Ratifying the Rome Statute on the International Criminal Court could protect the Indonesian Military from wrongful accusations of human right violations during wars, a rights group said on Thursday.
The ICC was established to hear allegations of crimes such as genocide and crimes against humanity. The ICC is intended to only be used in cases where a prosecution under a country’s judicial system is deemed ineffective.
So far, 116 countries have ratified the Rome Statute, meaning that they are subject to the court.
Indonesia’s Human Rights National Act, in place from 2004 to 2009, required the country to ratify the statute by 2008 but nothing was done to fulfil the terms of the act, which was initiated by President Susilo Bambang Yudhoyono.
Under the new Human Rights National Act 2011-2014, Indonesia is scheduled to ratify the Rome Statute in 2013.
But Marzuki Darusman, executive director at the Human Rights Resource Center for Asean, said on Thursday the ratification could be achieved sooner.
“TNI [the Indonesian military] is often blamed for being the perpetrator of human rights violence while on duty during conflict. This happens because there is no special regulation that protects it,” Marzuki said.
“But if Indonesia ratifies the Rome Statute, the TNI could actually be protected by the regulation because it [the ICC] will clarify who is the perpetrator of human rights violence during conflict,” he said.
However, he said that even after ratification, the Rome Statute could not be used to prosecute past serious human rights violations.
“The Rome Statute will not be implemented retroactively so it will not be used to solve human right violence cases that occurred in the past, but only ones that might happen in the future,” he said.
Marzuki said the Rome Statute will be only implemented prospectively.
Indriaswati Saptaningrum, executive director of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), said the procedural issue should not have been a factor in deciding whether to ratify the Rome Statue.
“It needs to be understood that the implementation of the Rome Statute is not only about human rights abuses that happened in the past,” she said
“Therefore, delaying the Rome Statute ratification would only delay the enforcement of justice.”
Sumber; http://www.thejakartaglobe.com
Tuesday, August 2, 2011
War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
8/02/2011 09:58:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
pangdam XVI cenderawasih
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum
Berita Daerah realita hidup
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
- Rakyat Papua Inginkan Referendum
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
TNI
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- Tolak Leopard, Pangdam Cenderawasih Minta Panser
- Hentikan Pembentukan Milisi di Papua
- Panglima TNI: Biarkan Polisi Usut Kasus Kapten Tasman
- 400 TNI Diberangkat ke Papua
- Indonesian president needs to reign in rampant military in West Papua
- SBY Diminta Copot Kapolda dan Pangdam Cenderawasih
- Pratu Hasirun Divonis 6 Bulan
- Operasi Militer Tak Selesaikan Konflik Papua
- Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
- Valens: Militer Tak Memadai Redam Separatisme
- Ikrar Curigai Peran TNI di Konflik Papua
- Ribuan TNI Diterjunkan di Papua
- Pengerahan TNI di Papua Tanpa Keputusan Politik
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- OTK Kembali Beraksi di Abepura
- Minibus Ditembaki Orang Tak Dikenal
- Soal Papua, di Mana Komnas HAM?
- Ridha Saleh: Tak Cukup Dana Otsus, Papua Butuh Dialog Secepatnya
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Cegah Separatis Papau Dipecah Jadi Empat Provinsi
- Pemerintah akan Lakukan Koordinasi Masalah Papua
- TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru
- Kasad: Pendekatan Militer untuk Hadapi OPM
- Atasi Rusuh Papua, Ini Strategi Lemhanas