JAKARTA--MICOM: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan daerah dan dengan aparat-aparat terkait untuk mencari langkah dan solusi dalam penyelesaian masalah di Papua.
"Kita tidak akan mentolerir gerakan separatisme," tukas Purnomo di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (4/8). "Kita harus melakukan koordinasi dengan daerah karena daerah itu tahu persis duduk permasalahannya seperti apa."
Sebelum melakukan koordinasi, Menhan menekankan pentingnya untuk membedakan apakah masalah yang kini terjadi di Papua merupakan tindak kriminal atau memang sudah gerakan separatisme.
"Nah, di situlah kita melakukan koordinasi. Tadi juga disampaikan bahwa pasukan kita juga ada di sana dan tadi juga ada masukan dari berbagai macam pihak," kata Purnomo.
Ditanya apakah masalah di Papua ini ada dukungan dari internasional terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menhan menjawab,"Ada kemungkinan itu. Tapi kita belum sampai kepada kesimpulan itu."
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan penambahan personil di Papua.
"Sementara ini kami menganggap pasukan di Papua masih cukup. Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin akan membicarakan masalah Papua dengan Kementerian Dalam Negeri. "Penyelesaiannya berangkat dari Otsus (Otonomi Khusus) seperti apa. Lalu, hasil evaluasi Otsus seperti apa. Kemudian juga kami akan mengundang Kementerian Luar Negeri bagaimana kasus seperti ini. Dan tidak mustahil kita bicara dengan tokoh-tokoh yang ada di Papua." (*/OL-12)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com
Tuesday, August 9, 2011
Pemerintah akan Lakukan Koordinasi Masalah Papua
8/09/2011 08:18:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
OPM
- OPM Bantah Anggotanya Tertangkap Polisi
- Diduga Anggota OPM, 13 Warga Papua Ditangkap
- Jakarta needs fresh approach to Papua conflict
- ‘Forgotten’ Papua Waits for Jakarta as Violence Rages on
- Kalau Tak Bisa Ungkap, Kapolda Diminta Mundur !
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom
- Indonesian president needs to reign in rampant military in West Papua
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- TNI Lakukan Aksi Spionase di Papua?
- HRW Soal Aksi Mata-mata TNI di Papua
- Kontras: Ada Perlawanan Simbolik di Papua
- Operasi Militer Timbulkan Teror Baru di Papua
- West Papua: Military report confirms desire for freedom
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Academics call for end to military approach in Papua
- Ikrar Curigai Peran TNI di Konflik Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Gerakan Baru Papua Merdeka
- Kontras Yakin Parlemen Inggris Tak akan Dukung OPM
- Percepatan Provinsi Papua Tengah jadi Solusi
- Police Call on Densus 88 to Stem Violence
OTSUS
- Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran
- Aceh Agency to Be Model for Papua
- Some Papuans skeptical about UP4B
- Papuans’ trust in Jakarta pinned on new team
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Keppres Percepatan Pembangunan Papua belum Diteken
- JK : Otonomi Khusus Tak Cukup untuk Selesaikan Konflik Papua
- Aceh Peace Model Stumbles in Troubled Indonesian Papua Region
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- Hentikan Pendekatan Militer di Papua
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Forum Akademisi untuk Papua Damai
- Forum Ilmuwan Desak Dialog Jakarta Papua
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- Penguatan Pengetahuan Lokal Papua Dalam Otsus yang Melemah
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Keadilan Bagi Papua
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
TNI
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- Tolak Leopard, Pangdam Cenderawasih Minta Panser
- Hentikan Pembentukan Milisi di Papua
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Indonesian president needs to reign in rampant military in West Papua
- SBY Diminta Copot Kapolda dan Pangdam Cenderawasih
- Pratu Hasirun Divonis 6 Bulan
- Operasi Militer Tak Selesaikan Konflik Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Ikrar Curigai Peran TNI di Konflik Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Pengerahan TNI di Papua Tanpa Keputusan Politik
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- OTK Kembali Beraksi di Abepura
- Minibus Ditembaki Orang Tak Dikenal
- Soal Papua, di Mana Komnas HAM?
- Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Cegah Separatis Papau Dipecah Jadi Empat Provinsi
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru
- Kasad: Pendekatan Militer untuk Hadapi OPM
- Atasi Rusuh Papua, Ini Strategi Lemhanas