INILAH.COM, Jakarta - Bentuk perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi melakukan perlawanan secara frontal. Kini, dilakukan dengan diplomasi internasional. Munculnya International Lawyers for West Papua (ILWP), adalah bentuk jaringan diplomasi OPM.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Pemerintah harus bisa melawan dengan diplomasi juga. "Terlepas dari 200 orang yang diundang tapi yang datang 78, pernyataan-pernyataan mereka memang cukup menggelisahkan. Kemerdekaan di Papua tidak lagi sporadis tapi diplomasi dan politik internasional," ujar Ikrar di DPR, Jumat (5/8/2011).
Menurut Ikrar, bukan lagi saatnya bagi Pemerintah menganggap enteng masalah ini. Walau aktor-aktornya adalah negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang punya hubungan diplomatis dengan Indonesia.
"Ini yang harus dipahami pemerintah, bukan lagi Indonesia dengan Australia atau Amerika Serikat itu seolah-olah bisa diselesaikan karena hubungan antar negara baik. Tidak hanya G to G (Goverment to Goverment) tapi aktor-aktor non negara, itu yang harus dipahami," jelas Ikrar.
Dikatakan Ikrar, jaringan-jaringan yang dibangun seperti west Papua network atau west Papua frendship asosiation, adalah bukti konkret jaringan ini sangat luas. Termasuk, menggunakan media-media sosial yang marak berkembang. Seperti twitter dan facebook, untuk menggalang dukungan internasional. "Mereka meniru Timor Leste."
Pemerintah, saran Ikrar, harus melakukan pemetaan. Yaitu mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sembari membuka dialog dengan kelompok tertentu yang representatif. "Paling tidak pertama mencari info yang benar-benar terjadi dan kenapa. Kedua pemerintah harus tahu siapa yang benar-benar bisa diajak dialog," katanya.
Termasuk masyarakat Indonesia, menurutnya tidak perlu membuat semacam laskar untuk melawan OPM. Sebab, ditakutkan justru akan menimbulkan konflik sosial lagi. "Jangan dibalas dengan milisi merah putih atau laskar yang justru menimbulkan konflik horizontal. Bagaimana kita cantik dengan diplomasi. Termasuk, peran Menkopolhukam dan Menlu harus dominan." [mvi]
Sumber; http://nasional.inilah.com
