MANOKWARI-Pemerintah Kabupaten Manokwari dibawah kepemimpinan duet Bupati-Wakil Bupati, Dr Bastian Salabai dan Dr Roberth Hammar mempunyai utang mencapai Rp 200 miliar lebih. Tanggungan utang yang besar ini merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
‘’Ini utang dari pemerintahan pendahulu yang harus kami selesaikan,’’ ujar Wakil Bupati Roberth Hammar ketika bertatap muka dengan pengurus dan jemaah Mesjid Al-muttaqien Kampung Ambon, kemarin.
Wabup mengatakan, karena utang maka harus dilunasi. Utang-utang ini dari pihak ketiga rekanan. Dirinya pun telah memeriksa setiap instansi. ‘’Sebagai utang harus diselesaikan mesti secara bertahap,’’ tukasnya lagi.
Dia mengakui, pembayaran utang ini menjadi beban tersendiri dari
pemerintah daerah. Karena selain harus membiayai pelaksanaan roda pemerintahan dan embunganan. Sehingga upaya pelunasan utang akan bertahap.
Apalagi dalam tahun rencana anggaran RAPBD 2012 Kabupaten Manokwari mendatang hanya sekitar Rp 670 M,dimana sebagian untuk belanja pegawai. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan PAD (penerimaan asli daerah).
Dikatakan Hammar,dari tahun ke tahun,PAD Manokwari tak lebih dari Rp 20 M. Sehingga diminta kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang bisa mendatangkan PAD untuk bekerja keras. ‘’Akan genjot PAD dari sumber-sumber pendapatan yang sah,’’ jelas mantan Kabag Hukum Setdakab Manokwari ini.
Ada SKPD yang tidak dibebankan mengenjot PAD meski ada potensi untuk itu. Rumas sakit umum daerah (RSUD) punya potensi,namun pemerintah daerah tak ingin membebankan pada masyarakat. Sebaliknya,pemerintah daerah menyediakan anggaran agar masyarakat mendapatkan pelayanan secara gratis di RSUD, khsusus rawat inap di kelas III.(lm/nan)
Sumber; http://www.cenderawasihpos.com/
Wednesday, September 7, 2011
Pemkab Manokwari Berutang Rp 200 M Lebih
9/07/2011 08:20:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
Economi
- PT Freeport Berikan Rp 3,4 Triliun ke Pemerintah
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Pasar Skouw dorong ekspor ke PNG
- 18 Ton Kopi Arabica Baliem Diekspor ke Amerika
- Subsidized fuel usage may reach 43.88m kl in 2012
- Pegunungan Bintang Bangun Bandara
- 89 Ribu Ton Beras Impor Transit di Jawa Timur
- Eramet Investasi 3 Miliar Dollar AS di Indonesia
- Investor Segera Bangun Kawasan Industri di Indonesia Timur
- BPMigas Rencana Pasok Listrik ke PLN di Papua
- Harga Ikan dan Tarif Pesawat Picu Inflasi
- Kimaam Tertutup Untuk Para Investor
- Ironi di Bintuni, Mumi Listrik di Digul
- Ketemu Lokasi PLTA Berkelas Emas, Kelelahan Lunas
- Atasi Kebutuhan Mendesak, Bangun Minihidro
- PLN Luncurkan Listrik Prabayar di Papua
- Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun
- SMGR kaji pembangunan pabrik di Indonesia bagian timur
- Papua Barat Jadi Sentra Ternak Sapi
- Harga Bahan Pokok Bertahan Tinggi
- Tangani Papua, Pusat Tonjolkan Pendekatan Ekonomi
- DPD Dukung Papua Tengah Jadi Provinsi
- Minister ‘must block pork barrel plan’