JAYAPURA--MICOM: Pemerintah Provinsi Papua mendapat tambahan alokasi dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1 trilun tahun 2012, untuk pembangunan infrastruktur di daerah itu yang anggaran itu sudah masuk dalam RAPBN.
Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai menjelaskan tambahan dana sebesar Rp1 triliun tersebut dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato nota pengantar keuangan pada Selasa (16/8).
"Ya, dengan adanya tambahan itu, saya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Jakarta untuk membicarakan hal tersebut. Memang pada saat menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden menyampaikan soal tambahan dana tersebut," kata Syamsul Arief Rivai kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (17/8).
Dengan adanya tambahan dana tersebut, kata Gubernur, dirinya akan meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), asisten II, serta dinas terkait dengan infrastruktur Provinsi Papua untuk segera menyiapkan program, seingga apabila anggaran itu datang betul-betul terarah.
"Saya sudah meminta pihak Bappeda, asisten II, dan dinas-dinas dengan pembangunan ifrastruktur untuk menyiapkan program, agar pada saat dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat dapat benar-benar terarah untuk pembangunan di Papua," katanya.
Dijelaskannya, dana tambahan sebesar Rp1 triliun berbeda dengan dana Otonomi Khusus (Otsus). Jadi ini murni dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur di Papua.
"Selama ini kita kan sudah mendapat dana Otsus. Jadi dana sebesar Rp1 triliun itu murni dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur," tandasnya. (Ant/OL-2)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com
Monday, August 22, 2011
Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
8/22/2011 05:22:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
Kebijakan Pemerintah
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Pesawat Bertambah, TNI AU Bakal Tambah Pangkalan
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Papua Banjir Mata-Mata
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Pemekaran Papua Tengah Ditarget Tahun ini
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Diserahkan 11 Rekomendasi Daerah Otonomi Baru Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru
OTSUS
- Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran
- Aceh Agency to Be Model for Papua
- Some Papuans skeptical about UP4B
- Papuans’ trust in Jakarta pinned on new team
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Keppres Percepatan Pembangunan Papua belum Diteken
- JK : Otonomi Khusus Tak Cukup untuk Selesaikan Konflik Papua
- Aceh Peace Model Stumbles in Troubled Indonesian Papua Region
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- Hentikan Pendekatan Militer di Papua
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Forum Akademisi untuk Papua Damai
- Forum Ilmuwan Desak Dialog Jakarta Papua
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- Penguatan Pengetahuan Lokal Papua Dalam Otsus yang Melemah
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Keadilan Bagi Papua