Tangani Papua, Pusat Tonjolkan Pendekatan Ekonomi

JAKARTA— Digelarnya Konferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8) untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat, tidak membuat pemerintah Indonesia gentar. Pemerintah tetap menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

‘’Kalau demo di Inggris, itu urusan di sana. Yang penting Papua bagian dari NKRI dan itu harus kita pertahankan. Kita semua harus sependapat, tidak boleh berubah,’’ tegas Menkopolhukam di Istana Negara, Selasa (2/8).

Djoko mengatakan tidak ada alasan apapun untuk "menyerang" pemerintah Indonesia dengan menuduh tidak memperhatikan Papua. Dengan keluarnya Inpres nomor 5 tahun 2007, pemerintah telah memberikan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini ke Papua, kata Djoko, adalah pendekatan ekonomi. Bukan pada faktor pendekatan keamanan. Kalaupun ada kebijakan khusus mengenai keamanan, itu semata melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di negara manapun.

‘’Tentu sudah tahu, beberapa waktu lalu ada TNI ditembak, ada orang freeport meninggal. Itu semua realitas yang harus dilihat. Kalau mereka dikejar oleh kepolisian dan aparat, adalah dalam rangka penegakan hukum,’’ kata Djoko.

Jika keinginan untuk merdeka berasal dari ketimpangan ekonomi kata Djoko, hal tersebut tidak bisa diarahkan pada pemerintah pusat. Karena seluruh alokasi sudah ditransfer ke daerah. Seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota bertanggungjawab penuh untuk menjalankan kebijakan yang ada.(afz/jpnn)

Sumber; http://www.jpnn.com

Posted in: Berita Daerah realita hidup,Economi,Kekerasan di Papua,pangdam XVI cenderawasih