JAKARTA--MICOM; Deputi VII Kementerian Koordinator Poolitik Hukun Dan Keamanan bidang Koordinasi Komunikasi, Bambang Soelistyo, menyetakan rancangan Keputusan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) sampai saat ini belum ditandatangani oleh Presiden.
"Sampai saat ini sepertinya belum ditandatangani" Ujarnya ketika Dihubungi, Senin (5/6).
Bambang menjelaskan, sampai saat ini dirinya memang belum mendapatkan informasi mengenai pengesehan keppres tersebut. "Sepertinya sudah diserahkan kepada Presiden, jadi tinggal menunggu pengesahan Presiden" Tambahya.
Sebelumnya Kemenko Polhukam mengadakan rapat pada kamis (25/8) membahas mengenai P4B dan juga Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan menteri terkait lainnya.
Rapat tersebut menghasilkan rancangan program percepatan di Papua dan Papua Barat yang berisi 7 Program pokok dan 3 program pendukung. (OL-8)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com/
Tuesday, September 6, 2011
Keppres Percepatan Pembangunan Papua belum Diteken
9/06/2011 01:48:00 AM
Elsham News Service
Related Posts / Artikel Terkait :
Act of Free Choice
- Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown
- Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator
- Papua: Time for Firm U.S. Stand?
- Free West Papua to speak out on Lini Day
- Czech journalist detained, deported from Indonesia
- Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat
- Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia
- West Papuan Leaders Face Life In Prison
- Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd
- WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA
- Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
- Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak
- DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport
- 2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
- Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu
- Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight
- Papua Butuh Penyelesaian Unik
- W. Papua Cop Discharged for Smuggling Guns
- Dua Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan
- Pengamanan Sidang Forkorus Cs Seperti ‘Mau Perang’
- Sekolah Kampung untuk Masa Depan Papua
- Pembangunan Pasar Mama-mama Terkendala Lahan
- Pembangunan Pasar Mama-mama Papua Masih ‘KJ’
- Dewan HAM PBB Pertanyakan HAM RI
- West Papua Report (February 2012)
OTSUS
- Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran
- Aceh Agency to Be Model for Papua
- Some Papuans skeptical about UP4B
- Papuans’ trust in Jakarta pinned on new team
- Menkeu Minta DPR Panggil Gubernur Papua
- JK : Otonomi Khusus Tak Cukup untuk Selesaikan Konflik Papua
- Aceh Peace Model Stumbles in Troubled Indonesian Papua Region
- Akankah Janji Pembangunan Merata, Damaikan Papua?
- Pemerintah siapkan peraturan presiden soal percepatan Papua
- Papua Terima Kucuran Dana Tambahan Rp1 Triliun
- Dana Otsus Papua Harus Diawasi Ketat
- Hentikan Pendekatan Militer di Papua
- Gugat Pepera, Syaratnya Harus Negara
- Forum Akademisi untuk Papua Damai
- Forum Ilmuwan Desak Dialog Jakarta Papua
- Tantowi: Perlu Ada Kementerian Khusus Papua
- Pengerahan TNI Harus Ada Keputusan Politik
- Bangun Papua Sesuai Aspirasi
- Hilangkan Label Separatis
- Otsus Belum Didukung Ketentuan Pelaksana
- Kemenlu: Tak Ada Yang Masalahkan Papua
- Penguatan Pengetahuan Lokal Papua Dalam Otsus yang Melemah
- Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru
- Keadilan Bagi Papua