Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya

Jakarta - Serangkaian kerusuhan di Papua akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masalah di Papua makin rumit. Pendekatan kemakmuran dengan memberikan dana otonomi khusus (otsus) saja tak cukup. Papua membutuhkan dialog dengan Pemerintah Pusat.

"Masalah Papua bukan menggelontorkan dana besar di sana, tapi bagaimana menciptakan situasi yang adil di sana dengan melibatkan tokoh-tokoh untuk berdialog," ujar anggota subkomisi mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Ridha Saleh yang menangani masalah Papua.

Ridha mempertanyakan hasil dari dana otsus Papua yang digelontorkan pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pemerintah harus segera menggelar dialog, termasuk dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berikut wawancara detikcom dengan Ridha Saleh, Kamis (4/8/2011):

Apa penyebab serangkaian kekerasan di Papua akhir-akhir ini?

Masalah Papua tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Papua harus dilihat utuh, sekarang ini problem makin crowded, makin ribet, susah. Harus dilihat banyak sekali dimensi yang mempengaruhi situasi Papua ini.

Tidak hanya situasi politik, tapi juga ekonomi, ketidakadilan, pelanggaran HAM, korupsi macam-macam, itu harus ditempatkan sebagai satu masalah untuk melihat Papua.

Kejadian kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, adanya konflik antarsuku disebabkan pendaftaran pemilukada, harus ditempatkan dalam situasi di Papua secara menyeluruh. Kemudian soal penembakan akhir-akhir ini terjadi, tidak bisa dilihat itu adalah tindakan terpisah dari berbagai masalah lain.

Penyelesaian masalah Papua harus diprioritaskan. SBY harus prioritaskan penyelesaian Papua ini secepatnya.

Ada 2 level. Pertama, penyelesaiannya melalui kelompok OPM. Kelompok OPM ini keberadaan mereka harus dilihat sebagai satu kelompok yang perjuangannya sekarang sudah lebih jauh meminta keadilan. Dari faktar ini, segera mereka didekati. Tidak boleh lagi dengan cara memburu, menembak, ada pendekatan yang lain.

Kedua, penyelesaian menyeluruh melalui dialog, yang sekarang didengungkan semua pihak ini. Mendialogkan situasi Papua, menyeluruh, kasus pelanggaran HAM, ekonominya.

Dari tahun ke tahun, Pemerintah menuding serangan ini dilakukan kelompok separatis OPM, benarkah itu? Sedangkan OPM sendiri menolak bertanggung jawab?

Ciri-ciri dari peristiwa OPM itu biasanya OPM menembak dan bertanggung jawab terhadap peristiwa. OPM akhir-akhir ini tidak pernah menyampaikan statemen mereka bertanggung jawab.

Banyak pendapat di Papua, intelektual, tokoh-tokoh gereja di Papua, ada OPM yang dibina kelompok tertentu. Ada OPM yang betul-betul secara historis mereka mengangkat senjata karena ketidakaduilan. Harus dilihat peristiwa penembakan akhir-akhir ini, kelompok yang menginginkan keadilan itu atau memang kelompok yang menginginkan Papua tidak aman.

Siapa kelompok tertentu itu? Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menduga adanya kemungkinan dukungan internasional terhadap aksi separatisme di Papua, itu bagaimana?

Mungkin yang saya maksudkan bahwa kelompok gerakan Papua ini, OPM, memang punya jaringan internasional yang menginginkan keadilan di Papua ini. Tapi kelompok yang diduga dibentuk kelompok tertentu yang menginginkan agar Papua ini tidak stabil. Seperti penembakan beberapa kali ini, banyak pendapat di Papua bukan dari kelompok OPM, walaupun aparat menuduh ini kelompok OPM.

Makanya pemerintah harus ambil tindakan gelar dialog, negosiasikan, membicarakan situasi ini dengan kelompok OPM.

Tahapannya bisa dilakukan pada kelompok yang mengatasnamakan dirinya OPM yang perjuangkan keadilan atau segera melakukan dialog yang segera dituntut masyarakat Papua selama ini.

Sudah berjalankah dialog Pemerintah Pusat-Papua ini?

Belum ada, itu apa yang diinginkan oleh orang Papua ini. Ini pemerintah selalu lambat, tidak ada respon, tidak peka.

Masalah Papua bukan masalah menggelontorkan dana besar di sana, tapi bagaimana menciptakan situasi yang adil di sana dengan melibatkan tokoh-tokoh untuk berdialog.

Padahal dana otus Papua selama ini sudah begitu besar?

Tapi apa hasilnya? Ya juga ada korupsi, tapi nggak ada yang signifikan mempengaruhi. Pemerintah cepat berdialog sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar.

TNI sudah melakukan program seperti Tentara Manunggal Masuk Desa, namun KSAD mengindikasikan tidak menutup kemungkinan adanya langkah militer bila separatis itu juga represif? Sudah sesuaikah langkah itu?

Pendekatan represif sudah tidak boleh lagi, karena TNI tidak boleh membabi buta melihat Papua. Tuntutan Papua yang kami terima, kami sudah bertemu dengan kelompok OPM di sana, tuntutan itu ada 3 hal, yaitu:

1. Mereka inginkan tidak ada lagi operasi militer dan menarik seluruh pasukan, yang BKO-BKO itu. Yang ada hanya organik, mereka setuju.
2. Mereka juga inginkan agar aspirasi politik mereka ini tidak boleh distigmatisasi, dituduh OPM, dihina.
3. Pendekatan keamanan harus segera dihentikan sedikit

Penyelesaian masalah Papua tidak mungkin akan bisa diselesaikan kalau pemerintah kita, TNI, Polri tidak memperlihatkan niat baiknya. Apa itu? Dengan tidak lagi ada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, itu harus.

Kami selalu terima laporan, orang Papua ini lukanya sudah terlalu dalam, treatment-nya tidak seperti itu. Papua belum ada penyelesaikan sama sekali. Kita minta Presiden segera mengambil upaya-upaya yang betul-betul menyentuh persoalan paling mendasar dari hak orang Papua.

Kemarin ribuan orang di Papua Barat berdemo untuk referendum, bagaimana dengan permintaan mereka untuk referendum?

Ini karena pemerintah tidak pernah responsif terhadap keinginan orang Papua, membiarkan saja aspirasi, hingga semakin liar terus menerus. Apa yang diminta orang Papua, agar pemerintah menggelar dialog tapi yang diberikan lain. Selalu ada miskomunikasi.

Nggak ada pilihan lain, yang pertama, segera Presiden harus ambil tindakan untuk gelar dialog seperti yang diinginkan. Membuka ruang untuk bernegosiasi dengan kelompok OPM, bukan memburunya.

Semua OPM yang kami terima, mereka rata-rata bersedia untuk gencatan senjata, mau menyerahkan senjatanya, tentu ada permintaan-permintaan mereka di sini. Sebab kelompok OPM mau bernegosiasi.

Bagaimana dengan OPM yang dibina kelompok tertentu itu?

Itu dengan sendirinya akan mati kalau OPM-nya sudah punya komitmen. Kalau ada kelompok ini sudah ketahuan siapa yang buat.

Kami sudah pernah ketemu sama Presiden dan meminta upaya dialog dan negosiasi dibuka, tapi belum ada hasilnya. Cepatlah Presiden menggelar dialog.(nwk/nrl)

Sumber; http://www.detiknews.com

Posted in: Act of Free Choice,Dialog,Kekerasan di Papua,OPM,TNI