JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo memangku tidak tahu kemana saja aliran dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada Papua maupun Papua Barat. Makanya, ia meminta kepada DPR untuk memanggil Gubernur Papua Barat untuk menjelaskannya.
“Saya kurang tahu pasti detailnya. Tapi alangkah baiknya bila DPR memanggilnya (Gubernur Papua dan Papua Barat) agar lebih jelas,” kata Agus di Gedung DPR pada rapat kerja Komisi membahas RAPBN 2012 di gedung nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Pernyataan Menkeu ini terkait dengan pertanyaan dari salah satu anggota Banggar DPR RI yang menyebutkan bahwa aliran dana otsus di Papua maupun Papua Barat tak jelas. Ia menilai, tidak jelasnya dana otsus Papua karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Pusat.
Namun, penilaian itu dibantah Agus. Kata dia, pengawasan penggunaan anggaran yang diberikan kepada daerah, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat sudah optimal dilakukan.
Ditambahkan pula Agus, bila memang ada tanggapan miring dari kabupaten setempat mengenai dana tersebut. Apalagi sampai ada informasi bahwa besarnya dana otsus itu malah semakin membuat keinginan untuk meminta merdeka akan segera disikapi secara serius oleh Kementerian Keuangan. “Permasalahan dana otsus di kedua Provinsi ini akan menjadi perhatian kita, dan pengawasan alirannya juga akan semakin dioptimalkan,” pungkasnya. (jwr/jpnn)
Sumber; http://www.jpnn.com
“Saya kurang tahu pasti detailnya. Tapi alangkah baiknya bila DPR memanggilnya (Gubernur Papua dan Papua Barat) agar lebih jelas,” kata Agus di Gedung DPR pada rapat kerja Komisi membahas RAPBN 2012 di gedung nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Pernyataan Menkeu ini terkait dengan pertanyaan dari salah satu anggota Banggar DPR RI yang menyebutkan bahwa aliran dana otsus di Papua maupun Papua Barat tak jelas. Ia menilai, tidak jelasnya dana otsus Papua karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Pusat.
Namun, penilaian itu dibantah Agus. Kata dia, pengawasan penggunaan anggaran yang diberikan kepada daerah, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat sudah optimal dilakukan.
Ditambahkan pula Agus, bila memang ada tanggapan miring dari kabupaten setempat mengenai dana tersebut. Apalagi sampai ada informasi bahwa besarnya dana otsus itu malah semakin membuat keinginan untuk meminta merdeka akan segera disikapi secara serius oleh Kementerian Keuangan. “Permasalahan dana otsus di kedua Provinsi ini akan menjadi perhatian kita, dan pengawasan alirannya juga akan semakin dioptimalkan,” pungkasnya. (jwr/jpnn)
Sumber; http://www.jpnn.com
