Gubernur Lemhanas mengungkapkan, Presiden tidak akan mengambil langkah represif di Papua.
VIVAnews – Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Supandji menilai, kerusuhan berturut-turut di Papua dapat diatasi dengan memberikan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas.“Harus disadarkan dengan semangat stabilitas,” kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011. Menurutnya, saat ini Lemhanas sedang mencari format stabilitas yang tepat. Budi mengatakan, stabilitas tidak berasal dari TNI atau Polri saja.
“Cara-cara lama sudah harus ditinggalkan. Sekarang kita harus mengedepankan pendekatan hukum, keamanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil,” tutur Budi. Ia menambahkan, semua orang harus taat pada hukum.
Budi menjelaskan, stabilitas yang seharusnya terjadi di Papua adalah stabilitas horizontal, yaitu antara rakyat dengan rakyat lain, dan stabilitas veritakal, yaitu antara rakyat dengan kepala daerah. Budi mengakui, hubungan horizontal di Papua cukup kompleks.
“Ada 400 bahasa disatukan oleh Bahasa Indonesia. Jadi secara horizontal mereka disatukan oleh bahasa Indonesia. Artinya, mereka bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi.
Di luar kesadaran horizontal yang mesti dibangun di Papua itu, ujar Budi, kesadaran vertikal juga harus dipupuk di tengah masyarakat Papua. “Ada kebijakan otonomi daerah, ada kebijakan Depdagri. Kita lihat bagaimana sejauh ini kebijakan-kebijakan itu ditaati orang Papua,” kata dia.
Masyarakat Papua, papar Budi, juga harus disadarkan soal penegakan hukum. “Orang Papua yang melanggar hukum, yang korupsi, mereka harus dituntut di muka pengadilan,” katanya. Budi menambahkan, Presiden mengatakan tindakan represif tidak mungkin dilakukan di Papua saat ini. (umi)
Sumber; http://nasional.vivanews.com
