan segelintir orang yang kemudian berkembang menjadi besar. Hal ini yang harus diingat pemerintah," tegasnya. (Wta/OL-04)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com
Saturday, August 6, 2011
Penyelesaian Konflik Papua dengan Dialog
8/06/2011 02:58:00 PM
Elsham News Service
