Pemekaran Papua Tengah Ditarget Tahun ini

JAYAPURA - Tim Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Provinsi Papua Tengah mengklaim bahwa Provinsi Papua Tengah direncanakan akan hadir tahun ini, dengan ibu kota di Nabire.

Demikian ungkap Sekretaris Tim Kerja Pansus, Yosias Ruamba saat bertandang ke Redaksi Cenderawasih Pos, tadi malam.

Menurutnya, rencana tersebut bukan hanya omong belaka, sebab tim sudah memberikan dokumen administrasi soal pemekaran provinsi tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, sejak 27 Juli lalu, ke DPR-RI dan ke Menteri Dalam Negeri. Selain itu, dokumen yang sama juga sudah diserahkan ke DPR Papua sejak 23 Agustus, serta ke Pemerintah Provinsi Papua yakni Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua, sebagai tembusan.

“Jadi target kami tahun ini provinsi tersebut sudah terbentuk,” katanya.

Dijelaskannya, dasar pembentukan provinsi tersebut adalah berdasarkan Undang-undang no.45/1999, tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya tengah atau yang disebut Papua Tengah, serta UU. No.45/1999, pasal 3, di mana cakupan wilayah administratif dari Provinsi Papua Tengah tersebut adalah Nabire, Biak Numfor, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Mimika dan Deyai dan Dogiay, dengan ibu kota di Kabupaten Nabire.

“Semua hal yang menyangkut administrasi sudah kami lengkapi, dan kerja kami ini sesuai dengan petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri,” terangnya.

Pihaknya juga bukan asal kerja saja atau asal membentuk kelompok kerja, sebab kelompok kerja ini juga mendapatkan legalitas hukum dalam bekerja. Legalitas yang dimaksud olehnya adalah seperti mendapatkan rekomendasi dari DPR Papua terutama dari Komisi A dengan no.082/Komisi A/VIII/2009, serta nota tugas dengan no.088/Komisi A/VIII/2009, kepada ketua kelompok kerja pemekaran yakni Alfred Numberi dan dirinya sebagai sekretaris.

“Pokoknya semua administrasi soal pemekaran sudah lengkap. Provinsi Papua Tengah siap hadir di Papua. Ini sudah merupakan tuntutan demi pembangunan masyarakat Papua,” tambahnya.

Kepada pihak-pihak yang saat ini ikut juga memperjuangkan hadirnya Papua Tengah, Yosias Ruamba, mengharapkan agar bersatu tidak boleh jalan sendiri-sendiri, sehingga provinsi tersebut secepatnya bisa hadir di Papua.

“Soal siapa caretaker gubernur, sudah ada nama-nama, namun kami belum bisa beberkan, nanti ada waktunya,” tuturnya.(cak/fud)

sumber; http://www.cenderawasihpos.com

Posted in: Act of Free Choice,Kebijakan Pemerintah,Pemekaran Papua