Dewan Adat Tolak Masuknya Transmigran ke Papua

TEMPO Interaktif, Jayapura - Dewan Adat Papua menolak transmigrasi masuk ke wilayah Papua. Menurut Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut, saat ini situasi perbandingan orang asli Papua dan warga pendatang di wilayah Papua sudah mengkhawatirkan.

“Perbandingannya saat ini, 53 persen warga pendatang dan 47 persen sisanya hanya warga asli Papua, dari total jumlah penduduk di Papua mencapai lebih dari dua juta jiwa penduduk,” jelas Forkorus di Jayapura, Senin (26/4).

Dewan Adat Papua berharap pemda setempat melakukan pengendalian penduduk dari luar Papua. “Pemda Papua harus stop dulu warga pendatang yang masuk wilayah Papua. Sebab dua per tiga kondisi geografis di Papua adalah pegunungan. Kalau tidak ada perhitungan yang matang, maka akan membawa sengsara sendiri. Sebab jika hujan deras tiba, tidak menutup kemungkinan akan banyak longsor di Papua dan menimbulkan korban jiwa. Sebab para transmigrasi itu direncanakan akan ditempatkan di lereng-lereng gunung dan lembah-lembah,” jelas dia.

Akibat banyaknya pendatang di Papua, pengangguran di wilayah ini juga meningkat. Pasalnya, masyarakat asli Papua kalah bersaing dengan pendatang. Dari situasi penduduk saat ini di Papua, jumlah penduduk asli Papua sudah termarginalisasikan dari penduduk pendatang. ”Kami tidak mau menjadi minoritas di tanah kami sendiri,” ungkap Forkorus.

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua membantah isu program transmigrasi di daerah Pegunungan Tengah Papua yang akan dilaksanakan tahun ini.

Menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua Petrus Duwit, program transmigrasi sudah dihentikan sesuai amanat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Apalagi saat ini telah mengeluarkan Perdasi nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan. Dimana pada Bab VII Pasal 44 diuraikan program transmigrasi akan terlaksana setelah orang asli Papua mencapai 20 juta jiwa,” jelasnya di Jayapura, Senin (26/4).

Saat ini pemerintah daerah setempat melakukan program pembangunan rumah atau penataan penduduk lokal, khusus bagi masyarakat asli Papua di lebih dari 3000 kampung di Papua. “Dana pembangunan rumah penduduk bersumber dari dana APBN, APBD dan Otsus Papua,” urai dia.

Sementara siang tadi di Kantor Gubernur Papua, 200-an mahasiswa Pegunungan Tengah Papua melakukan unjuk rasa menolak transmigrasi masuk ke Papua, khususnya ke wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Koordinator aksi, Yustinus Asso mengatakan jika pemda Papua tetap memberlakukan transmigrasi masuk ke Papua, akan membuat masyarakat asli setempat terpinggirkan, apalagi saat ini jumlah penduduk Papua tinggal sedikit. (CUNDING LEVI)

Sumber: tempointeraktif.com

Posted in: Berita Daerah,Kebijakan Pemerintah,Transmigrasi