KBR68H, Jakarta – Pemerintah pusat dinilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menyelesaikan konflik lokal di Papua. Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, penyelesaian konflik bisa melalui perjanjian antara pemerintah pusat dengan pihak yang sedang berkonflik di Papua. Menurut dia, kebijakan otonomi khusus Papua tak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua.
"Masalahnya hanya bagaimana memperbaiki pengertian antara masyarakat kita dengan kebijakan yang ada. Sebenarnya papua itu semua sudah diberikan. Politik luar biasa, apalagi ekonomi.
Jusuf Kalla sempat menyelesaikan konflik pusat-daerah antara pemerintah pusat dengan Aceh saat menjabat wakil presiden. Konflik yang mirip dengan konflik Papua tersebut diredam dengan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dan GAM di Finlandia.
Sumber; http://www.kbr68h.com
