Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.
Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat 'Papua Merdeka'. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.
Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.
Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)
Sumber; http://www.metrotvnews.com
Tuesday, August 2, 2011
Rakyat Papua Inginkan Referendum
8/02/2011 09:44:00 PM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
Berita Daerah realita hidup
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua
pangdam XVI cenderawasih
- PT Freeport Setor Pajak 692 Juta Dolar AS
- Lemhanas to study Papua problem from an anthropologic perspective
- Pay serious attention to Papua, govt told
- Lemhannas favors soft approach in solving conflict
- OPM Jangan Dilawan dengan Milisi Tandingan
- Seminar Papua Barat di Oxford Hanya Media Provokasi
- Peristiwa Berdarah di Papua tak Berhubungan dengan Konferensi Papua Barat di London
- Soal Referendum Papua, DPR Ajukan 3 Permintaan ke Pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI : Inggris Jangan Main Api !
- Ada Apa dengan Pepera?
- OPM: Mengambil Jalan Aceh
- Report of Human Rights Violations in Papua since 1969
- Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London
- Conference to look at Papuan self-determination
- Indonesia hindering prosperity of our region over West Papua, says PNG leader
- London rally demands Papuan independence
- Deadly Political Violence in Indonesian Province
- Despite Deaths, Independence Protests Continue in Indonesia
- KPU Tambrauw Tunda Pleno Hasil Pemilukada
- Presiden: Gunakan Pendekatan Persuasif
- Sorry: Indon Army Backs Down Over Threats
- War Crimes Court ‘Could Protect TNI’
- OPM: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Papua
- Mabes Polri Kirim Tim Selidiki Bentrok di Papua