JAYAPURA--MI: Tingkat kebocoran air di jaringan distribusi milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura sangat tinggi yakni mencapai 52%.
Direktur PDAM Jayapura Gading Butar-Butar di Jayapura, Rabu (31/3) mengatakan, tingginya kebocoran disebabkan sejumlah pipa distribusi berada di atas tanah sehingga mudah patah atau sengaja dipatahkan oknum tidak bertanggung jawab.
"Daerah yang menjadi lintasan pipa distribusi PDAM saat ini banyak yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tradisional. Makanya banyak pipa patah karena disengaja, dan ada yang terkena pohon besar yang tumbang karena penebangan untuk pembukaan lahan kebun baru," kata Gading.
Ia menambahkan, tingginya kebocoran air juga disebabkan patahnya pipa distribusi akibat erosi dan pelebaran sungai.
"Kondisi ini biasnya disebabkan adanya pengambilan bahan galian C di sungai oleh penambang liar. Makanya saat tanah bergerak, pipa kami ikut bergeser dan patah," papar Gading Butar-Butar yang mengakui kondisi pipa air milik PDAM Jayapura sudah berusia tua sehingga harus segera diganti.
PDAM terus berusaha menekan angka kebocoran dengan berbagai tindakan seperti memasang tiang pancang pada pipa yang tergantung.
"Kami memasang tiang pancang pada pipa tergantung dengan jarak 4-5 meter tiap tiang pancang supaya saat tanah bergerak karena aktivitas manusia dan alam, pipa air kita tidak terpengaruh," ujarnya.
Gading mengakui ada kesulitan yang dialami dalam menekan kebocoran air terutama jika kebocoran ada pada pipa distribusi air bawah tanah.
"Terkadang kita kesulitan karena kebanyakan jaringan pipa distribusi sudah berada di bawah bangunan masyarakat sehingga sulit membongkarnya bila ada yang bocor," katanya.
Ia mengharapkan kerja sama semua pihak terutama masyarakat untuk memberikan laporan atau pengaduan pada PDAM jika menemukan masalah yang berkaitan PDAM. (Ant/OL-01)
Source: Media Indonesia
Friday, April 2, 2010
52 Persen Air PDAM Jayapura Terbuang Percuma
4/02/2010 01:32:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Papua Autonomy
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Indonesia: ‘Nothing controversial’ in leaked West Papua report
- Anatomy of an Occupation: Indonesian Military in West Papua
- Aceh serves as model for Papua
- Kapan Pemerintah Mau Dialog Soal Papua?
- Horizontal-Vertikal Bersamaan
- The case for West Papuan self–determination
- Dialogue and Demilitarization Needed in Papua: Imparsial
- Jangan Anggap Remeh Gerakan Intelektual Papua Barat
- Penyelesaian Konflik Papua dengan Dialog
- Ekonomi Bisnis Finansial Pemerintah Kaji Format Penataan Papua
- Polisi Kirim Densus 88 ke Papua
- RI Berusaha Minimalisir Dampak Demo Papua
- Soal Papua, Pemerintah Harus Cantik Berdiplomasi
- Mendambakan “Surga Kecil”, Tanah Papua
- Isu Kesejahteraan Picu Kekerasan Papua
- Papuans demand more attention
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Dialog, Satu-satunya Solusi Masalah Papua
- Empat Sekolah, Hanya Ada 2 Guru
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Pasukan Marinir ke Marauke
- KRI Teluk Parigi-539 Angkut Marinir ke Biak
- Gelar UN, Biak Alokasikan Rp 2,1 Miliar
- Di Jayawijaya, Dua Sekolah Tak Ikut UN
Environmental
- FALEOMAVAEGA AND PAYNE SPEARHEAD EFFORT IN U.S. CONGRESS CALLING UPON THE OBAMA ADMINISTRATION TO MAKE WEST PAPUA ONE OF ITS HIGHEST PRIORITIES
- Penebangan Liar Marak Selama Reformasi, 25 Persen Hutan Papua Hilang
- Menaklukkan Carstensz, Luar Biasa!
- Avatar, Papua, dan SBY
- Petani Tolak RI Tawarkan Food Estate
- 2010 Earth Day celebrations in Papua, Aceh
- AGRICULTURE-INDONESIA
- 33 PMDN ajukan izin investasi di Merauke
- RI lacks taxonomists to preserve biodiversity
- LIPI uses auction proceedings to train future taxonomists
- Management of RI’s marine resources
- Flannery warns of climate change apathy
- West Papua: Land grab to displace locals
- Illegal logging ‘must end’ before REDD takes effect
- "Tangkap Pelaku Ilegal Logging di Papua"
- Papua food drive sparks fears over forests
- Kawasan Konservasi di Jayapura Banyak Jadi Pemukiman
- Indonesia's food estate project sparks environment concerns
- Rajawali Kantongi Rp9,8 Triliun
- Large food estate development in Merauke will alienate Papuans, says NGO
- Ada Semburan Lumpur Setinggi Pohon Kelapa di Mimika
- HTI Milik Marimutu di Merauke Berlokasi di Hutan Primer
- Tata Ruang "Food Estate" di Merauke Belum Jelas