Friday, August 12, 2011

Penduduk Miskin di Merauke Capai 28.500 Orang

MERAUKE- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merauke berdasarkan sensus Statistik Kabupaten Merauke tahun lalu, kini mencapai 28.500 orang atau 14,54 persen dari jumlah penduduk. Tentang angka kemiskinan tahun lalu tersebut diungkapkan Kepala Badan Statistik Kabupaten Merauke Drs Pardjan, M.Si, pada rapat penanggulan Kemiskinan di Kabupaten Merauke berlangsung di Kantor Bappeda, Kamis (11/8).

Menurut Pardjan, penghitungan penduduk miskin tersebut didasarkan atas kebutuhan minimum yang ditetapkan secara nasional dimana dari setiap penduduk miskin tersebut hanya mampu berpenghasilan Rp 230.000 setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhannya.

‘’Tapi kalau berdasarkan kondisi di Kabupaten Merauke kemungkinan angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dari data yang ada,’’ terangnya. Penduduk miskin di Kabupaten Merauke tersebut lebih banyak ditemukan di pedalaman karena berbagai faktor keterbatasan seperti keterbatasan akses atau infrastruktur, akses pangan, akses kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses perumahan, akses air bersih dan sanitasi dan akses aman dan partisipasi.

Sementara itu, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Merauke, Mikael Talubun, S.Ag, mengungkapkan, dalam rangka penanunggalangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, Bupati Merauke telah mengeluarkan SK bernomor 169 tahun 2011 yang terdiri dari berbagai lembaga SKPD terkait, LSM maupun dunia perbankan.

‘’Ini adalah program nasional dimana Tim yang telah dibentuk Bupati tersebut diharapkan mempunyai tujuan untuk melaksanakan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Merauke ke depan,’’ tandasnya.

Untuk mengurangi kemiskinan tersebut, lanjut dia, berbagai pendekatan yang akan dilakukan sehingga nantinya program tersebut tidak terkesan top down namun peran aktif dan partisipatif dari masyarakat itu untuk bisa keluar dari kemiskinan itu sendiri. ‘’Jadi program yang nantinya dilaksanakan adalah program yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan program yang berdasarkan keinginan Pemerintah,’’ jelasnya.(ulo/nan)

Sumber; http://www.cenderawasihpos.com