Makassar Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (20/2/2012). Mereka menolak rencana pemekaran di tanah Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam aksinya, mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai suku itu menggelar tari-tarian khas daerahnya di tengah ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dua diantara pengunjuk rasa mengenakan koteka.
Menurut koordinator aksi, Tarsius Pimsokom, selain menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk pemerintah pusat dan rencana pemekaran di Papua, mahasiswa Papua juga meminta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesty Internasional, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua.
"Kami tidak butuh UP4B bentukan pemerintah Indonesia. Unit ini sama saja dengan Otonomi Khusus yang sudah ditolak rakyat Papua," ujar Tarsius.
Tarsius menjelaskan, masyarakat butuh dialog. "Bukan emas atau uang. Hanya minta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesti Internasional dengan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua," tambahnya.
Mahasiswa juga menganggap Perjanjian Roma, Perjanjian New York, dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 (Pepera) merupakan awal penindasan pemerintah Indonesia pada rakyat Papua hingga saat ini. (mna/try)
Sumber; http://news.detik.com
Wednesday, February 22, 2012
Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran
2/22/2012 01:49:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
OTSUS
- Aceh Agency to Be Model for Papua
- Some Papuans skeptical about UP4B
- Papuans’ trust in Jakarta pinned on new team
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- Keppres Percepatan Pembangunan Papua belum Diteken
- JK : Otonomi Khusus Tak Cukup untuk Selesaikan Konflik Papua
- Aceh Peace Model Stumbles in Troubled Indonesian Papua Region
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- Hentikan Pendekatan Militer di Papua
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Forum Akademisi untuk Papua Damai
- Forum Ilmuwan Desak Dialog Jakarta Papua
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- Penguatan Pengetahuan Lokal Papua Dalam Otsus yang Melemah
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Keadilan Bagi Papua