JAKARTA – Pemerintah diharapkan tidak sekadar mengedepankan pendekatan keamanan dalam menyikapi masalah di Papua Barat. Persoalan di Papua hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan berlapis, salah satunya melalui dialog dan kesejahteraan lewat otonomi khusus.
Selama kurang lebih 10 tahun berjalan, tujuan pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua masih belum tercapai. Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengungkapkan, seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan berlapis dalam bertindak di Papua.
Ada tiga pendekatan yang menurutnya dapat ditempuh, yakni dialog dengan semua stakeholder, kesejahteraan lewat otonomi khusus,dan pendekatan keamanan. Dia menilai selama ini pemerintah masih khawatir untuk melakukan dialog karena takut bakal mengulang peristiwa referendum di Timor Timur.
Padahal, seharusnya pemerintah percaya diri bahwa diskusi tidak akan menghasilkan hal tersebut, karena PBB telah mengakui bahwa status Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia dan sudah final. “Saya tidak yakin PBB akan melakukan peninjauan ulang,” ungkap Bonar di Jakarta kemarin.
Sedangkan untuk pendekatan keamanan, Bonar sepakat hal itu tetap dilakukan karena melihat kondisi di lapangan yang masih terdapat kelompok bersenjata.“Namun, pendekatan keamanan yang harus diperkuat adalah polisi,bukan TNI.TNI di perbatasan saja,” tandasnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan, TNI memilih untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam bertindak di Bumi Cendrawasih. Sejumlah program berbasis kesejahteraan rakyat telah dilaksanakan TNI, antara lain TMMD (tentara manunggal masyarakat desa). ●fefy dwi haryanto
Sumber; http://www.seputar-indonesia.com
