Belanja infrastruktur dialokasikan Rp18,1 triliun

JAKARTA: Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pembangunan infrastruktur senilai Rp18,1 triliun di tiga wilayah Indonesia yang menjadi prioritas perbaikan infrastruktur dalam RAPBN 2012.

Rinciannya yakni untuk Provinsi Papua senilai Rp8,08 triliun, Provinsi Papua Barat Rp3,4 triliun dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp6,6 triliun. Dana tersebut masuk dalam alokasi dana tambahan infrastruktur dalam RAPBN 2012.

Tujuan alokasi anggaran khusus infrastruktur itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat di tiga wilayah tersebut.

Sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan diseluruh kawasan di Indonesia. "Sesuai dengan himbauan pak Presiden juga agat dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan," ujar Armida beberapa waktu lalu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Papua, Papua Barat dan NTT itu umumnya lebih banyak ke sektor pelayanan jalan karena masih minimnya akses jalan ditiga daerah itu.

Dia mengatakan selama ini Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mulai memprioritaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Hal tersebut menyusul perhitungan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu yang memperkirakan membutuhkan dana sekitar US$10 miliar atau Rp100 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua.

Adapun kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun a.l alan-jalan penghubung provinsi dan kabupaten untuk menghubungkan tempat-tempat produksi, selain itu juga akan ada dibangun pelabuhan yang sesuai standar, jaringan listrik serta fasilitas pendukung lainnya.

"Umumnya yang kami bangun adalah jalan strategis, dan jalan perbatasan sehingga ada akses antar wilayah Papua dan Papua dan sekitarnya," ujarnya pekan lalu.

Saat ini, terdapat 605 km jalan nasional, 233 km jalan provinsi, dan 1.033 km jalan kabupaten di Merauke. Sayangnya, dari porsi jalan nasional itu hanya separuhnya berkondisi baik dan sedang. Sisanya rusak ringan. Padahal jalan nasional sepanjang 605 km itu menghubungkan Merauke-Tanah Merah-Digul yang menjadi pusat produksi. (Bsi)

Sumber;

Posted in: Act of Free Choice,Economi,Kebijakan Pemerintah