Boediono: Meminimalisir Korupsi di Papua Perlu Pengawasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono kian serius membahas percepatan pembangunan Papua dalam rapat yang dihadiri Ketua Bappenas Armida S. Alisyahbana, Menko Sosial, Salim Segaf Al Jufri, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, Menteri kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad
di Istana wakil Presiden, Senin (14/2/2011).

Boedionio bersama timnya telah menyusun Perpres karena sudah mendapatkan berbagai masukan dari Gubernur dan kaukus Papua yang ada di parlemen serta berdiskusi dengan elemen masyarakat dan tokoh-tokoh di Papua.

"Agenda utama tadi adalah menyamakan persepsi, sehingga yang diundang seluruh menteri yang berkaitan. Intinya menyiapkan perpres pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Yopie selaku juru bicara wakil Presiden di Istana Wapres.

Wapres memberikan waktu satu minggu, kata Yopie, kepada seluruh menteri dan lembaga non kementerian yang hadir. Tenggang waktu satu minggu tersebut untuk memberikan masukan dan usulan perubahan terhadap konsep yang ada. Karena seluruhnya telah dibagikan draft dan paparan. Setelah itu akan kembali mengundang gubernur dan diskusi dengan stake holder untuk meningkatkan ownership, spirit dan filosofi dari Perpres tersebut.

"Ini supaya bisa sama-sama dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan ketidakacuhan. Diharapkan nanti paling lambat Maret depan Perpres akan sudah operasional. Salah satu karakter yang penting adalah terbentuknya UP4P Unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Yopie.

Sejauh dana untuk pembangunan wilayah timur terutama Papua sangat besar, namun dana yang alirkan tidak sampai ke masyarakat atau pembangunan di wilayah tersebut. Masalah korupsi yang dilakukan para pejabat ini kian menjadi sorotan. Untuk itu tambah Yopie, salah satu karakter percepatan pembangunan kali ini adalah peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

"Itu sebabnya Pemda akan terlibat secara penuh, berbarengan sinergi pusat dan daerah, kegiatan terintegrasi pusat dan daerah. Jadi ada saling mengawasai. Uang yang besar jumlahnya, selain di pool, juga digarap bersama dengan daerah. Sehingga prioritas pemakaiannya, terutama biasanya penerapan prioritas penggunaan dana akan lebih terkendali dan diharapkan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua," tegasnya.

Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan sinergi dan komitmen. Intinya adalah bentuk kerelaan dari seluruh kementerian maupun lembaga pemerintahan non kementerian utk meninggalkan egosentrisme.

"Mungkin sampai pada proses anggaran, karena anggaran ter pool dan tersentral di unit ini, tujuannya utk meningkatkan sinergi. Kalau sama-sama untuk Papua, hasil optimal bila terpusat. Dan ada beberapa karakter penting lain adalah gubernur terlibat langsung dalam formulasi kebijakan dan rencana aksi," imbuhnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2011/02/14/boediono-meminimalisir-korupsi-di-papua-perlu-pengawasan

Posted in: Kebijakan Pemerintah,Papua Autonomy