Jurnas.com | KOMISI I DPR mengusulkan dibentuknya kementerian yang khusus mengurusi berbagai persoalan di Papua. “ Paling tidak ada menteri khusus yang bisa menangani masalah Papua. Di Inggris, ada menteri yang menangani Irlandia Utara, dia ada kementerian khsus,” kata Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya di DPR, Kamis, (11/8).
Dikatakan Tantowi, persoalan yang kerap terjadi di Papua terkait aspek kesejahetraan. Meski demikian, Tantowi mengakui, bahwa pemerintah pusat telah mempunyai politik yang relatif baik untuk mensejahterakan Papua. Hanya saja, implementasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. “Niat baik pemerintah sudah ada, yakni adanya dana otonomi khusus. Tapi itu percuma, dana otsus itu seperti memberikan mobil mewah, tapi gak ada petunjuk manualnya. Pemerintah harus mengatasi itu yakni harus dibentuk kementerian khusus sehingga dana otsus bisa dimonitor,” urai Tantowi.
Penyelesaian untuk Papua, lanjut Tantowi, harus diposisikan seperti menangani persoalan lain seperti perbatasan dengan negara tetangga. Tantowi juga mengakui ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Papua lepas dari pangkuan ibu pertiwi. “Urgensi papua ini tinggi. Papua dilirik negara asing, Mereka melihat sumber daya alam Papua, ada negara yang memang pengen Papua lepas. Tapi proses penanganan oleh pemerintah, seperti biasa biasa saja, tidak ada gebrakan,” kata Tantowi. Penulis: Heri Arland
Sumber; http://www.jurnas.com
