Penduduk Miskin di Kota Jayapura Tembus Angka 25.000 Jiwa

JAYAPURA-Jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura saat ini diperkirakan lebih dari 25.000 jiwa. Menurut Wakil Wali Kota Jayapura, DR. H. Nur Alam, SE, M.Si, jumlah pendudukan miskin tersebut tersebar mereta di lima distrik yang ada di Kota Jayapura.

“Jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura kurang lebih 25 ribu jiwa atau 10 persen dari total penduduk di Kota Jayapura. Ini tugas pemerintah untuk bagaimana mengurangi penduduk miskin itu melalui berbagai kebijakan pembangunan,” ungkap Waki Wali Kota Nur Alam kepada wartawan usai membuka evaluasi program Jamkesmas, PNPM mandiri dan Raskin di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (8/9).

Dikatakan, untuk menekan jumlah warga miskin tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengambil berbagai kebijakan diantaranya melaksanakan program PNPM Mandiri, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan daerah (Jamesda) serta Jamkespa. Disamping itu program lain yang dilaksanakan yaitu program beras miskin atau Raskin, program pemantapan ketahanan pangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya.

Untuk Kota Jayapura sendiri, menurut Wakil Wali Kota, Nur Alam, ada sejumlah kebijakan yang aka dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Selain mengoptimalkan program yang dilaksankan pemerintah pusat di Kota Jayapura, langkah lain yang ditempuh Pemkot Jayapura yaitu mengundang BUMD maupun BUMN maupun perbankan untuk turut membahas persoalan kemiskinan di kota ini.

Langkah untuk melibatkan BUMN dan BUMD atau pihak swasta lainnya dalam program pengentasan kemiskinan dilakukan sejalan dengan program CSR (Corporate social responsibility) yang biasanya dilaksanakan oleh BUMN. BUMD maupun pihak swasta lainnya. “Mereka biasanya memiliki program itu yang anggarannya diambil dari sekian persen keuntungan mereka untuk program pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penyelamatan lingkungan hidup,” tandasnya.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BUMD/N dan perusahaan besar-besar ini selama ini yang sudah melakukan CSR ini, seperti Bank Papua sudah banyak membantu masyarakat dan Bank Indonesia sudah melakukan desa binaan di Skow sana,” sambungnya.

Ditambahkan, agar program CSR yang dilaksanakan lebih terkoordinasi dan terstruktur dengan baik, maka Pemkot Jayapura akan mengambil langkah-langkah untuk membahas program CSR itu dengan pihak swasta, BUMN, BUMD dan perbankan. Sehingga, program CSR yang dilaksanakan memiliki pemerataan pelaksanaan di 5 distrik di Kota Jayapur. Pemerataan tersebut menurutnya tidak hanya dari segi wilayah, tetapi juga profesi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut seperti nelayan dan petani yang msih berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami mau lebih terkoordinasi lagi melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, demi mengurangi jumlah orang miskin itu. Sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta membantu meringankan beban hidup masyarakat,” imbuhnya.

Ditambahkan, kebijakan dan program kemiskinan tersebut akan tidak mencapai sasaran apabila pada tataran implementasinya tidak dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Untuk itu, menurut Wakil Wali Kota, Nur Alam dibutuhkan adanya koordinasi dan kerja sama yang sinergis mulai sejak perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring maupun evaluasinya.(nls/nat)

Sumber; http://www.cenderawasihpos.com

Posted in: Act of Free Choice,Demographic,Kemiskinan