Jayapura - Organisasi Papua Merdeka (OPM) menolak bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan 4 orang di Jalan Raya Nafri, Abepura, Jayapura, Papua. OPM menegaskan mereka hanya dijadikan kambing hitam oleh aparat keamanan dan militer.
"Saya sangat mengutuk tuduhan tersebut, mereka salah. OPM tak bertanggung jawab atas penembakan karena perintah dari kantor pusat adalah meletakkan senjata kami," ujar pemimpin OPM di Keerom, Lambert Pekikir, seperti dilansir AFP, Selasa (2/8/2011).
Lambert menegaskan, separatis yang berjuang untuk kemerdekaan tak akan membunuh rakyat mereka sendiri. Lambert menuding itu kerjaan militer.
"Ketika ada penembakan, itu pasti dilakukan militer, jika tidak oleh polisi. Mereka menggunakan OPM sebagai kambing hitam dengan mendorong menyalahkan kami," tuding Lambert.
Sebelumnya, terjadi penyerangan sekelompok orang di Jalan Raya Nafri pada Senin (1/8/2011). Tiga orang sipil dan 1 anggota TNI tewas. Polisi menemukan barang bukti berupa bendera Bintang Kejora di tempat kejadian perkara (TKP).
"Ada bendera Bintang Kejora. Kita simpan dan kita kembangkan," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono saat dihubungi detikcom, Senin (1/8/2011).
Selain itu, lanjut Wachyono, barang bukti lain yang ditemukan yakni 3 buah anak panah dari tombak kayu dan tulang kasuari, 4 selongsong peluru double loop. "Itu bukan senjata TNI Polri," katanya.
Karena itu, tambah Wachyono, Polda Papua berencana mengaktifkan kembali Pos Polisi yang ada di Nafri, Jayapura. Rencana ini akan dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus 2011. Hal ini dilakukan untuk mencegah penembakan terulang lagi ke depannya.
Wachyono mengatakan, penyerangan tersebut mengakibatkan 4 orang tewas dan 9 luka-luka. 9 Orang ini juga masih dirawat. "Kan totalnya itu ada 13 orang. 4 Tewas dan 9 luka-luka masih dirawat," jelasnya.(nwk/nrl)
Sumber; http://www.detiknews.com
Tuesday, August 2, 2011
OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
8/02/2011 09:57:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Berita Daerah realita hidup
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum
Kekerasan di Papua
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Kalau Tak Bisa Ungkap, Kapolda Diminta Mundur !
- DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan
- Dewan Adat Sesalkan Kekerasan di Papua
- Hentikan Pembentukan Milisi di Papua
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom
- Hentikan Pendekatan Militer di Papua
- SBY Diminta Copot Kapolda dan Pangdam Cenderawasih
- Pratu Hasirun Divonis 6 Bulan
- Ikrar Curigai Peran TNI di Konflik Papua
- Pengerahan TNI di Papua Tanpa Keputusan Politik
- Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya
- Anggaran Otsus Papua Tersedot Birokrasi
- Bentrok TNI-OPM, Pengungsi di Papua Belum Tersentuh Bantuan
- Kapolda: Penembakan di Nafri Kriminal Murni
- Police send investigators to Papua
- Menhan: Insiden di Pinai Terkait Politik
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Panglima TNI: Tak Ada Tambahan Personel di Papua
- Bentrok Pilkada di Papua, Menteri Minta Partai Politik Bertanggung Jawab
- Tangani Papua, Pusat Tonjolkan Pendekatan Ekonomi
pangdam XVI cenderawasih
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum