Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara-negara besar tidak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.
“Itu bentuk ekpresi ketidakpuasan Papua. Pemerintah nggak perlu gerah. (Mereka) Nggak bakalan memberikan dukungan. Ada kepentingan ekonomi di sana, Amerika, Inggris dan negara besar. Mereka butuh stabilitas ekonomi politik untuk bisnisnya. Siapa kalau bukan pusat yang bisa menjamin. Mereka masih percaya pemerintah pusat mampu menjaga stabilitas,“ kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, kepada wartawan di kantornya, Jl Borobudur, Minggu (7/8/2011).
Menurut Haris, peningkatan suhu keamanan pasca kerusuhan yang menewaskan belasan warga Papua memunculkan tarik-menarik kekuatan antar kepentingan. Ada yang menginginkan damai, ada yang menempuh jalur hukum internasional maupun opsi kekerasan.
Atas berbagai alternatif itu, pemerintah diminta bijak.
“Kekerasan meningkat, ada yang menginginkan konfrensi damai dan dialog damai di London. Ada kontestasi hukum internasional, di sisi lain dengan dialog damai. Ada kontestasi dengan model kekerasan,“ ucap Haris.
“Harusnya kita punya pelajaran soal-soal itu. Harus belajar. Ada Timor Leste, ada Aceh. Hanya keledai yang terperosok 2 kali. Ini sudah 3 kali,“ tambahnya.
Anggota parlemen Inggris memfasilitasi pertemuan dengan anggota OPM. Pertemuan itu dikenal dengan International Parliamentary for West Papua (IPWP) yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris sejak 15 Oktober 2008, yang bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.
IPWP itu didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga eksil kemerdekaan Papua Barat Benny Wanda. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Benny juga menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.(Ari/gun)
Sumber; http://www.detiknews.com
Tuesday, August 9, 2011
Kontras Yakin Parlemen Inggris Tak akan Dukung OPM
8/09/2011 05:07:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
IPWP
Papua Struggle
- Cegah Separatis Papau Dipecah Jadi Empat Provinsi
- Gerakan Baru Papua Merdeka
- Dialog dengan Masyarakat Papua Harus Segera Dilakukan
- Musical tribute to West Papuan struggle for independence
- The week in review: Fighting graft and separatism
- West Papua: Fresh protests for freedom
- West Papua: Freedom protesters challenge ‘blind eye’ of the West
- The struggle to make Papua a land of peace
OPM
- OPM Bantah Anggotanya Tertangkap Polisi
- Diduga Anggota OPM, 13 Warga Papua Ditangkap
- Jakarta needs fresh approach to Papua conflict
- ‘Forgotten’ Papua Waits for Jakarta as Violence Rages on
- Kalau Tak Bisa Ungkap, Kapolda Diminta Mundur !
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom
- Indonesian president needs to reign in rampant military in West Papua
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- TNI Lakukan Aksi Spionase di Papua?
- HRW Soal Aksi Mata-mata TNI di Papua
- Kontras: Ada Perlawanan Simbolik di Papua
- Operasi Militer Timbulkan Teror Baru di Papua
- West Papua: Military report confirms desire for freedom
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Academics call for end to military approach in Papua
- Ikrar Curigai Peran TNI di Konflik Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Pemerintah akan Lakukan Koordinasi Masalah Papua
- Gerakan Baru Papua Merdeka
- Percepatan Provinsi Papua Tengah jadi Solusi
- Police Call on Densus 88 to Stem Violence