JAKARTA – Otonomi khusus yang sesungguhnya bertujuan meningkatkan derajat kehidupan warga asli Papua selama ini justru menjadi alat marginalisasi.
Otsus tidak pernah memberikan keistimewaan pada warga Papua. Dana otsus hanya dinikmati birokrat dan warga pendatang. Oleh karena itu, evaluasi harus segera dilakukan.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menjelaskan, pencapaian otonomi khusus yang diharapkan pada awal pembentukan tidak mencapai sasaran. Anggaran yang dialokasikan lebih banyak tersedot untuk kepentingan birokrasi.
"Sebanyak 30 persen dari anggaran itu digunakan untuk transportasi (para birokrat) untuk Jakarta-Papua pulang-pergi," kata Bonar mencontohkan salah satu pos dari anggaran otonomi khusus yang dipakai untuk aktivitas para birokrat di Papua, di Jakarta, Senin (8/8).
Bonar mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukannya lima tahun lalu, warga Papua memang benar termarginalisasi. Faktor pertama, kehadiran pendatang di Tanah Papua yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah warga Papua tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Salah satu contohnya, pendatang lebih banyak menguasai sektor swasta atau wirausaha ketimbang warga Papua. Hal itu terjadi mulai dari wirausaha berskala kecil hingga wirausaha berskala besar.
"Jadi uang otsus yang begitu banyak itu yang menikmati pihak birokrasi dan (warga) migran atau pendatang," ujarnya. Oleh karena itu, Bonar mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi otsus di Papua. Kalaupun evaluasi sudah dilakukan, lanjut dia, "Tunjukkan (kepada masyarakat hasil) evaluasinya."
Pendekatan Berlapis
Bonar mengatakan, pemerintah harus menggunakan pendekatan yang berlapis untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Pendekatan pertama adalah melakukan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua. Ia menyarankan, dialog bisa dimulai dengan tentang implementasi otsus di Papua yang tidak juga mencapai sasaran.
Pendekatan kedua, kata Bonar, adalah kesejahteraan. Pemerintah harus berupaya serius meningkatkan produksi lokal di Papua melalui otonomi khusus. Namun, kata dia, pemerintah harus terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan otsus selama ini.
Pendekatan keamanan tetap ada, namun bukan berarti mengerahkan kekuatan militer. "TNI hanya menjaga di perbatasan saja," ujarnya.
Metode bimbingan masyarakat (bimas) oleh kepolisian yang lebih banyak dikedepankan. Kepolisian harus lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat lokal, kelompok adat, dan suku.
Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan dialog antara Papua dan Jakarta adalah faktor yang lebih penting saat ini untuk mengatasi akar konflik di Papua.
Pemerintah harus serius membangun jalan damai baru bagi Papua lewat dialog, kata Al Araf dari The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial). Pendekatan keamanan selama ini terbukti tidak pernah menghabisi akar persoalan yang sesungguhnya terjadi di Papua. Pendekatan keamanan bukan solusi untuk Papua.
Bentrokan
Di sisi lain, Polri masih menunggu hasil pertemuan adat yang dilakukan di Papua terkait bentrokan antarpendukung calon bupati yang menewaskan 19 orang di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
“Ya kami tunggu hasil pertemuan (adat) mereka yang telah disepakati. Alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi bentrokan lagi,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, di Jakarta.
Namun, ia menegaskan, proses hukum atas bentrokan tersebut terus dilakukan, hanya saja pihaknya masih menunggu hasil pertemuan adat tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Harus ada keputusan bersama. Kami tidak bisa main sepihak, kita kami perhitungkan kalau di proses hukum apa untungnya, begitu juga kalau damai dan sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk penyerangan anggota Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), Anton mengungkapkan, saat ini masih dilakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). “Kami masih kejar mereka (OPM) dan kami sudah dapatkan bukti-buktiya. Jadi kita tunggu nanti penyidik akan memaparkan hasilnya,” katanya.Sumber; http://www.sinarharapan.co.id
