JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan kerusuhan sosial di Papua harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif. Namun, ketika persoalan itu sudah menyangkut tindakan anarki dan melanggar hukum serta upaya untuk merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat keamanan harus menindak tegas.
"Presiden memerintahkan kepolisian dan TNI segera berkoordinasi dan memastikan tidak lagi jatuh korban jiwa, apalagi menyangkut warga sipil. Presiden menginstruksikan agar diupayakan suatu pendekatan yang persuasif untuk menghindari korban jiwa," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Selasa (2/8/2011).
"TNI tidak harus keras untuk menenangkan situasi. Namun, jika hal itu sudah berubah menjadi hal yang inkonstitusional, anarki, dan merongrong kewibawan NKRI, harus ditindak tegas," kata Julian.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan antarkelompok pendukung politik di Puncak Jaya, Sabtu (30/7/2011), mengakibatkan 18 orang tewas. Papua kembali memanas setelah pada Senin lalu terjadi penyerangan di Abepura, Jayapura, yang menewaskan 4 orang. Satu di antara korban tewas itu diidentifikasi sebagai prajurit TNI bernama Dominikus Keraf.
Julian menambahkan, pendekatan persuasif yang dilakukan harus melibatkan pemuka adat, pemimpin masyarakat, atau tokoh informal yang lain.Sumber; http://nasional.kompas.com
